Wagub: Periksa Urine Semua PNS

MAKASSAR, BKM — Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang mendukung upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pemberantasan narkoba. Salah satunya, dengan mengambil langkah tegas mencokok pengguna narkoba tanpa pandang bulu.
“Bagus itu kalau BNN proaktif. Tidak pandang bulu,” ungkapnya di kantor Gubernur Sulsel, Jumat (18/3).
Jika BNN menyatakan tengah membidik kepala daerah ataupun pejabat di Sulsel yang menggunakan barang haram itu, Agus menekankan itu memang sudah tugasnya. Pemerintah daerah harus siap dengan gebrakan BNN tersebut.
Namun, dia menekankan, jika memang ada pejabat atau kepala daerah di provinsi ini yang tertangkap karena menggunakan narkoba, seharusnya masyarakat tidak melihat persoalan secara kelembagaan, melainkan karena individunya. Contohnya penangkapan Sekretaris DPRD (Sekwan) Jeneponto baru-baru ini. “Sekwan yang ditangkap itu kasuistik,” jelasnya.
Sebagai Wagub, Agus menekankan bahwa pihaknya ingin BNN tidak hanya membidik para pejabat. Tapi juga seluruh abdi masyarakat yang disinyalir menggunakan narkoba, seharusnya ditindak tegas.
Jika memang ada indikasi yang menggunakan narkoba di lingkup pemerintahan, dia berharap BNN bisa langsung berkoordinasi dengan gubernur/wakil gubernur.
“Kalau memang ada indikasi, kan BNN bisa koordinasi dengan kita. Langsung suruh periksa urine,” tandasnya.
Dia juga mengusulkan agar BNN bekerja sama dengan pemerintah daerah secara rutin melakukan pemeriksaan urine dan darah bagi seluruh aparat pemerintah. Minimal enam bulan sekali misalnya. Pemeriksaan itu, kata Agus, bukan hanya untuk kepentingan apakah aparat pemerintah bebas dari narkoba. Namun juga untuk mengetahui atau mendeteksi penyakit yang diderita, misalnya seperti kencing manis.
Agus menegaskan, jika memang dari penelusuran BNN ada pejabat yang terindikasi menggunakan narkoba, pastinya harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Bila memang terbukti, tentu ada sanksi yang sudah menanti.
“Jika ada pejabat yang menggunakan narkoba pastinya harus diproses. Jika positif pasti ada sanksi yang menanti,” pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Badan Narkotika Kota (BNK) Palopo, Maxmillian Sahese menegaskan, saat ini pihaknya tengah memantau secara instensif peredaran narkoba jenis sabu di kalangan pejabat di wilayah Luwu Raya.
Menurut Maxmillian, terkait adanya pejabat di Sulsel yang diduga terlibat penggunaan narkoba seperti dilansir BNN Pusat maupun BNP Sulsel, pihaknya sedang mendalami informasi tersebut. ”Kita sedang dalami dan lakukan pemantauan secara terus menerus,” ujar Max, kemarin.
Dikatakan, untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap mereka yang terlibat peredaran dan penggunaan narkoba jenis sabu, khususnya di kalangan pejabat, tentu dibutuhkan bukti yang kuat. Karenanya, BNK Palopo intens melakukan pemantauan di wilayah Luwu, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur. Pihaknya juga meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan jika di wilayahnya ada praktik-praktik penyalahgunaan narkoba.
Sementara Ketua Pengadilan Negeri Kota Parepare, Salman mengakui kasus narkoba di kota ini lebih tinggi dibanding kasus-kasus lainnya. Indikasinya, selama sepekan terakhir, yang menonjol disidangkan di PN Kota Parepare adalah kasus narkoba.
Menurutnya, penyalahgunaan narkoba tidak lagi mengenal usia dan pekerjaan. Peredarannya sudah kian menjamur. Apalagi Parepare merupakan jalur pelabuhan laut yangmudah diakses dari luar, khususnya dari menghubungkan Nunukan, Kalimantan Timur.
”Batu-baru ini Polres Parepare berhasil mengungkap kepemilikan sabu-sabu 10 kilogram dan sudah dimusnahkan. Kalau tidak segera diantisipasi, akan sangat membahayakan generasi kita. Gerakan Peduli Anti Narkoba (GPAN) sangat perlu untuk mengajak masyarakat dalam memerangi narkoba,” tegas Salman.
Di tempat yang sama, Dandim Mallusestasi, Letkol CZI Syarifuddin Sara tidak menampik jika selama ini Parepare merupakan jalur narkoba melalui pelabuhan.
”Beredarnya narkoba di wilayah Ajatappareng, termasuk ke Provinsi Sulbar, semuanya melalui jalur laut dari Nunukan, Kalimantan Timur dan sandar di pelabuhan Parepare. Jadi wilayah ini memang sangat rawan,” ujarnya.
Kapolres Parepare, AKBP Alan Gerrit Abast dalam penjelasannya, mengatakan melalui Operasi Bersinar, pihaknya terus berupaya memberantas peredaran narkoba di wilayah ini. ”Kita harus tegas memberantas narkoba. Ini instruksi pimpinan polri, sesuai perintah presiden,” terangnya,
Mantan Kapolres Luwu ini, juga mengakui kasus narkoba cukup menonjol di Parepare dibanding kasus lainnya. Fakta itu mengacu pada hasil evaluasi yang dilakukan dalam rentang waktu 10 bulan terakhir.
Kepala Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sinjai, Kompol Ade Noho berharap partisipasi semua pihak dalam Operasi Bersinar yang dilaksanakan dalam rangka memberantas peredaran narkoba di wilayah ini.
”Dua minggu lalu BNK bersama jajaran kepolisian telah menggelar rapat koordinasi di Polda Sulsel. Ini merupakan perintah langsung dari presiden dengan melibatkan seluruh intansi,” terangnya.
Bupati Sinjai, H Sabirin Yahya juga berharap operasi ini mampu mencegah tindak penyalahgunaan narkoba. ”Ini program yang patut didukung guna menyelamatkan generasi penerus kita,” ujarnya.
Kapolres Sinjai, AKBP Agus Dwi Hermawan, SIK yang ditanya tentang sanksi bagi dua personelnya yang urinenya positif menggunakan narkoba, mengatakan keduanya sementara menjalani rehabilitasi.
Wakil Bupati Sidrap, H Dollah Mando mengatakan, dirinya siap untuk dites urine oleh BNN. Termasuk seluruh jajarannya.
”Kalau ada tes dari BNN yang dilakukan secara mendadak, saya siap. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Saya juga tidak mempermasalahkan jika ke depan akan dilakukan pemerikasaan narkoba secara berkala,” ujar Wabup di kantornya, Jumat (18/3).
Dalam kesempatan yang sama, Dollah Mando sempat mengutarakan kekecewaan dan keprihatinannya atas tertangkapnya seorang bupati karena diduga terlibat kasus narkoba.
”Terus terang, saya prihatin dengan kasus narkoba yang menjerat pejabat negara ataupun pejabat daerah. Ini yang harus kita sikapi bersama-sama,” tegas Dollah mando yang juga Ketua BNK Sidrap.
Sekretaris BNK Sidrap, Makmur juga mendukung tes urine di kalangan pejabat, mengingat penggunaan narkoba di kalangan PNS Sidrap sudah menghawatirkan.
“Kami deteksi banyak PNS di lingkup Pemkab Sidrap terlibat kasus narkoba. Kasus terakhir oknum PNS Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Rijang Pitu tertangkap di Maros karena memiliki beberapa paket sabu,” bebernya.
Menurutnya, langkah tegas melakukan tes urine dadakan di kalangan PNS Sidrap diharapkan dapat meminimalisir penyalagunaan narkoba di daerah ini.
“Coba kalau ditest urine dadakan, saya yakin pasti banyak oknum PNS yang kedapatan positif narkoba,” lontar Makmur yang ditemui di ruang kerjanya, kemarin. (rhm-wan-smr-din-ady/rus)