Dana tak Ada, 200 Bidang Lahan Belum Dibayar

MAKASSAR, BKM — Upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mengatasi masalah kemacetan di Kota Makassar, terus dilakukan. Kemacetan terparah yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah poros masuk kota Makassar dari arah utara.
Di poros tersebut terdapat dua titik kemacetan terparah yang sering terjadi, yaitu simpamg lima depan pintu masuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin dan di jembatan Tello.
Untuk mengurai kemacetan tersebut, Pemprov Sulsel telah membenahi komposisi jalan simpang lima dengan konstruksi underpass. Proyek ini sedang dalam pekerjaan.
Selain itu, jalan lingkar Mamminasata juga dalam pekerjaan. Proyek jalan lingkar dari arah utara yang dimulai di daerah Kabupaten Maros sudah dalam proses penimbunan.
Proyek jalan Mamminasata yang dikerjakan oleh PT Bumi Karsa, akan menghubungkan wilayah Maros ke Kariango (Kostrad) hingga Jalan Hertasning Baru Makassar, selanjutnya menuju Kabupaten Gowa melewati depan IPDN Kampus Sulsel di Kabupaten Gowa.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang ketika meninjau pelaksanaan proyek jalan lingkar Mamminasata, Sabtu (28/5) menjelaskan nanti setelah akses jalan Mamminasata rampung terhubung hingga di Jalan Hertasning Baru Makassar, maka kemacetan di simpang lima dan jembatan Tello akan dapat teratasi.
“Jadi nantinya kalau jalan ini sudah terhubung dari Maros ke Jalan Hertasning Baru, Makassar, kemacetan di dua titik itu, simpang lima dan jembatan Tello akan terurai,” kata Agus.
Namun, harapan pemprov untuk segera merealisasikan pembangunan infrastruktur jalan itu tidak semulus apa yang diharapkan. Menurut pekerja proyek ketika berbincang dengan Wagub, masih ada lokasi proyek pembangunan jalan yang belum dibebaskan. Hal ini menjadi kendala serius dan penghambat lancarnya pembangunan proyek.
“Sebenarnya para pemilik lahan sudah disampaikan kalau lahannya yang terkena proyek akan digantikan dengan lokasi yang ada di sekitar jalan ini juga. Kan nilainya akan menjadi tinggi kalau jalan ini sudah selesai. Jadi jalan saja, kalau ada masalah segera hubungi saya,” tandas Agus.
Terpisah, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulsel, Muh Ichsan mengakui, prioritas 13,7 kilometer tahap pertama pada proyek bypass Mamminasata masih tersendat pembebasan lahan. Dari 500 bidang lahan yang butuh pembebasan, masih ada 200 bidang yang belum dibayarkan. Penyebabnya, belum ada kucuran anggaran untuk pembebasan lahan.
“Realisasi kita untuk 2015 maksimal. Sebanyak Rp75 miliar yang tersedia semua terserap. Bahkan, progres kita mencapai Rp76 miliar. Dari 200 bidang yang belum bebas, sisa menunggu uang untuk dibayarkan,” jelas Ichsan.
Dia mengaku, sejak awal tahun sudah meminta semua dinas untuk menyelesaikan semua perencanaan. Termasuk kucuran anggaran agar lahan bisa cepat dibebaskan.
“Kalau kami siap setiap saat. Tetapi masalahnya kita tidak bisa apa-apa kalau uang untuk membayar belum siap,” akunya.
Tahun ini, Dinas Bina Marga menyediakan Rp100 miliar untuk lahan bypass. Hanya saja, anggaran masih proses persiapan pencairan.
Sementara itu, dari laporan Satker Jalan Metropolitan, kontraktor bypass sudah mulai melakukan pekerjaan. Diawali dengan pembersihan lahan.
“Lahan yang sudah bebas kita mulai kerjakan. Sementara pembuatan jembatan, masih dalam proses persiapan. Apalagi, kami butuh izin dari kementerian, sebab kami akan melintasi aliran sungai yang merupakan bagian Balai Pompengan. Saat ini sudah ada tiga titik lahan yang dibersihkan,” ungkap Leonardo, Koordinator Pengawas Lapangan Bypass Mamminasata.
Selain pembersihan, Leo juga mengaku jika kontraktor akan memulai pemasangan batu dan timbuhan. Ia berharap, lahan yang belum bebas bisa diusahakan cepat agar pekerjaan tidak putus-putus. (rhm/rus)