Raih WTP, Pusat Hadiahi Daerah Hingga Rp100 M

MAKASSAR, BKM–Badan Akuntabilitas Publik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI akan mendampingi pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Salah satunya, dengan memberikan masukan atau sistem pengelolaan keuangan.
Anggota Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Ajiep Padindang mengatakan, khusus di Sulsel sudah ada kemajuan. Di tahun 2013, ada empat pemerintah daerah yang disclaimer, namun di 2014 tinggal dua daerah yakni Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Selayar.
“Kami akan mendampingi daerah yang masih disclaimer, apa yang menjadi masalah dan bagaimana jalan keluarnya,” kata Ajiep di sela-sela rapat kerja Badan Akuntabilitas Publik DPD RI dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur, Jumat (11/9).
Senator asal Sulsel ini mengungkapkan, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian lebih terhadap daerah yang berhasil meraih opini WTP. Misalnya, pemerintah kabupaten/kota diberi insentif Rp15 miliar hingga Rp20 miliar dan Rp50 miliar hingga Rp100 miliar untuk pemerintah provinsi.
“Saya kira tidak ada masalah kalau pemerintah daerah mau meraih WTP. Kuncinya hanya satu, kepala daerahnya punya komitmen untuk WTP,” tegasnya.
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik DPD RI, Novita Anakotta menuturkan, kedatangan Badan Akuntabilitas Publik DPD RI untuk mengetahui apa saja masalah yang dihadapi pemerintah daerah dalam meraih opini WTP. Sehingga, DPD bisa memberikan rekomendasi apa-apa saja yang harus dilakukan untuk memperbaiki persoalan tersebut.
“Kami akan melakukan pendampingan. Apalagi, pemerintah pusat akan memberikan reward untuk daerah yang WTP, dan punishment untuk daerah yang masih disclaimer,” tambah Novita.
Sementara, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemprov Sulsel, Abdul Haris, mengatakan, Pemprov Sulsel berhasil meraih WTP dari BPK selama lima? tahun terakhir. Pemprov Sulsel merupakan satu-satunya provinsi yang mendapat WTP lima kali berturut-turut.
“Khusus untuk lingkup kabupaten dan kota, baru sembilan yang meraih WTP, 13 WDP, dan dua disclaimer,” ungkap Haris.
Menurutnya, dalam konteks menindaklanjuti temuan adalah kewajiban pemerintah daerah, sehingga yang belum bisa diselesaikan harus dicari akar masalahnya, baik dari tataran perencanaan maupun implementasi. Pemerintahan yang baik tidak hanya berakuntabilitas dalam semangat, tapi harus ril.
“Kami di Pemprov Sulsel berusaha maksimal, bersih dan berkinerja. Indikatornya, meskipun ada gejala pelemahan ekonomi nasional dan elnino, tapi kondisi makro ekonomi Sulsel tetap tangguh, dengan pertumbuhan 7,62 persen. Kondisi ini diperoleh karena ada kepercayaan publik,” terangnya.
Haris menambahkan, menyikapi hasil temuan tahun 2013 yang dibahas dalam LKPD tahun 2014, ada lima temuan dengan 13 rekomendasi. Saat ini, sudah ditindaklanjuti 11 rekomendasi, sedangkan sisanya dua rekomendasi sementara proses.
“Kami melakukan penyempurnaan sistem, up grading SDM pengelolaan aset, perhatian terhadap pengawasan yang dioptimalkan, dan birokrasi yang bersih. Semuanya dilakukan sebagai bentuk komitmen kami mewujudkan pemerintahan yang berakuntabilitas,” tegasnya. (rhm/cha/b)