Lahan Tak Bersoal, Proyek Kereta Api Tetap Dilanjutkan

MAKASSAR, BKM — Kementerian Perhubungan menjanjikan anggaran proyek KA Trans Sulawesi. Syaratnya, Pemprov Sulsel ditantang untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan KA Trans Sulawesi rute Makassar-Parepare.
“Kereta api kita teruskan dan selesaikan minimal rute Makassar-Parepare. Tetapi kalau pembebasan tanah cepat selesai, saya jamin 2017 bisa jalan,” tegas Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, saat meresmikan Vessel Traffic Service (VTS) Distrik Navigasi Kelas I Makassar, di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Jumat (1/7/16).
Lebih jauh, Menteri Jonan membeberkan berapa besar anggaran yang bisa dialokasi APBN 2017 untuk melanjutkan fisik proyek tersebut.
“Iya, itu akan jalan. Kalau siap (lahan) ya saya bangun sampai selesai. Kalau jalan kan semua anggaran yang dibutuhkan (disiapkan),” terang dia.
Untuk saat ini, lanjut Jonan, proyek KA Trans Sulawesi masih fokua menyelesaikan rute Makassar-Parepare. “Secara nasional alokasi APBN untuk transportasi, saya minta tidak kurang 20 persen. Tahun bahkan mencapai 25 persen,” katanya.
Sementara Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang menegaskan, kesiapan lahan saat sementara proses pencatatan dan administrasi. Menurutnya, masalah lahan harus benar-benar ketat dan teliti agar tidak ada masalah yang muncul belakangan.
“Tahap pertama kan sudah bebas 30 km. Disanalah sekarang kita bangun rel aepanjang 16 km diluar jembatan. Tahun ini ada 7 jembatan harus kita tuntaskan,” rinci Agus.
Agus menegaskan bahwa fokus Pemprov bersama Pemda setempat, yakni mempercepat pembebasan lahan Barru-Parepare sekitar 50 km.
“Pokoknya kita fokus di lahan. Jangan sampai, anggaran itu terkendala lagi karena lahannya tidak siap. Tetapi menurut saya, lahan Barru-Parepare relatif tidak ada masalah, kebutuhan anggarannya sekitar Rp800 miliar karena ada bangunan kita ganti,” lanjut mantan Ketua DPDR Sulsel itu.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan juga meresmikan pembangunan Vessel Traffic Service (VTS) Distrik Navigasi Kelas I Makassar, Jumat (1/6).
Usai melakukan peresmian, Menteri Jonan menyampaikan bahwa pengoperasian VTS tersebut untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia, khususnya di wilayah Makassar yang arus pelayarannya cukup padat.
“Dengan dibangunnya VTS Makassar maka keselamatan pelayaran dapat lebih terjamin di mana lalu lintas kapal di dalam wilayah cakupan VTS menjadi aman, efisien dan tidak membahayakan lingkungan” kata Menhub Jonan.
Saat ini Kementerian Perhubungan telah memiliki 21 VTS yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah VTS Makassar. Pembangunan gedung VTS Makassar dimulai pada tahun 2011 dengan anggaran sebesar 3,97 Miliyar Rupiah yang memiliki luas bangunan 25 Meter x 13 Meter, tinggi gedung 45 Meter, dan luas ruang operator 10 Meter x 10 Meter. Adapun VTS Makassar ini mulai dioperasikan pada bulan Desember tahun 2013.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, A. Tonny Budiono menyampaikan bahwa pembangunan VTS ini dimaksudkan untuk menyediakan bantuan kepada industri pelayaran dalam perairan yang sibuk dan mempunyai tingkat resiko yang tinggi.
Lebih lanjut Dirjen Hubla menambahkan, pemberlakuan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa VTS sudah berjalan di VTS Makassar sejak tanggal 14 April 2016 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
“Diharapkan dengan diberlakukanya pungutan PNBP jasa kenavigasian tersebut, VTS Distrik Navigasi Kelas I Makassar dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada kapal-kapal yang masuk maupun keluar pelabuhan di wilayah kerja VTS Makassar” ujar Tonny.
Terkait jumlah pemasukan yang diperoleh dari PNBP jasa VTS Makassar, Kepala Distrik Navigasi Kelas I Makassar, Supardi menyampaikan pada bulan April 2016 jumlah PNBP yang diterima atas jasa VTS adalah sebesar 33 Juta Rupiah dengan jumlah kapal sebanyak 202 kapal dan pada bulan Mei 2016 penerimaan PNBP VTS Makassar mengalami peningkatan menjadi sebesar 59,6 Juta Rupiah dengan jumlah kapal sebanyak 361 kapal.
“Sedangkan untuk bulan Juni terhitung sampai dengan tanggal 29 Juni besaran PNBP yang diterima sebesar 53,9 Juta Rupiah dengan jumlah kapal sebanyak 355 kapal” tambah Supardi.
Sebagai informasi, Vessel Traffic Service (VTS) merupakan pelayanan lalu lintas kapal di wilayah yang telah ditetapkan yang saling terintegrasi dan memiliki fungsi antara lain memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lalu lintas pelayaran, meningkatkan keamanan lalu lintas pelayaran, meningkatkan efisiensi bernavigasi, perlindungan lingkungan, pengamatan, pendeteksian, dan penjejakan kapal di wilayah cakupan VTS, dan membantu kapal-kapal yang memerlukan bantuan khusus.
Peresmian itu disaksikan Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono, Direktur Kenavigasian Bambang Wiyanto, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Sugeng Wibowo, Direktur KPLP Gajah Roseno, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Adolf R Tambunan.
Hadir juga Syahbandar Utama Pelabuhan Makassar Marwansyah, Kadisnav Makassar Supardi, Kadisnav Palembang Taufik, Kadisnav Tanjung Priok Ali Malawat, dan Kadisnav Tanjung Perak Nyoman S. (rhm/war)