MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar menandatangani kesepakatan pelaksanaan kerjasama untuk membangun partisipasi masyarakat dalam agenda reformasi birokrasi di Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengaku terus melakukan upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahaan yang transparan.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Wali Kota Makassar bersama Koordinator KOMA RBM, Mulyadi Prayitno dan salah satu team leader Transformasi, Hartiannn Silawati di kantor Balai Kota.
Menurut Danny sapaan akrab wali kota, pemerintah kota saat ini memiliki beberapa program unggulan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat untuk menjadikan lebih baik untuk ke depan. Sehingga, keterlibatan masyarakat dinilai sangat penting dalam mendorong dan mengontrol setiap kondisi yang terjadi di lapangan.
“Peran masyarakat sangat diperlukan. Namun, belum ada model kerja sama yang baku antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam reformasi birokrasi yang dapat menjadi rujukan untuk direplikasikan secara luas, dan ini diperlukan penguatan,” katanya.
Beberapa kesepakatan yang juga telah dicetuskan diantaranya dengan membuat audiensi berkala antara KOMA RBM dengan tim reformasi birokrasi Pemkot Makassar, sosialisasi reformasi birokrasi (RB) dan road map RB kepada masyarakat, penguatan warga atau organisasi masyarakat sipil, dan audit sosial dalam rangka optimalisasi Layanan Aspirasi.
KOMA RBM Siap Kolaborasi dengan Pemkot untuk Percepatan Reformasi Birokrasi.”Kami harapkan program unggulan yang kami miliki seperti, Makassar Ta Tidak Rantasa (MTR), Tangkasaki, Bank Sampah, Home Care, Smart Card, Pelayanan Sombere, Kartu Anak, Aparong, Kaki Limata dapat lebih menigkatkan taraf hidup masyarakat untuk lebih baik lagi,” paparnya.
Sementara itu, Koordinator Koma-RBM, Mulyadi Prajitno mengatakan, kesepakatan kerjasama ini mendorong penguatan kerjasama yang telah terjalin antara pemerintah kota Makassar dan Organisasi Masyarakat Sipil selama ini. Kerjasama yang mendukung reformasi birokrasi di Kota Makassar sangat penting mengingat setelah 17 tahun reformasi di Indonesia ini.
“Belum banyak dampaknya terhadap masyrakat terutama pelayanan publik yang baik diperlukan paryisipasi semua pihak yang berkepentingan guna mendorong percepatan reformasi yang bermakna,” ujarnya. (arf/war/c)
–
REPORTER: MUH YUSUF-ADRHITA ANGGRAENI
EDITOR: WARTA SHALLY HIDAYAT
