Proyek Puskesmas Bangkala Mulai Diusut

MAKASSAR, BKM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mulai mengusut kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Bangkala di Kecamatan Manggala, Antang.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Deddy Suwardy Surachman, mengaku telah memerintahkan tim khusus yang telah dibentuk untuk melakukan pengusutan terhadap kasus tersebut.
“Saya sudah perintahkan tim untuk melakukan pengecekan terhadap progress pekerjaannya,” ujar Deddy saat ditemui diruang kerjanya, Senin (14/12).
Adapun tim tersebut, kata Deddy, akan bertugas melakukan investigasi terhadap seluruh proses pembangunan Puskesmas Bangkala. Diketahui, bahwa proyek ini berjalan pada tahun 2014 dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar sebesar Rp1,4 miliar.
Deddy menuturkan progress pekerjaan yang telah dianggap rampung, akan diperiksa kembali untuk mengetahui apakah pekerjaan pihak rekanan sudah sesuai prosedur atau tidak.
“Nanti kita akan ketahui apakah pembangunannya telah sesuai bobot pekerjaannya atau tidak,” kata Deddy.
Dari data yang dimiliki, pada proyek tahap pertama, rekanan telah menerima pembayaran 50 persen berdasarkan progres pekerjaannya.
“Kalau nanti setelah hasil investigasi ditemukan progres pekerjaannya tidak sesuai dengan yang dibayarkan, tentu kita akan tingkatkan kasus ini ke penyelidikan,” tegas Deddy.
Deddy mengatakan, setelah ada hasil investigasi dari tim yang diturunkan, pihaknya akan melakukan ekspose atas kasus ini.
Namun jika hasil investigasi tidak ditemukan adanya indikasi melawan hukum, dan sesuai prosedur, maka kasus tersebut, lanjut Deddy, tidak akan dilanjutkan.
“Kita lihat saja bagaimana hasilnya nanti,” tukas Deddy.
Kasus ini mulai dibidik pihak kejaksaan setelah pembangunan Puskesmas hanya rampung 50 persen saja. Pihak rekanan yang mengerjakan proyek telah dibayarkan sesuai dengan bobot pekerjaannya. Dalam kasus ini, kejaksaan juga mengindikasikan kelailaian yang dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), karena tidak pernah melakukan verifikasi terhadap progres proyek tersebut.
Akibatnya, proyek terbengkalai dan tidak bisa difungsikan setelah batas waktu pengerjaan berakhir.
Kejari baru mengetahui adanya permasalahan di pembangunan tahun 2014 yang anggarannya pembangunan pada tahap pertama dinilai tidak tuntas pengerjaanya. Adapun rekanan hanya menyelesaikan pekerjaannya sekitar 50 persen. Hanya saja permasalahan itu telah diselesaikan secara administrasi. Rekanan proyek pun telah dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) karena telah menyalahi komitmen kontrak.
Sebelumnya, Irma selaku PPK proyek Puskesmas Bangkala membantah bila pembangunan Puskesmas Bangkala tidak sesuai prosedur.
“Saya heran kenapa sampai bisa diusut Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar,” ujar Irma saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.
Irma mengungkapkan, proyek Puskesmas Bangakala pada tahap kedua masih berlangsung dan telah mencapai 97 persen. Hanya saja anggarannya belum dicairkan.
Irma saat itu mengaku bingung atas laporan fisik bangunan yang dianggap tidak sesuai spesifikasi. Menurutnya, pemeriksaan belum pernah dilakukan sejak proyek tersebut ditangani oleh pihaknya.
Irma hanya mengetahui ada permasalahan di pembangunan tahun 2014 yang anggarannya Rp1,4 miliar. Pembangunan pada tahap pertama diakui Irma tidak tuntas pengerjaanya.
Rekanan hanya menyelesaikan pekerjaannya sekitar 50 persen. Hanya saja permasalahan itu telah diselesaikan secara administrasi. Rekanan proyek pun telah dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) karena telah menyalahi komitmen kontrak.
“Makanya rekanan hanya dibayarkan sesuai pekerjaannya saja,” tandasnya.
Namun Irma tidak ingin menjelaskan secara detail penyebab tidak tuntasnya pekerjaan tersebut. Irma berdalih, kalau saat itu dirinya belum menjabat sebagai PPK.
PPK saat itu dijabat oleh Ardin Sani. Irma sendiri mengaku baru ditunjuk sebagai PPK pada tahun 2015 ini. “Konfirmasi saja ke PPK yang dulu biar lebih jelas,” tutup Irma. (mat-ril/b)