Danny: Predikat WTP Seperti Mimpi

MAKASSAR, BKM — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel akhirnya memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar tahun anggaran 2015. Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menyebut raihan ini seperti mimpi.
”Opini WTP ini seperti mimpi, namun kita mampu mendapatkannya. Penghargaan ini bukanlah tujuan utama, tapi justru menjadi awal bagi kita untuk lebih memperbaiki semua sistem yang belum baik. Ke depan kita akan perbaiki lagi sesuai target,” kata Wali Kota yang akrab disapa Danny ini, kemarin.
Pemkot Makassar dan jajarannya patut bersyukur atas apa yang telah diraih ini. Sebab, pencapaian tersebut diperoleh setelah dinanti selama 13 tahun.
Terhitung sejak tahun 2013, LKDP Pemkot Makassar belum pernah mendapatkan opini WTP. Yang ada Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tahun anggaran 2015 Pemkot Makassar diserahkan Kepala Perwakilan BPK Wilayah Sulsel, Andi Kangkung Lologau di Aula Gedung BPK Jalan AP Petta Rani, Senin (30/5).
Ada 10 pemerintah kabupaten/kota yang menerima LHPnya. Masing-masing Takalar, Sidrap, Makassar, Bantaeng, Soppeng, Bulukumba, Pangkep, Barru, Wajo dan Palopo.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD di 10 pemerintah daerah tersebut, opini tidak wajar atas LKPD TA 2015 diberikan kepada Kabupaten Barru, opini WDP untuk Kabupaten Takalar dan Sidrap. Sedangkan opini WTP diberikan kepada Kota Makassar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pangkep, Kota Palopo, dan Kabupaten Wajo,” kata Andi Kangkung Lologau.
Sebagai Wali Kota Makassar, Danny lupa mengucapkan rasa syukur atas penerimaan predikat WTP untuk kota yang dipimpinnya. Sebab sebelumnya Pemkot Makassar menghadapi kondisi sangat krusial. Namun dengan sistematis, dalam dua tahun terakhir pihaknya berupaya membangun kembali sistem yang sesuai dengan standar. Sehingga, di dua tahun kepemimpinannya, Makassar bisa menerima predikat WTP untuk pertama kalinya.
Menurut Danny, dengan adanya fasilitas penunjang seperti war room, serta sistem real time dari berbagai program smart city yang berbasis informasi dan teknologi (IT), telah menjadikan Pemkot Makassar selalu siap jika pemeriksaan dilakukan setiap saat. Dengan begitu, ke depannya WTP tidak akan sulit diraih karena laporan masuk secara real time pula.
“Koreksi yang diterima Pemkot Makassar dari BPK tidak terlalu banyak. Hanya seperti pengembalian fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kini tengah diburu oleh Pansus Fasum Fasos bentukan DPRD Kota Makassar. Jadi itu yang kami fokuskan sekarang,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Kota Makassar, Erwin mengatakan, bahwa pada tahun 2012 lalu, laporan yang dikecualikan mencapai Rp 9 triliun, atau hampir keseluruhan aset tetap milik pemerintah daerah menjadi catatan dan tidak diyakini kewajarannya.
Kemudian di tahun 2013, pengecualian turun hingga Rp 500 miliar, dan ditahun 2014 pengecualian kembali turun menjadi Rp 300 miliar. Sehingga akhirnya, di tahun 2015 pihaknya “clean and clear” LKPD dan akhirnya mendapat opini WTP dari BPK RI.
“Kita akan terus berjuang. Dalam dua tahun terakhir ini perjuangan kita luar biasa,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BPK RI Sulsel dalam penjelasannya, mengatakan opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota. Jenis opini BPK terdiri dari empat, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar dan Menolak Memberikan Opin atau tidak memberikan pendapat.
Khusus untuk Kabupaten Jeneponto, sampai saat ini belum mendapat LKPD TA 2015 karena masih dalam proses pemeriksaan. Semua data baru akan diselesaikan, Selasa (31/5) hari ini. BPK sendiri belum dapat memberikan kesimpulan permasalahan yang ada, karena sampai saat ini masih dalam proses pemeriksaan.
Pencapaian yang diraih pemkot mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Makassar. Wakil Ketua DPRD Makassar, Indira Mulyasari Paramastuti selaku perwakilan di DPRD yang turut mendampingi Danny menerima opini WTP dari BPK, mengatakan usaha Wali Kota dan jajarannya telah membawa hasil.
“Pemkot sudah berhasil menaikkan opininya menjadi WTP. Artinya, sudah banyak sekali yang dilakukan pemkot untuk membenahi laporan keuangan. Terutama soal aset,” kata legislator Nasdem itu.
Menurutnya, inventalisir aset oleh Pemkot Makassar telahmembuahkan hasil. Opini WTP membuktikan kalau Pemkot Makassar sudah bisa membenahi aset-aset yang tidak jelas. “Yang membuat Makassar selama ini tidak mendapatkan WTP karena persoalan pengelolaan aset yang amburadul,” ucapnya.
Untuk itu ia berharap di tahun-tahun selanjutnya Makassar bisa mempertahankan opini WTP yang telah diraihnya tahun ini.
Penilaian serupa datang dari Ketua Komisi A, Abdul Wahab Tahir. Menurutnya, Danny telah mampu menjabarkan keinginan masyarakat. WTP merupakan pencapaian luar biasa yang diraih Danny dan jajarannya.
“Pencapaian luar biasa. Kerja tim yang patut diapresiasi. Ini membuktikan kalau Danny mampu menjabarkan keinginan-keinginan masyarakat,” kata legislator Partai Golkar ini. (arf-ita/rus)