MAKASSAR, BKM — Pemerintah pusat menjadikan Kota Makassar sebagai prioritas untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTS). Itu karena Pemkot Makassar dinilai mampu mengelola sampahnya dengan baik.
Saat ini, produksi sampah masyarakat Kota Makassar cukup besar, yakni 800 ton per hari. Karena itu, Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto berinisiatif melakukan penjajakan untuk memanfaatkan potensi sampah tersebut menjadi pembangkit listrik.
Bak gayung bersambut, keinginan itupun direspon. Presiden RI Joko Widodo mengundang khusus empat wali kota, salah satunya Wali Kota Makassar untuk menghadiri rapat kabinet terbatas di Istana Negara Jakarta, Jumat (5/2).
Danny, sapaan akrab Wali Kota menyampaikan hasil pertemuan tersebut. ”Makassar ditunjuk menjadi salah satu kota di Indonesia sebagai prioritas pengelolaan sampah menjadi listrik,” ujarnya ketika dihubungi, kemarin.
Jika proyek ini nantinya terealisasi, Danny berharap, persoalan sampah di Makassar bisa terpecahkan. Untuk itu, ia berjanji lebih mengupayakan proyek yang akan dilaksanakan ini berjalan dengan baik.
“Makassar telah dipilih oleh Presiden sebagai salah satu kota yang akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah, dari tujuh kota/kabupaten yang sudah masuk sebagai kota metropolitan, terutama Solo. Ini patut diapresiasi oleh semua pihak, agar semuanya berjalan dengan baik,” katanya.
Dijelaskan Danny, pembangkit listrik tenaga sampah akan memanfaatkan sampah yang ada di Makassar sebagai bahan baku utama. Namun diakui, kendala yang dihadapi yaitu pada jumlah minimum sampah yang harus dihasilkan, yakni 1.000 ton perhari untuk menggerakkan mesin pembangkit. Karena itu ia berinisiatif mencari solusi, dengan mengolektifkan dari timbunan sampah yang ada, khususnya di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).
Danny juga menjelaskan alasan mengapa Makassar ditunjuk sebagai salah satu kota untuk dibanguni pembangkit listrik tenaga sampah. Itu karena pemerintah pusat melihat keberhasilan Pemkot Makassar dalam menggerakkan bank sampah, dan melibatkan peran aktif seluruh warga masyarakat untuk menjaga kebersihan. Termasuk berhasil membuka peluang ekonomi dari pengelolaan sampah.
Ditemui terpisah, anggota Komisi A DPRD Kota Makassar Jufri Pabe mendukung sepenuhnya keinginan pemerintah untuk membangun PLTS dan mengoptimalkan sampah yang ada. Ia bahkan mendesak pemerintah kota dan pemerintah pusat untuk segera merealisasikannya, agar persoalan sampah bisa segera teratasi.
”Kami sangat setuju jika sampah dikelola menjadi sumber pembangkit tenaga listrik. Apalagi saat ini produksi sampah makin besar. Saya harap rencana ini dapat segera diwujudkan,” kata Jufir Pabe, Senin (8/2).
Selain PLTS, legislator Partai Hanura ini menyarankan agar dibangun juga pabrik pengelolaan sampah untuk melakukan daur ulang. Keberadaan pabrik semacam ini, diyakini dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat Makassar.
Anggota Komisi C Rahman Pina juga sepakat dengan rencana Wali Kota. Menurutnya, proyek pembangkit listrik tenaga sampah sah-sah saja dibangun, asalkan tidak berada dekat dengan pemukiman warga.
”Proyek seperti itu (PLTS) boleh-boleh saja. Tapi yang harus diperhatikan adalah dampaknya terhadap masyarakat. Jangan sampai merugikan,” tandas legislator Partai Golkar ini.
Anggota dewan dari Partai Golkar lainnya Abdi Asmara, menilai PLTS menjadi solusi inovatif tanpa menambah luas lahan TPA. ”Setiap hari volume sampah selalu bertambah. Pembangkit listrik tenaga sampah menjadi salah solusinya. Dengan begitu, tidak perlu lagi memperluas lahan TPA yang ada saat ini,” ujarnya. (arf-dit/rus/b)
PLTS Butuh 1.000 Ton Sampah Sehari
×

