KA Trans Sulawesi Difungsikan April 2018

BARRU, BKM — Pembangunan infrastruktur kereta api (KA) terus digenjot. Hingga saat ini, proggresnya cukup menggembirakan. Panjang rel kereta api yang sudah terpasang hingga saat ini sekitar 30 km.
Selain itu, flyover atau jalan layang yang dibangun di atas bidang perlintasan kereta api di wilayah Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sepanjang 230 meter juga sudah rampung. Kendaraan sudah bisa melintas di atasnya.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) melakukan soft launching flyover tersebut, Rabu (1/3) usai menghadiri Hari Jadi ke-57 Kabupaten Barru.
Melihat progres pekerjaan yang cukup menggembirakan, Syahrul menyebut, kereta api Trans Sulawesi akan mulai difungsikan pada April 2018 mendatang. Minimal, untuk mengangkut komoditi tambang berupa semen dan marmer.
“Kita coba fungsikan sekitar 30 kilometer dulu pada April 2018. Paling tidak, rakyat tahu kalau ini sudah bisa difungsikan,” kata SYL.
Ia mengungkapkan, sudah menjadi komitmen pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelesaikan sekitar 30 kilometer, bahkan lebih pada tahun ini. Pada tahun 2019, kemungkinan bisa diselesaikan di atas 100 kilometer.
“Berdasarkan pertemuan saya dengan presiden beberapa kali, beliau sangat serius dan menjadikan proyek ini sebagai prioritas. Saya harap masyarakat bisa ikut mendorong untuk kelacaran proyek ini,” ujarnya.
Menurut SYL, bupati Barru juga membangun komitmen pasti bahwa rakyat butuh kereta api. Jalur kereta api tersebut juga akan menjadi jalur pariwisata, karena rel melewati jalur gunung dan pantai.
“Proyek ini berproses multiyears. Kita harap bisa jalan terus dan April 2018 kita bisa gunakan,” imbuhnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perkeretaapian Trans Sulawesi Hendry Hidayat, menambahkan, jika tidak ada hambatan, kereta api Trans Sulawesi sudah bisa difungsikan pada April 2018, sesuai harapan Gubernur Sulsel. Sejauh ini, proses pembebasan lahan tidak mengalami hambatan berarti.
Terkait anggaran, Hendry mengungkapkan, pemerintah pusat mengucurkan anggaran sebesar Rp 219 miliar untuk pembebasan lahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk fisik, tersedia anggaran Rp 1,4 triliun yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara. (rhm/rus)