MAMASA, BKM — Kunjungan kerja (kunker) Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulselbar, Suhardi, ke Kabupaten Mamasa, mendapat apresiasi dari berbagai pihak di Bumi Kondosapata. Apalagi, Suhardi menunjukkan keseriusannya untuk memberantas kasus korupsi di wilayah Sulsel dan Sulbar.
Seperti saat usai melakukan tatap muka dengan para pejabat teras Pemkab Mamasa di aula kantor bupati Mamasa, Selasa (11/8), Suhardi dicegat sejumlah wartawan yang mempertanyakan beberapa laporan LSM terkait dugaan tindak pidana korupsi. Dimana, laporan tersebut sampai saat ini tidak jelas penangannya.
Ditanya seperti itu, Kajati balik mempertanyakan kasus apa yang tidak ditangani. Suhardi mengatakan, menurut hukum kasus korupsi yang tidak ditindaklanjuti bila dua alat bukti tidak ada. ”Jadi bisa saja tidak lanjut kalau hal itu tidak ada. Tapi kalau bukti permulaan ada, pasti kita tindak lanjuti,” tegasnya.
Namun ketika wartawan menyampaikan kalau kasus dugaan korupsi di Mamasa yang dilaporkan LSM ke Kejati Sulselbar maupun Kejari Mamasa bukti-buktinya sudah lengkap, namun penanganannya tidak jelas. Sontak saja Kajati Suhardi meminta kepada LSM yang telah memasukkan laporan namun tidak ditanggapi untuk bertemu langsung dengannya.
”Kalau ada bukti silakan. Kalau perlu kasi saya langsung. Saya siap menerima langsung LSM yang melaporkan dugaan korupsi yang ada di Mamasa di kantornya (Makassar, red),” tantangnya.
Salah satu kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan LSM Komisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Sulbar ke Kejari Mamasa adalah dugaan kasus dugaan korupsi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mamasa sejak tahun 2014 lalu. Sampai sekarang laporan tersebut tidak jelas tindak lanjutnya. Mendengar hal ini, Kajat langsung menoleh ke arah Kajari Mamasa, F Fausan dan mempertanyakan hal tersebut.
”Kasus rumah sakit sudah berproses. Dan Insya Allah kita tuntaskan,” kelit Fausan.
Sementara itu, Drs Aldin, Ketua Umum Lembaga Pengawasan Pemerintah dan Aparatur Negara Repoblik Indonesia (Lakip RI) yang dihubungi BKM via telepon selulernya menanggapi pernyataan Kajati yang meminta laporan LSM diantar langsung kepadanya, mengatakan, ini seolah-olah Kajati tidak lagi mempercayai bawahannya. Utamanya yang ada ditiap kabupaten termasuk di Kabupaten Mamasa.
Terkait laporan LSM terhadap beberapa kasus dugaan korupsi, baik yang dilaporkan ke Kejati Sulselbar maupun ke Kejari Mamasa, Aldin mengatakan, Kajati harus transparan. ”Jangan justru seolah-olah bingung, tidak tau permasalahan. Kalau ada laporan masyarakat ke lembaga kejaksaan ya ditangani serius. Jangan justru sebaliknya, laporan itu hanya menjadi umpan saja. Setelah dapat ikannya, kasusnya didiamkan. Kasian pihak pelapor,” tandasnya. (dar/mir/b)
Gubernur Sambangi Dewan
MAMUJU, BKM — Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh didampingi Pelaksana Tugas Harian (Plth) Sekprov Sulbar, H Jamil Barambangi dan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Sulbar, menyambangi gedung DPRD Sulbar, Rabu (12/8). Pertemuan ini turut dihadiri, Ketua DPRD Sulbar, Aras Tammauni, Wakil Ketua DPRD, Harus bersama sejumlah anggota dewan serta para pimpinan komisi dan fraksi di DPRD Sulbar.
Gubernur pada kesempatan tersebut menyampaikan, kunjungan ini sebagai silaturahmi bersama pimpinan dewan bersama para anggota dewan di gedung DPRD Sulbar ini. ”Salah satunya adalah melakukan konsultasi dalam kaitannya dengan kerjasama yang terjalin antara Pemprov dengan DPRD Sulbar,” ungkap gubernur.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Adnan Saleh menyampaikan, pemerintahan di Sulbar dijalankan oleh eksekutif dan legislatif. Sehingga kedua lembaga tersebut harus berjalan sinergi demi kelancaran pembangunan di Sulbar. ”Untuk itu diperlukan pertemuan seperti ini, sehingga jika ada kendala bisa diselesaikan bersama. Terutama kaitannya dengan anggaran,” kata Anwar.
Kaitannya dengan aspirasi DPRD Sulbar yang sampai saat ini belum berjalan maksimal, dijelaskan, dirinya sebagai gubernur sama sekali tidak ada niat untuk menahan dan menghalangi proses tersebut sepanjang dalam aturan tersebut tidak ada yang menyimpang. ”Hanya saja, dalam prosesnya perlu ada verifikasi dan telaah lebih jauh. Sehingga dalam proses tersebut tidak terjebak dalam kasus-kasus yang bisa membawa kita pada pelanggaran yang tidak diinginkan. Itulah yang kita bicarakan bersama untuk mencari solusi. Dan dalam pertemuan ini eksekutif dan legislatif bisa saling memahami dan melengkapi. Saya sangat mengapresiasi pertemuan ini sehingga apa yang menjadi harapan dapat tersalurkan dengan baik,” kata Anwar.
Ia mengungkapkan, persoalan tersebut merupakan persoalan bersama dan merupakan masalah krusial. Karena hibah dan bansos merupakan persoalan yang banyak mengundang kepala daerah di Indonesia terjerat kasus korupsi. Sehingga hal ini perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
Ketua DPRD Sulbar, Aras Tammauni sangat mengapresisasi silaturahmi yang dilakukan pihak eksekutif kepada legislatif dalam rangka melakukan konsultasi berbagi hal. Termasuk kerjasama antara Pemprov dengan DPRD Sulbar. ”Jangan sampai kerjasama ini menjadi masalah seperti apa yang terjadi di daerah lain. Dan itu kita tidak harapkan terjadi di Sulbar. Ini juga merupakan keluhan dari teman-teman di DPRD terutama aspirasi yang saat ini berjalan belum maksimal,” ungkap Aras Tammauni.
Melalui pertemuan ini terbangun kesepahaman bersama antara Pemprov dengan DPRD untuk menyelesaikan permasalahan demi kelancaran pembangunan di Sulbar. Pertemuan silaturahmi tersebut diharapkan tidak hanya terjadi sekali itu saja. Tapi ke depan, pertemuan seperti itu bisa terus dilakukan, sehingga jika ada permasalahan bisa ditemukan solusi bersama.
Pada pertemuan tersebut, sejumlah anggota DPRD Sulbar mempertanyakan aspirasi anggota DPRD Sulbar yang belum bisa berjalan maksimal, padahal sudah melaui proses verifikasi. Salah satu contoh yang dipertanyakan adalah bantuan proposal masjid serta bantuan air bersih yang menurut pihak legislatif sudah bisa berjalan. Namun hingga saat ini belum bisa berjalan maksimal. Padahal, mereka sudah menjanjikan kepada rakyat khususnya yang menjadi konstituen dari anggota DPRD masing-masing. (ala/mir/c)
Ketgam:
BKM/DARMAN ARDI
UCAPAN SELAMAT — Bupati Mamasa, Ramlan Badawi memberi ucapan selamat kepada salah seorang pramuka peserta Jambore Gerakan Pramuka ke-54 tingkat Kabupaten Mamasa, di Desa Salubalo, Kecamatan Sumarorong.
Pramuka Minimalisir Kegiatan Negatif Pelajar
MAMASA, BKM — Pembukaan jambore Gerakan Pramuka ke 54 tingkat Kabupaten Mamasa dilangsungkan di Desa Salubalo, Kecamatan Sumarorong. Jambore ini diikuti semua perwakilan sekolah dari 17 kecamatan se-Kabupaten Mamasa, Senin (10/8). Tema hari Pramuka tahun ini adalah ‘Pramuka Garda Terdepan Pelaku Perubahan dalam Pembentukan Karakter Kaum Muda’.
Bupati Mamasa, Ramlan Badawi, saat bertindak sebagai inspektur upacara mengapresiasi kegiatan jambore tersebut, karena dianggap akan memacu kreativitas anak didik. Juga akan dilatih dalam menegakkan disiplin dan kemandirian mereka untuk menjadi cikal bakal pemimpin masa depan.
Ramlan mengharapkan agar pembinaan Pramuka di setiap kecamatan dapat ditingkatkan di masa mendatang agar generasi muda sebagai penerus kepemimpinan bangsa semakin berkualitas. Salah satu dampak yang sangat nyata dalam menyeimbangkan antara materi di kurikulum yang berlaku umum dengan ekstrakurikuler seperti Pramuka, yakni dapat meminimalisir kegiatan negatif pelajar dari Narkoba, geng motor atau budaya asing yang tidak sejalan dengan nilai budaya ketimuran.
”Pendek kata, Pramuka membawa hal positif ke seluruh aspek kehidupan. Nilai kepramukaan meliputi kedekatan dengan Tuhan dan kecintaan pada alam,” ujarnya.
Ramlan melanjutkan, tindak kejahatan kepada sesama manusia disebabkan minimnya kecintaan terhadap sesama. Ia menyebut beberapa kejadian yang terjadi sudah di luar akal sehat dan kemanusiaan. Lunturnya kecintaan pada tanah air dan bangsa juga karena kurang giatnya kepramukaan.
”Dengan Pramuka yang mengajarkan kedisplinan, keberanian dan kesetiaan, gotong royong hingga tanggung jawab dapat menyelematkan generasi muda yang akan mendominasi penduduk hingga 70 persen ditahun 2035. Kita pun menginginkan Pramuka jadi bagian dari kurikulum di sekolah karena membawa hal positif,” sebutnya.
Selain dihadiri bupati, pembukaan Jambore yang sangat meriah tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Mamasa, Victor Paotonan, Sekda Mamasa, Benyamin YD, MPd dan sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mamasa dan para Pimpinan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa. (dar/mir/c)
