MAKASSAR, BKM — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun anggaran 2023 disahkan, Rabu (30/11) dalam rapat paripurna di gedung DPRD Kota Makassar. Dari penjelasan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Makassar Hasanuddin Leo, APBD 2023 tercatat sebesar Rp5,666 triliun. Angka itu mengalami kenaikan dibandingkan APBD Pokok Tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp4,96 triliun.
Hasanuddin melanjutkan, dari segi pendapatan, diprediksi sebesar RpRp4.784.338.930.840. Artinya, ada defisit sebesar Rp882.038.716.860. Diharapkan defisit tersebut bisa ditutupi dari pembiayaan daerah. Masing-masing dari penerimaan senilai Rp892.038.716.860, pengeluaran Rp10.000.000.000. Sehingga pembiayaan netto Rp882.038.716.860.
Hasanuddin menekankan, berkaca pada penggunaan APBD 2022 yang menyisakan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) cukup besar karena banyak program yang tidak jalan, diharapkan tahun depan bisa menjadi perhatian. Khususnya kepada OPD yang tahun ini tidak memaksimalkan penyerapan anggarannya.
“Kita berharap OPD memasukkan dalam rencana kerja dan anggaran agar disesuaikan yang dapat mempengaruhi kinerja. Memaksimalkan penyerapan dan tetap dikoordinasikan dengan TAPD. Sesuai UU Nomor 17 tahun 2003, tentang keuangan negara,” jelas Hasanuddin, yang meminta OPD untuk melakukan tender dini dalam memaksimalkan penyerapan anggaran.
Yeni Rahman dari Fraksi PKS menjelaskan ada beberapa poin penting yang harus diakomodir pada penggunaan APBD 2023. Yang cukup krusial adalah terkait penyerapan anggaran yang sangat rendah tahun ini.
“Dua bulan jelang berakhirnya anggaran, serapan belanja infrastruktur masih sangat rendah. Hingga awal November, realisasi baru mencapai 46 persen. Sementara pendapatan sudah mencapai 73,72 persen. Dengan kondisi ini maka potensi SILPA akan semakin tinggi. Hal itu tentu tidak kita inginkan,” jelas Yeni.
Dia juga menekankan agar Pemkot Makassar memperhatikan pencapaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai kewajiban, yakni 30 persen dari luas wilayah. “Sementara saat ini RTH masih berkisar 11 persen. Anggaran lingkungan masih kurang besar. Ini juga perlu mendapat perhatian,” tambah Yeni.
Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Adi Rasyid Ali, mengatakan kalau mau bagus penyerapan anggaran, pemkot harus memperbaiki perencanaan. “Triwulan pertama, diusahakan penyerapan anggaran sudah mencapai 25 persen. Jangan di triwulan kedua baru ada penyerapan. Itu yang paling penting,” ungkap legislator yang akrab disapa Ara ini.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, belajar dari penyerapan anggaran yang sangat rendah tahun ini, maka 2023 mendatang Pemkot Makassar langsung akan tancap gas untuk melakukan tender dini. Khususnya pada program strategis yang telah direncanakan tahun 2022 namun gagal dieksekusi.
“Maka saya akan mengawal untuk tender dini. Biasanya kalau habis ketuk palu, orang santai-santai. Kalau saya akan kawal terus. Ini ada beberapa yang sudah listing. Termasuk proyek besar. Yang bisa diklik saya suruh klik semua,” ungkap Danny.
Bila Desember 2022 seluruh proyek ditender, Danny memastikan Januari 2023 mendatang sudah betul-betul kerja. Sehingga September mendatang, proyek sudah bisa rampung.
APBD Pemprov
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama DPRD Sulsel juga telah menetapkan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun Anggaran 2023 di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulsel, Selasa malam (29/11).
Persetujuan APBD Pokok 2023 itu ditandai dengan penandatanganan oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dihadapan para legislator dan pejabat lingkup Pemprov Sulsel yang hadir.
“Alhamdulillah, sudah dilakukan persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur Sulsel terhadap Perda tentang APBD tahun anggaran 2023,” ujar Andi Sudirman.
Dia menyebutkan, APBD TA 2023 dengan pendapatan Rp10,1 triliun dan alokasi anggaran aelanja Rp9,9 triliun.
“Kami terus berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat untuk masyarakat banyak, dalam mewujudkan Sulawesi Selatan yang inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter,” jelasnya.
Ia pun menyampaikan, jika kondisi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami perkembangan yang semakin membaik. Pada triwulan III Tahun 2022 tumbuh 5,67 persen. Pengangguran mengalami penurunan, laju inflasi menurun, angka kemiskinan menurun.
“Sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan tetap menjadi sektor strategis, sebagai kekuatan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan. Ini disinergikan dengan sektor UMKM, industri dan perdagangan serta mendorong BUMDES dan koperasi, serta lembaga ekonomi dan keuangan lainnya, untuk menyatukan segenap potensi guna pencapaian target pertumbuhan yang semakin baik di tahun 2023,” paparnya.
Mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Fachruddin Rangga mengemukakan pembangunan Stadion Mattoanging tetap menjadi prioritas pada APBD 2023 mendatang. “Khusus pembangunan stadion Mattoanging, tetap kita dorong untuk dilaksanakan di 2023. Juga untuk perbaikan ruas jalan provinsi pada beberapa daerah di Sulsel agar menjadi perhatian juga,” ujar Rachruddin Rangga.
Ketua komisi D DPRD Sulsel yang membidangi infrastruktur Andi Rachmatika Dewi, mengemukakan bahwa jika merujuk pada APBD tahun 2022 ini, maka tidak ada yang luar biasa karena semua standar.
Wanita yang karib disapa Cicu ini memberikan gambaran anggaran yang akan digunakan pada PUPR sebesar Rp1,1 triliun. Sementara pada anggaran PUPR tahun 2022 sebesar Rp 1 triliun ditambah pada APBD Perubahan 2022 sebesar Rp800 miliar. “Jadi ada peningkatan anggaran,” ujar Cicu legislator Partai Nasdem ini, Rabu (30/11).
Ketua Komisi A DPRD Sulsel bidang pemerintahan Andi Januar Jaury Dharwis mengaku bila pada APBD tahun 2023 mendatang pihaknya akan memaksimalkan realisasi belanja transfer dalam bentuk bagi hasil untuk seluruh pemerintah kabupaten kota.
“Hak-hak kabupaten/kota untuk menjadi kekuatan belanja di masing-masing APBD mereka dan jumlah nya tidak kecil,” kata wakil rakyat Partai Demokrat Sulsel ini. (rhm-ita-jun-rif)
