MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar berupaya mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa melampaui Rp2 triliun tahun depan. Hal tersebut sebagai upaya Pemkot agar bisa mengakomodir lebih banyak usulan kegiatan terkait pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman, menerangkan berdasarkan hasil hitung-hitungan yang dilakukan saat Rakor Pendapatan yang digelar di Bali belum lama ini, sangat memungkinkan untuk mencapai target yang diharapkan. Karena ada sejumlah potensi pendapatan yang bisa digarap.
Selain itu, Bapenda juga sudah melakukan beberapa strategi untuk memaksimalkan pendapatan. Mulai dari pengembangan aplikasi Pakinta untuk memudahkan warga membayar sejumlah item pajak, serta menghadirkan alat untuk memantau aktivitas transaksi di restoran dan rumah makan.
Selain itu, pada anggaran perubahan 2023 mendatang, Pemkot Makassar akan melakukan beberapa perbaikan terhadap sarana dan prasarana pendapatan.
“Memang kita butuh usaha yang luar biasa. Butuh kerja keras. Karena kalau pendapatan naik, maka usulan-usulan kebutuhan warga akan bisa lebih banyak lagi diakomodir,” ungkap Helmy pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Tingkat Kota Makassar yang digelar, Kamis (16/3) di Hotel Rinra Makassar.
Dia mengakui, memang masih banyak usulan dan aspirasi warga yang belum bisa diakomodir. Termasuk dari pokok pikiran (pokir) DPRD hasil reses. Itu disebabkan oleh anggaran yang terbatas.
“Karena itu, dalam mengakomodir usulan, kita melihat skala prioritas. Kita berharap tahun 2024 ada lompatan pendapatan, paling tidak angkanya Rp2 triliun. Kalau pendapatan besar, pastinya belanja untuk masyarakat, terutama perbaikan sarana dan prasarana umum bisa terakomodir,” kata Helmy.
Lebih jauh dikemukakan, Musrenbang tingkat kota digelar sebagai acuan menyusun Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan timeline, RKPD 2024 akan ditetapkan Juli mendatang. Setelah itu, masuk proses rancangan KUA PPAS yang akan dibahas bersama DPRD untuk menghasilkan APBD 2024.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Andi Suhada Sappaile mengatakan, berdasarkan hasil reses dan pokir anggota dewan, ada 650 usulan yang diajukan ke Pemkot Makassar untuk diakomodir. Masing-masing 126 usulan dari Fraksi Partai Nasdem, 80 PDIP, 74 Demokrat, 72 PKS, 69 Gerindra, 69 dari Fraksi Nurani Indonesia Bangkit, 55 Golkar, 55 PPP, dan 50 usulan dari Fraksi PAN. Usulan terbanyak terkait perbaikan sarana dan pra saran infrastruktur serta layanan publik.
“Usulan-usulan tersebut perlu jadi prioritas untuk dianggarkan dalam APBD pokok dan perubahan,” ungkap Andi Suhada.
Dia meminta perhatian seluruh OPD terhadap usulan yang diajukan, karena itu merupakan kebutuhan masyarakat yang disampaikan ke para wakil rakyat saat melakukan reses.
Sementara itu, Sekretaris Kota Makassar Muh Anshar mengingatkan agar pengisian RKPD nanti betul-betul mengacu pada hasil Musrenbang, baik dari tingkat kelurahan hingga kota. Termasuk pokir dari DPRD. Selain itu, kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum itu, seluruh OPD harus menyusun RKPD dengan mengacu pada visi misi dan RPJMD Kota Makassar.
Konsep Musrenbang 2024 terjadi Resilient City atau Kota Tangguh yang berfokus pada persoalan mitigasi bencana, kesejahteraan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, kesehatan, pendidikan, tangguh terhadap inflasi, hingga aspek keamanan. (rhm)
