Pemkot Rasionalisasi Anggaran Rp500 Miliar

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai bersiap untuk melakukan pembahasan draft Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023. Pembahasan secara maraton sepertinya akan menjadi pilihan, karena deadline atau batas akhir penetapan APBD-P adalah 30 September mendatang. Artinya, tersisa 16 hari untuk pembahasan dan penetapan.
Dikonfirmasi terkait progres pembahasan draft APBD-P, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Dakhlan, menerangkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah menyetorkan draft KUA PPAS APBD Perubahan untuk dibahas di DPRD Makassar. Rapat-rapat Badan Musyarawah (Bamus) sudah dilaksanakan, dan selanjutnya akan masuk ke pembahasan antarkomisi.

Dia optimistis waktu yang tersisa masih bisa dimanfaatkan untuk mengebut pembahasan hingga pengesahan APBD-P 2023 bisa tepat waktu.
Secara garis besar, kata Dakhlan, proyeksi APBD-P 2023 bakal mengalami kontraksi dari Rp5,6 triliun menjadi Rp5,1 triliun. Artinya, ada anggaran sekitar Rp500 miliar yang dirasionalisasi.

Langkah tersebut ditempuh, karena target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tahun ini diturunkan dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,4 triliun, atau terkoreksi sekitar Rp400 miliar. Penurunan target itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan progress kegiatan yang saat ini sementara berlangsung di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dengan adanya rasionalisasi yang dilakukan terhadap PAD, otomatis seluruh OPD harus melakukan penyesuaian. Kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak mampu dilaksanakan tahun ini, otomatis anggarannya dipangkas. Selain itu, Pemkot Makassar juga melakukan efisiensi terhadap sejumlah kegiatan yang dianggap tidak berskala prioritas.
Dakhlan membeberkan, hampir semua anggaran OPD mengalami penurunan. Utamanya OPD yang memiliki proyek fisik namun belum bisa dijalankan hingga sekarang ini. Termasuk di BPKAD, ada beberapa pengurangan yang dianggap belum prioritas untuk dijalankan tahun ini.
APBD-P 2023 yang terkoreksi juga berpengaruh pada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang tidak memenuhi target sehingga APBD terkoreksi. Dari target Rp800 miliar lebih menjadi Rp650 miliar usai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sejauh ini progress serapan anggaran di angka 39 persen, sementara pendapatan 47 persen. “Penyebabnya masih on progres kegiatan besar. Kita harap sampai akhir tahun bisa capai angka 90 persen,” sebutnya.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto membenarkan jika APBD-P 2023 mengalami koreksi dari target yang telah ditetapkan. Dia mengatakan proyeksi APBD-P tahun 2023 sebesar Rp5,1 triliun. Koreksi APBD-P dilakukan untuk menyesuaikan target PAD yang diturunkan dari Rp1,8 triliun menjadi Rp1,4 triliun.
Dia mengatakan, draf KUA PPAS sudah diserahkan ke DPRD untuk dibahas setelah TAPD cukup alot membahas penyesuaian sejumlah proyek, apakah bisa diselesaikan secara real time atau tidak.
Orang nomor satu Makassar itu tetap optimistis jika pembahasan APBD-P 2023 tetap on schedule atau sesuai jadwal, sehingga bisa disahkan sebelum batas akhir yang ditetapkan, yakni 30 September.
“APBD-P sudah mulai berproses. Kemarin sedikit lama karena ada penyesuaian beberapa proyek-proyek, secara real time bisa diselesaikan atau tidak. Insyaallah kita bersama teman di DPR target 30 September,” tandas Danny. (rhm)