Kajati: TP4D Minimalisir Korupsi

MAKASSAR, BKM-Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Hidayatullah menegaskan, tim Pengawalan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bentukan Kejaksaan terus didorong untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran agar pembangunan di Sulawesi Selatan kian bertumbuh. Hal itu ditegaskan Hidayatullah saat melakukan sosialisasi ke pemerintah soal TP4D agar berjalan efektif.
“Kalau tidak dimanfaatkan, tentunya sangat disayangkan,” kata Hidayatullah di kantor Kejati Sulsel, Selasa (2/2).
Sosialisasi TP4D dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, dan
ratusan pegawai lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Sulawesi Selatan. Dalam
program itu, Hidayatullah mengatakan siap melakukan pengawalan, mulai dari
perencanaan sampai pelaksanaan proyek. Kejaksaan menyiapkan berbagai instrumen
berupa konsultasi, penerangan dan penyuluhan sampai pendampingan hukum.
Hidayatullah menuturkan, TP4D adalah program pemerintah pusat yang diteruskan ke daerah, termasuk Sulawesi Selatan.
Program itu lahir karena adanya ketakutan dan kecemasan dari pihak SKPD, baik itu
kuasa pengguna anggaran maupun panitia pelaksana proyek.
Hal itu dikhawatirkan berimbas pada penyerapan anggaran di daerah yang minim.
Keberadaan TP4D, Hidayatullah diharapkan menekan tindak pidana korupsi.
Dalam sosialisasi TP4D, Hidayatullah menerangkan keterlibatan Koorps Adhyaksa untuk
membawa kemajuan pembangunan daerah. Kejaksaan siap mendampingi seluruh proyek
pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Bila pun pihaknya melakukan
penegakan hukum, Hidayatullah menegaskan itu dilakukan bukan untuk menyengsarakan
rakyat. Dalam kesempatan itu, Kepala Kejati juga mengingatkan agar tidak ada jaksa
yang “bermain” untuk meloloskan proyek.
Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, mengaku turut ikut dalam
pembentukan TP4D di tingkat pusat. Program itu ditegaskannya dimaksudkan agar
penyerapan anggaran semakin maksimal di setiap daerah. Musababnya, rata-rata
serapan anggaran di daerah dalam beberapa tahun terakhir tidak sampai 80 persen.
Adapun, Sulawesi Selatan diklaimnya masih cukup tinggi yakni 93 persen, tanpa merinci nominal proyek di daerahnya.
Syahrul meminta anak buahnya untuk tidak takut dan khawatir dalam mengelola anggaran. Toh, dengan adanya program TP4D, perencanaan sampai pelaksanaan proyek dapat diawasi dan didampingi langsung oleh kejaksaan. “Semoga tidak ada kesalahan
karena dari awal dilakukan pengawalan sehingga kalau ada yang (keliru) dalam
perencanaan maupun implementasi harus cepat ditangani,” tutur dia.
Syahrul mengatakan bila memang ada pelanggaran dalam sebuah proyek, pihaknya
mempersilahkan kejaksaan melakukan tindakan sesuai peraturan. Bila cuma pelanggaran
administrasi, kata dia, maka jangan dipidanakan, tapi sebatas meluruskannya secara administratif. “Tapi, kalau ada pidananya, ya jaksa harus tangkap. Harus dipisahkan
mana yang pengawalan dan mana yang penegakan hukum,” tutur dia. (mat/b)