Rp1,83 M untuk Renovasi Ruang Kerja Syahrul

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel akan merombak ruang kerja Gubernur, Syahrul Yasin Limpo. Perombakan mulai dilaksanakan akhir bulan ini dan diperkirakan rampung akhir tahun.
Alasan perombakan, menurut Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Andi Bakti Haruni, karena ruang kerja itu akan diperluas. Sirkulasi udaranya juga diperbaiki.
Begitu juga dengan ruang privasi dan tempat menerima tamu akan diperluas. Sementara interior alias penataan ruangan rencananya akan dibuat lebih modern. Untuk perombakan ruang kerja Komandan, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran Rp1,83 miliar.
“Jadi akan ada pekerjaan konstruksi baru. Space kosong di samping ruang kerja privasi gubernur akan dicor untuk memperlebar ruangan,” ungkap Andi Bakti pekan lalu.
Dia melanjutkan, sebenarnya perluasan ruang kerja gubernur sudah lama dipikirkan.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penataan Bangunan dan Lingkungan Distarkim Sulsel, Jumras mengatakan,
pekan ini pihaknya akan melakukan tanda tangan kontrak dengan CV Abdiraya Mitra Perdana selaku pemenang tender.
“Pekan ini, penandatanganan kontrak sudah akan dilakukan. Pekerjaan dimulai setelah itu,” jelasnya.
Selama renovasi berlangsung, gubernur tentu saja tak bisa berkantor di ruang kerjanya saat ini. Karenanya, menurut Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sulsel, Andi Arwin Azis, pihaknya masih menunggu petunjuk dari gubernur soal kantor sementara. Namun, kata Arwin, kemungkinan besar gubernur akan berkantor sementara di rumah jabatan. Sebab, gubernur juga punya ruang kerja di rujab.
“Pak Gubernur punya ruang kerja di sana (rujab). Besar kemungkinan beliau berkantor di sana hingga renovasi ruang kerja rampung,” pungkas Arwin.
Dihubungi terpisah, Wakil Direktur Anti Coruption Committe (ACC), Kadir Wokanubun menilai, rehab ruang kerja Gubernur yang diperkirakan mencapai Rp1,83 miliar terlalu berlebihan dan hanya membuang-buang anggaran.
“Memang berapa luasnya sampai harus menghabiskan anggaran Rp1,83 miliar?” cetus Kadir, Minggu (21/8).
Kadir mengatakan, kalau hanya rehab satu ruangan, maka anggaran sebesar itu sangatlah banyak dan terlalu berlebihan.
”Sebaiknya alokasi dana tersebut digunakan untuk fasilitas umum, seperti pendidikan, kesehatan, jalan dan lain-lain, yang bermanfaat untuk masyarakat. Jadi perlu ditinjau ulang anggaran untuk rehab tersebut sebelum dikerjakan, karena bisa menimbulkan penilaian kurang baik dari masyarakat terhadap pemerintah daerah,” pungkasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Indonesia (LKBHMI) Makassar, Habibi Masdin. ”Saya kira itu sangat besar nilainya. Itu pemborosan anggaran,” ujarnya.
Menurut dia, jika hanya untuk ruang kerja gubernur, janganlah terlalu mewah. Cukup yang biasa-biasa atau yang sederhana saja.
Habibi menuturkan, pemerintah adalah tumpuan harapan seluruh rakyat untuk menjadikan semua kebutuhan rakyat bisa terpenuhi, “Jadi saya kira jangan terlalu boros memakai anggaran. Sebaiknya anggaran tersebut dipakai untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (rhm-mat/rus)