MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny) mewanti-wanti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot untuk melakukan tender dini terhadap semua kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini. Khususnya yang menjadi program prioritas wali kota dan wakil wali kota serta proyek-proyek fisik dengan anggaran yang cukup besar.
Diketahui, Pemkot Makassar mencanangkan 18 megaproyek yang akan dibangun 2023. Tender dini ini dilakukan agar tidak terulang lagi kesalahan tahun sebelumnya, di mana banyak proyek yang gagal dieksekusi sehingga harus ditender ulang tahun ini.
Kendati sejak akhir tahun lalu, Danny sudah mengingatkan seluruh OPD yang memiliki kegiatan besar untuk melakukan tender dini, namun berdasarkan pantauan di LPSE Makassar, baru ada enam proyek yang masuk dalam proses tender. Itupun dua di antaranya baru masuk tahap lelang manajemen konstruksi.
Empat kegiatan yang masuk dalam tahap lelang konstruksi yakni Makassar Government Center (MGC), pembangunan Gedung Dekranasda, rehabilitasi tower Balai Kota Makassar, serta pembangunan gedung PAUD Negeri di Kecamatan Mariso.
Sementara dua proyek lainnya juga memasuki tahapan lelang Manajemen Konstruksi (MK), yaitu pembagunan Makassar Core City Arena (Macca), dan MK Revitalisasi Pasar Cendrawasih.
Beberapa proyek pengadaan juga mulai bermunculan, seperti belanja modal alat angkutan bermotor penumpang. Ada pula lelang perencanaan jaringan perpipaan sambungan rumah IPA Losari.
Danny menekankan seluruh OPD serius dalam tahap perencanaan sebelum memasukkan daftar kegiatan yang akan dilelang ke ULP. Salah satu yang harus dilakukan OPD adalah semua kegiatan harus dilisting terlebih dahulu ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP (Rencana Umum Pengadaan). Danny memberi batas waktu atau deadline pekan ini, semua kegiatan OPD sudah harus masuk di SiRUP.
Perintah yang dikeluarkan orang nomor satu Makassar itu tidak main-main. Ada sanksi berat yang akan diterima Kepala OPD yang tidak melaksanakan perintahnya. Di mengancam akan menonjobkan (membebastugaskan) kepala OPD yang tidak memasukkan programnya ke dalam SiRUP. “Semua harus listing di SiRUP. Siapa yang tidak listing, saya langsung nonjobkan,” tegas Danny.
Sejauh ini, kata wali kota Makassar dua periode itu, berdasarkan pantauannya, sudah banyak OPD yang memasukkan daftar kegiatannya di SiRUP. “Tapi ada juga yang belum. Jadi saya ingatkan untuk segera listing semua kegiatan supaya saya tahu apa-apa saja yang akan dilakukan tahun ini. Saya pantau terus di SiRUP,” tegasnya.
Setelah melakukan listing di SiRUP, seluruh OPD pun mulai harus mempersiapkan tender terhadap semua kegiatan yang memang harus dilelang. Jangan sampai terulang kejadian tahun lalu di mana banyak kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan. Akibatnya penyerapan anggaran sangat rendah.
“Penyerapan anggaran kita paling rendah (tahun lalu), dan itu sudah dilihat Mendagri. Sudah ada disampaikan tekanan-tekanan. Itu kan artinya sudah direspons,” jelas Danny.
Salah satu OPD dengan tingkat serapan anggaran dan eksekusi kegiatan paling rendah adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU). Hingga akhir tahun 2022 lalu, tercatat penyerapan anggaran Dinas PU berada di angka sekitar 40 persen.
Selain sejumlah kegiatan ada yang memang gagal tender, juga ada yang gagal bayar. Sehingga di awal tahun ini harus dituntaskan.
Tak ingin kejadian tahun lalu terulang lagi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Suhaelsy Zubir, mengatakan pihaknya sudah mulai mempersiapkan dokumen tender untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tahun ini dan secepatnya akan dimasukkan ke ULP.
“Kita akan percepat semua mekanisme yang harus dilakukan. Untuk kegiatan di Dinas PU, kan sudah ada beberapa yang masuk ke LPSE untuk tender dini,” jelasnya.
Khusus untuk proyek jalan dan sejumlah pengerjaan drainase, dia lebih memilih melaksanakan lewat e-katalog. Alasannya, mekanisme dan prosedurnya lebih mudah.
“Bahkan, kalau tahun lalu saya tahu proyek jalan bisa lewat e-katalog, kita sudah pakai sistem itu. Dari pada lewat ULP yang prosesnya cukup lama,” ungkap wanita yang akrab disapa Helsy.
Dia mengatakan, pengerjaan proyek jalan kerap terganggu dengan hujan, sehingga harus didahulukan di awal tahun. Saat ini, pihaknya sudah mempersiapkan seluruh dokumen untuk sistem e-katalog. “Kita sudah persiapan. Tidak lama lagi sudah bisa kita e-katalog,” jelasnya.
Dia melanjutkan, pengadaan lewat e-katalog sudah lama diterapkan di beberapa kota. “Kita yang agak lambat di Kota Makassar. Tapi tahun ini di PU kita akan buat gebrakan percepatan khusus proyek jalan, beton, aspal,” tandasnya. (rhm)
