Kajati: Kami Dukung Penuh Jaksa Samboritta

MAKASSAR, BKM — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Hidayatullah mendukung penuh program Jaksa Samboritta yang digagas Harian Berita Kota Makassar (BKM). Menurut Hidayatullah, program ini akan membantu kejaksaan, khususnya kejati dalam menjalankan serta melakukan pengawalan pengelolaan anggaran negara.
”Kita berharap, dengan adanya program kerja sama ini, tidak ada lagi ketakutan bagi jajaran pemerintah daerah dalam mengelola serta menggunakan anggarannya untuk pembangunan,” kata Kajati saat menerima Direktur Utama Berita Kota Makassar, Mustawa Nur di ruang kerjanya, Jumat (19/8) siang.
Kajati mengatakan, program Jaksa Samboritta ini sudah lama ia disampaikan oleh beberapa stafnya. Makanya, ketika ia diberitahu akan ada tim dari Berita Kota Makassar ingin membicarakan tentang program ini, ia sangat senang.
“Kami sangat bersyukur. Bukan lagi seratus persen kami dukung, tapi seribu persen. Program ini akan memudahkan kami bersinergi dengan aparat pemerintah dalam menggunakan anggaran negara dalam rangka pencegahan korupsi,” kata Kajati.
Untuk mendukung program ini, Kajati mengatakan akan segera mengundang Kajari Makassar membahas teknis pelaksanaannya dan persiapan launching. “Kalau bisa akhir Agustus ini sudah bisa dilaunching,” ujarnya.
Menurut Kajati, saat launching Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) beberapa waktu lalu, aparat pemerintah sangat mendukung. Bahkan, undangan yang hadir melebihi kapasitas ruangan. Ini menandakan aparat pemerintah menyambut baik TP4D.
“Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang pembentukkan TP4D Kejaksaan RI,” katanya.
Tugas dan fungsi TP4D itu sendiri, lanjutnya, untuk melakukan pengawalan, pengamanan dan mendukung keberhasilan pemerintah dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan persuasif dan preventif, memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMD dan BUMN. Mulai dari aspek perencanaan, proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan, perizinan agar berjalan secara tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan.
“Dengan terlaksananya sosialisasi TP4D, diharapkan stigma negatif tentang ketakutan dalam mengelola program dan kegiatan, terutama yang berkaitan dengan aspek keuangan dan dialami oleh kepala SKPD dan pihak ketiga tidak terjadi,” kata Kajati lagi.
Hidayatullah berharap, dengan adanya program Jaksa Samboritta ini, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap kepala daerah, lantaran karena ada kekhawatiran dan ketakutan dalam mengelola anggaran.
Kepada tim, Kajati juga menyampaikan bahwa saat ini Kejati Sulsel dalam mengusut kasus berdasarkan prioritas kepentingan umum. Prioritas pertama adalah bidang kesehatan, kemudian pendidikan lalu infrastruktur.
Sementara itu, Direktur Utama Berita Kota Makassar, Mustawa Nur menjelaskan, program Jaksa Samboritta ini dibuat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan menciptakan iklim yang baik dalam penggunaan anggaran oleh pemerintah.
“Kami sudah menemui sejumlah kepala SKPD dan mereka mendukung penuh. Sebelumnya kami telah bertemu dengan Bapak Wali Kota Makassar menjelaskan tentang program ini,” jelas Mustawa.
Lebih jauh Mustawa menerangkan, program Jaksa Samboritta ini akan dilaksanakan selama tiga bulan. Disini akan disinergikan para pejabat pemerintah dengan kejaksaan dalam penggunaan dan pengelolaan anggaran.
“Misalnya, jika ada pejabat yang masih ragu-ragu dalam penggunaan anggaran, itu nanti kami sampaikan ke jaksa dan jaksa bisa langsung memberikan penjelasan apakah itu bisa berimplikasi hukum atau tidak,” kata Mustawa.
“Makassar ini masih pilot project. Nanti setelah itu baru seluruh kabupaten/kota di Sulsel. Makanya kami sangat berharap dukungan dari Kejati,” ucap Mustawa.
Selain Direktur Utama Berita Kota Makassar, Mustawa Nur, pertemuan ini juga dihadiri Direktur Fachruddin Palapa, Pemimpin Redaksi Muh Arsan Fitri, Asintel Kejati, Marrang SH dan Kasi Penkum Kejati, Salahuddin.
Dihubungi terpisah, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto menilai, Jaksa Samboritta merupakan program inovasi yang luar biasa. Apalagi program yang berorientasi pada pencegahan korupsi tersebut sesuai dengan visi misi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, yakni Makassar bebas korupsi.
” Ini program inovasi yang luar biasa,” Kata Dany melalui telepon selularnya, Jumat (19/8)
Terkait keinginan Kajati untuk digelarnya pertemuan dengan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam waktu dekat, Danny mengaku sangat mendukung gerakan tersebut. “Saya sangat dukung,” tandasnya.
Dari hasil pertemuan tim Jaksa Samboritta dengan pimpinan SKPD Kota Makassar yang dilakukan sebelumnya, sebagian diantaranya sudah menyatakan kesiapannya untuk ikut. Yakni Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pertamanan dan Kebersihan, Kantor Perizinan dan Penanaman Modal.
Begitu pula degan Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Ujung Tanah,
Kecamatan Tallo dan Kecamatan Panakukang. (mat/rus)