MAKASSAR, BKM — Kantor Balaikota Makassar, Jalan Ahmad Yani dikunjungi tiga fungsional Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bersama dua auditor Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP), Rabu (2/3).
Kunjungan yang dilakukan KPK dan BPKP untuk mengamati dan mengumpulkan data serta informasi terkait sistem pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).
Kunjungan Tim KPK RI Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Deputi Bidang Pencegahan, diterima langsung Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
Saat pertemuan berlangsung, Danny sapaan akrab wali kota menjelaskan sejumlah progres yang telah dicapai Pemerintah Kota Makassar, salah satunya kebijakan dalam penataan birokrasi pemerintahan seperti pembentukan KP3S (Komisi Pengendalian Percepatan Program Strategis), dan lelang jabatan serta lelang kepala sekolah.
“Dalam pertemuan ini, kita juga sampaikan sejumlah program Pemkot Makassar di berbagai bidang termasuk kebijakan yang kita tempuh,” kata Danny.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Ibrahim Saleh turut membahas dan memberikan pemaparan terkait pengelolaan APBD Pemkot Makassar yang telah dijalankan sesuai sisdur (sistem prosedur), dan aturan yang berlaku. Seperti dimulai dari Musrembang tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Sementara untuk PTSP berada di bawah kordinasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Makassar berdasarkan Perwali Makassar No. 8 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada BPTPM kota Makassar.
“Adapun sistem PBJ dijalankan melalui SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dibawah kordinasi Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda kota Makassar dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui portal www.lpse kota makassar,” jelasnya. (arf/war)
KPK Periksa Pengelolaan APBD di Balai Kota
×
