Tak Ada Uang Makan, Upah Rp45 Ribu Sehari

MAKASSAR, BKM — Tingkat kesejahteraan para pekerja dan buruh di Kota Makassar masih memiriskan. Kondisi mereka yang miskin merupakan dampak dari masih kurangnya perhatian perusahaan tempatnya bekerja.
Sejumlah anggota DPRD Makassar sangat menyayangkan situasi ini. Para wakil rakyat pun berharap pihak perusahaan lebih memperhatikan kesejahteraan para pekerjanya.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Mudzakir Ali Djamil mengungkap, pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) terkait permasalahan yang dihadapi para buruh.
”Persoalan mereka masih tetap sama setiap tahun. Mereka ingin aspirasinya didengar dan direspons oleh pemkot,” kata Muzakkir di gedung dewan, Jumat (29/4).
Legislator PKS ini menyebut, keluhan para buruh masih berkutat pada tingkat kesejahteraan yang terbilang kurang. Mereka juga ingin mendapatkan upah yang layak dan perlindungan memadai.
”Gaji yang sesuai UMK (Upah Minimun Kota) harus diberikan, karena sudah ada aturannya. Juga memberikan jaminan BPJS. Ini yang harus jadi skala prioritas untuk diperjuangkan,” tandas Musa, sapaan karib Mudzakkir.
Wakil Ketua Komisi D, Andi Nurman mengakui, masih banyak pekerja dan buruh yang hidupnya tergolong belum layak. Hal itu terkuak setelah dewan menggelar rapat dengar pendapat dengan buruh yang datang ke gedung DPRD, Kamis (28/4).
”Dari pengakuan mereka, perusahaan tidak memberikan uang makan. Bahkan dalam sehari hanya diberi upah Rp45 ribu. Parahnya lagi, mereka tidak difasilitasi dengan jaminan kesehatan ataupun BPJS,” bebernya.
Legislator Fraksi Golkar ini menjelaskan upah, UMK sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulsel yang kemudian dikuatkan dengan SK Wali Kota Makassar ditetapkan sebesar Rp2.075.000.
“Itu seharusnya bersih diterima oleh pekerja, diluar dari uang makan dan lembur. Aspirasi yang mereka sampaikan akan kami tindaklanjuti agar perusahaan mematuhi aturan. Jika tidak, kita akan berikan sanksi tegas. Diantaranya pencabutan izin operasi, agar nasib buruh juga tidak seperti selama ini,” tegasnya.
Terkait rencana peringatan Hari Buruh, Minggu (1/5) besok, buruh di Kota Makassar kembali akan turun ke jalan. Rencana itu dibenarkan Andi Mallanti, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sulsel.
”Iya, kita akan turun ke jalan berkeliling kota. Agendanya penyampaian aspirasi penanganan problem buruh dan hak-hak mereka,” ujarnya.
Mengantisipasi peringatan May Day, Polda Sulselbar mengerahkan 850 personel gabungan. Mereka akan disiagakan untuk menjaga serta mengamankan sejumlah obyek vital dan fasilitas umum.
Aksi ini disebutkan akan melibatkan para pekerja dari semua konfederasi serikat buruh yang ada. Mereka sepakat tetap turun menyuarakan aspirasinya, meski May Day bertepatan dengan hari Minggu.
Kepala Bidang Humas Polda Sulselbar, Kombes Pol Frans Barung Mangera mengatakan, 850 personel gabungan akan ditempatkan di kantor gubernur Sulsel, gedung DPRD serta kantor publik lainnya, seperti PLN dan Telkom.
”Personal yang diturunkan merupakan gabungan dalam Makassar Raya. Seperti dari Polda, Polrestabes Makassar, Polres Maros dan Polres Gowa. Semua pasukan yang disiagakan sudah masuk dalam rencana pengamanan,” terang Frans Barung, kemarin.
Selain itu, Polda juga menyiagakan 1 SSK anggota Brigadir Mobile (Brimob). “Kita siagakan Brimob guna mengatisipasi tindakan anarkis dan bentrok saat pelaksanaan May Day,” ujarnya.
Ditambahkan Frans, pihak Polda juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah perhimpunan pekerja dan tokoh masyarakat untuk membahas pelaksanaan aksi May Day agar berjalan lancar dan kondusif.
“Meski sudah dibicarakan agar tidak merugikan dan mengganggu masyarakat, kita tetap mengantisipasi karena bisa saja ada ranting-ranting organisasi yang tetap melakukan unjukrasa,” tandasnya. (ita-ucu-mat/rus)