Tambahan Rp19 Miliar untuk 16 Item di APBD-P

MAKASSAR, BKM — Dalam usulan nota kesepakatan antara Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sekretariat pemkot digadang-gadang menambah 16 item program. Dari jumlah itu, akan ada penambahan anggaran sebesar Rp19.299.294.000 dalam APBD Perubahan 2016.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) dari Fraksi PKS, Iqbal Djalil mengatakan, jika melihat dari usulan nota kesepakatan yang diajukan pemkot ini, penambahan anggaran yang diajukan belum dapat disetujui. Pihaknya masih akan meminta pertanggungjawaban pemkot terkait usulan tersebut dan bisa dirasionalisasikan.
“Ini kan baru usulan nota kesepakatan. Pertanggungjawabannya masih kita tunggu. Jadi kita komitmen untuk melakukan penyesuaian, bukan malah penambahan. Apalagi jika melihat pembanding tahun lalu. Tapi nantilah bahas satu per satu,” katanya saat di gedung DPRD Makassar, Selasa (20/9).
Anggota banggar lainnya, Hamzah Hamid menyampaikan hal senada. Menurutnya, saat pembahasan untuk kesektariatan pemkot, belum bisa dibeberkan perihal anggaran dan beberapa item di RAPBD-P 2016. Sebab masih akan dilanjutkan dalam pembahasan di banggar.
“Tapi yang pasti akan dikurangi. Karena kita sudah tahu angaran daerah dipangkas oleh pusat. Tidak mungkin melakukan penambahan anggaran. Apalagi dalam jumlah yang besar. Ini kan baru usulan. Nanti juga akan kita pertanyakan dalam rapat banggar,” ujarnya.
Dalam plafon usulan nota kesepakatan pemkot dan dewan untuk pembiayaan sekertariat, ada program pelayanan administrasi perkantoran dengan target indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran. Dalam anggaran pokok 2016 alokasinya sebesar Rp37.528.484.500. Sementara di RAPBD-P 2016 menjadi Rp42.687.284.500. Artinya, mengalami kenaikan sebesar Rp5.158.800.000.
Ada pula program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan target cakupan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur. Anggaran di APBD pokok sebesar Rp71.667.413.000, menjadi Rp72.083.473.900 di RAPBD Perubahan. Atau naik sebesar Rp416.060.900.
Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana apatur, dengan target pemenuhan pemeliharaan dan rehabilitasi. Di anggaran pokok dialokasikan Rp16.395.167.000, sementara di RAPBD-P menjadi Rp17.002.259.100. Terjadi penambahan sebesar Rp607.092.100.
Untuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian keuangan, dengan target ketepatan penyusunan laporan keuangan dalam lingkup sekertariat daerah. Di anggaran pokok teralokasi Rp1,4 miliar, di RAPBD-P menjadi Rp1.509.100.000. Artinya, naik sebesar Rp109.100.000.
Program penataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, dengan target pembebasan tanah yang terselesaikan, dari anggaran pokok Rp21.546.375.500, di RAPBD-P menjadi Rp29.835.869.000. Terjadi kenaikan sebesar Rp8.289.493.500.
Program pembinaan pemerintah umum dengan target jumlah laporan yang disusun tepat waktu, di anggaran pokok dialokasikan Rp713.174.000, dalam RAPBD-P 2016 menjadi Rp733.174.000. Artinya, mengalami kenaikan Rp20 juta.
Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan dalam hal meningkatkan kinerja pelayanan, dari anggaran pokok Rp1.164.380.000, menjadi Rp1.170.380.000 di RAPBD-P. Terdapat kenaikan Rp6 juta.
Program bantuan hukum dengan target pemenuhan pelayanan bantuan hukum bagi warga masyarakat miskin, di anggaran pokok sebesar Rp1.303.690.500, meningkat di RAPBD-P menjadi Rp1.501.690.500. Kenaikannya sebesar Rp198 juta.
Program penataan kelembagaan daerah, dengan target evaluasi dan disesuaikan perkembangan dan kebutuhan, dari anggaran pokok Rp426.654.000, naik menjadi Rp575.864.000 di RAPBD-P. Artinya, mengalami kenaikan sebesar Rp149 juta.
Program ketatalaksanaan perangkat daerah, dengan target SKPD yang telah menerapkan sistem jaminan manajemen mutu, dari anggaran pokok Rp1.054.014.000, dalam RAPBD-P menjadi Rp 1.118.514.000. Ada kenaikan Rp64.500.000.
Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik dengan indeks mengevaluasi kepuasan masyarakat, di anggaran pokok dialokasikan Rp1.192.177.500, dalam RAPBD-P menjadi Rp1.219.777.500. Mengalami kenaikan sebesar Rp27.600.000.
Program kerjasama informasi dengan media massa yang bekerjasama dengan pemerintah kota, dari anggaran pokok Rp12.001.209.000, di RAPBD-P menjadi Rp13.001.209.000. Ada peningkatan Rp1 miliar.
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dengan penindaklanjutan aduan masyarakat, dari anggaran pokok Rp515.715.000, dalamRAPBD-P menjadi Rp552.715.000. Terjasi kenaikan Rp37 juta.
Program peningkatan kerjasama antarpemerintah daerah, dengan target kerjasama antardaerah dalam pelayanan publik yang terselenggara dari anggaran pokok sebesar Rp 1.603.204.500, di RAPBD-P 2016 menjadi Rp 1.655.204.500. Mengalami kenaikan Rp52 juta.
Untuk program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas, dengan target layanan rujab, dari anggaran pokok Rp9.831.515.500, di RAPBD-P menjadi Rp12.791.515.500. Kenaikannya mencapai angka Rp2.960.000.000.
Pada program pelayanan keprotokoleran dan tamu pemerintah daerah yang diberi fasilitas, juga meningkat dari anggaran pokok sebesar Rp7.211.885.500 menjadi Rp7.711.885.500 di RAPBD-P. Kenaikannya sebesar Rp500 juta. (ita/rus)