Satu Calon Tersangka Brosur Diskominfo Berstatus PNS

MAKASSAR, BKM — Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Dedy Suwardi Surachman menegaskan, satu dari dua calon tersangka kasus dugaan korupsi dan penyimpangan pengadaan brosur senilai Rp2 miliar di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sementara satu calon tersangka lainnya adalah pihak swasta. Sejauh ini, Dedy belum mau membeberkan siapa nama kedua calon tersangka tersebut.
Dia khawatir, jika terlalu cepat disebutkan akan mengganggu proses penyidikan. Dedy juga tak ingi kalau keduanya mendapatkan teror dari oknum yang merasa berkepentingan dalam kasus ini. “Sudah ada dua yang kita sasar. Tapi nantilah kita sampaikan siapa tersangkanya itu, kita tau sendirilah tidak usah saya sebutkan. Yang jelas satu orang oknum PNS dan satunya lagi swasta,” tegas Deddy, Selasa (24/8).
Dedy megatakan, perbuatan kedua orang itu sangat jelas keterlibatanya. Ia dianggap memiliki peran penting dan mengetahui kasus ini. “Tunggu saja nanti kita sampaikan perkembanganya,”jelasnya.
Seperti dilansir sebelumnya, pengadaan brosur di Dinas Kominfo Makassar masuk dalam program anggaran tahun 2015. Saat itu, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto telah meminta Diskominfo untuk mencetak lebih dari 500 ribu lembar brosur untuk disebar dan ditempel ke 500 rumah sebagai petunjuk bagi warga terkiat kemudahan mendapatkan layanan pemerintah.
Namun, apa yang dilakukan tidak sesuai harapan. Isi brosur terpadu sekadar sosialisasi program, serta tidak ada petunjuk atas layanan Pemkot Makassar.
Wali Kota Makassar, sebelumnya sangat kecewa pada pengadaan brosur tersebut, karena isi brosur tidak lengkap dan hanya memuat informasi tentang Smart City. Menurut Wali Kota Makassar, brosur itu dirancang untuk memuat petunjuk banyak jenis layanan, seperti Home Care, Sampah Tukar Beras, Layanan Jaga Kota, hingga cara memperoleh Smart Card. Namun hanya smart city. (mat-ril)