Harga Kios Pasar Sentral yang Mahal Dilapor ke JK

MAKASSAR, BKM — Tim 9 yang dibentuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Makassar kembali menggelar pertemuan bersama PD Pasar Makassar Raya dan Dinas Perumahan. Pertemuan dilaksanakan di kantor Gapensi Sulsel, Rabu (29/6).
Ketua Kadin Kota Makassar, Zulkifli Gani Ottoh mengatakan, pertemuan yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari mediasi terhadap sejumlah pihak, baik Pemkot Makassar, pedagang maupun PT Makassar Tunggal Inti Raya (MTIR) untuk mengetahui permasalahan yang ada di Pasar Sentral.
”Pertemuan ini sangat penting, sebelum Tim 9 melaporkan kesimpulan permasalahan yang terjadi di Pasar Sentral kepada Wakil Presiden. Karena Pak JK (Jusuf Kalla) telah menargetkan akan mengambil alih Pasar Sentral, setelah jangka waktu selama enam bulan pembangunannya tidak kunjung selesai,” jelas Zugito, sapaan akrab Zulkifli Gani Ottoh.
Dia menambahkan, PT MTIR saat ini menghadapi dua permasalahan, yakni permasalahan harga dengan para pedagang dan PD Pasar Makassar Raya. Karena itu, MTIR harus benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan dengan dua pihak dan merampungkan semuanya sesuai target yang telah ditetapkan oleh Wapres.
Sementara Ketua Tim 9, Imran Jamaluddin Djafar mengatakan, permasalahan di Pasar Sentral saat ini adalah harus ada ketegasan soal harga. Sebab kondisi ril ukuran kios dan los yang ada di dalam pasar, tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan MTIR.
Harga tersebut dinilai sangat tinggi dan cenderung memberatkan pedagang. Utamanya pedagang lama yang telah menjadi korban kebakaran. Fakta inilah yang nantinya akan dilaporkan Tim 9 ke Wapres.
Diakui, Tim 9 telah mendapat masukan dari beberapa pihak terkait permasalahan di Pasar Sentral. Meski begitu, tim ini masih akan duduk bersama membicarakan solusi dari permasalahan yang ada, sebelum akhirnya dilaporkan ke Wapres.
“Salah satu permasalahan yang kita dapatkan adalah harga kios ataupun lapak yang cukup tinggi. Karena itu kita akan membantu melaporkan agar harga yang sudah ditetapkan bisa ditekan,
sesuai yang diharapkan Wapres dan para pedagang, minimal Rp20 juta per meter,” jelas Imran.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PD Pasar Makassar Raya, Rahim Bustam mengusulkan kepada Tim 9 untuk bersama-sama mencari solusi agar hak-hak PD Pasar dapat direalisasikan oleh PT MTIR.
Menurutnya, Pasar Sentral berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kota Makassar. Untuk itu, PD Pasar Makassar Raya hendaknya diberikan wewenang untuk mengelolah aset tersebut.
PD Pasar Makassar Raya merasa rugi karena tingginya harga kios, dan banyaknya keuntungan yang didapat MTIR. Tidak sesuai dengan yang diterima PD Pasar Makassar.
“Saya cuma mau minta hak-hak PD Pasar diberikan. Karena gedung Pasar Sentral itu berdiri di atas lahan milik Pemkot Makassar,” ujarnya.
Rahim Bustam kemudian meminta jatah sebesar 30 persen dari nilai investasi yang ada di Pasar Sentral, yang ditaksir mencapai Rp1 triliun. Hanya saja, hak untuk PD Pasar tersebut sampai saat ini masih belum jelas.
“Saya cuma minta hak PD Pasar sebesar 30 persen direalisasikan dari nilai investasi sekitar Rp1 triliun. Kalau untuk permasalahan harga, itu wewenang pedagang dan MTIR untuk menyelesaikannya,” tandasnya. (arf/rus)