Gaji Legislator Makassar Bisa Capai Rp40 Juta Sebulan

MAKASSAR, BKM — Sebanyak 50 anggota DPRD Makassar segera menikmati gaji baru. Nantinya, dalam sebulan mereka akan memperoleh pendapatan di kisaran Rp35 juta hingga Rp40 juta.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Adwi Awan Umar menyebut, tunjangan bagi para legislator Makassar akan bertambah tujuh kali lipat. Masing-masing tunjangan transportasi, komunikasi serta tunjangan reses.
”Untuk tunjangan transportasi dan komunikasi naik tujuh kali lipat dari gaji pokok anggota dewan. Begitu juga dengan tunjangan reses, naik tujuh kali lipat dari gaji pokok setiap tiga kali masa reses,” jelas Adwi Awan Umar di kantornya, Kamis (27/7).
Data yang diperoleh BKM, saat ini gaji pokok per bulan ketua DPRD Makassar sebesar Rp2,5 juta. Wakil ketua Rp1.720.000. Sementara anggota Rp1,5 juta.
Khusus untuk tunjangan komunikasi, dibagi menjadi tiga kategori. Masing-masing kategori tinggi mendapat tunjangan komunikasi tujuh kali uang representasi. Kategori sedang memperoleh enam kali uang representasi. Kategori rendah mendapat lima kali uang representasi.
”Hitungannya, gaji representasi ketua dikali 80 persen dikali kelas tinggi. Begitupun wakil ketua, gaji representasi dikali 70 persen dikali 7. Untuk anggota, gaji representasi dikali 65 persen dikali 7. Dari hitungan itulah yang akan didapatkan untuk tunjangan komunikasi,” beber Sekwan.
Dari hitung-hitungan yang dilakukan, ketua DPRD akan menerima tunjangan komunikasi sebesar Rp14 juta/bulan. Wakil ketua Rp8,4 juta, dan anggota masing-masing Rp6,8 juta.
”Akhir bulan ini akan dimulai rapat paripurnanya untuk membentuk pansus (panitia khusus) membahas PP 18 tahun 2017,” tambahnya.
Sementara untuk tunjangan reses, juga akan mengalami kenaikan dari sebelumnya sebesar Rp30 juta. Hanya saja, Adwi belum bersedia membeberkan seberapa besar lonjakannya.
Khusus tunjangan transportasi, masih akan dibicarakan dalam pansus. Namun Adwi memberi gambaran dengan mengacu pada sewa mobil rental yang berlaku saat ini.
”Kita baru hitung tarif mobil rental dengan ukuran 2.000 cc dikali sebulan. Atau terhitung 22 hari kerja kantor. Itu masih jadi pembicaraan,” jelasnya lagi.
Perkiraannya, tunjangan transportasi yang akan diberikan ke masing-masing anggota dewan sebesar Rp16,5 juta per bulan. Itu jika tarif mobil rental diberlakukan hitungan Rp550 ribu dalam sehari atau 24 jam. Sementara jika 12 jam, tarifnya Rp350 ribu. Totalnya Rp12,1 juta untuk 22 hari kerja.
Lalu, berapa besaran seluruh gaji yang akan didapatkan anggota dewan? Adwi masih enggan menyebutkannya secara gamblang. ”Yah…sekitaran Rp35 juta sampai Rp40 juta,” sebutnya.
Dia buru-buru menambahkan, bahwa kenaikan tunjangan tersebut disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Makassar. Dengan begitu, tidak akan membebani keuangan daerah.
Di luar tiga jenis tunjangan yang akan mengalami kenaikan itu, selama ini anggota DPRD Makassar juga telah mendapatkan tunjangan lainnya. Yakni tunjangan perumahan sebesar Rp12 juta sebulan. Tunjangan jabatan ketua sebesar Rp3 juta lebih. Wakil ketua Rp2,5 juta, serta anggota sebesar Rp2,2 juta.
Ada pula tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan dan uang saku setiap kunjungan kerja. Uang saku untuk ketua sebesar Rp14 juta, dan anggota Rp12 juta.
Mantan Kepala Bagian Umum ini menambahkan, bahwa tunjangan tersebut di luar dari biaya konsultasi dewan jika sewaktu-waktu ranperda yang digodok masih perlu untuk dikonsultasikan.
“Setiap anggota dewan punya hak untuk melakukan konsultasi terkait ranperda yang tengah digodok maksimal 14 kali. Estimasi anggaran sekali konsultasi sebesar Rp8 juta,” jelasnya.
Selain itu, wakil rakyat mendapatkan jatah kunker komisi sebanyak empat kali untuk masing-masing komisi. Ada empat komisi yang masing-masing diisi 12 anggota dewan. Sosialisasi perda maksimal dua kali setahun. Bimbingan teknis sebanyak delapan kali. Kunker alat kelengkapan dewan sebanyak 2-3 kali setahun.
Bagaimana tanggapan dan reaksi anggota dewan yang akan menerima gaji baru dengan nilai fantastis ini? Mereka ternyata bersikap dingin.
”Baru akan dibahas dan dibuatkan perdanya,” begitu jawaban Ketua DPRD Makassar Farouk M Betta melalui pesan WhatsApp, kemarin.
Hal serupa ditunjukkan Koordinator Banggar DPRD Makassar Adi Rasyid Ali. Ia mengelak jika kenaikan tunjangan dewan bakal naik seperti yang informasinya beredar saat ini.
”Belum ada pembahasan kenaikan tunjangan dewan seperti itu,” ucapnya.
Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia Sulsel Musaddaq langsung mempertanyakan seperti apa kinerja dewan selama ini, hingga tunjangan dan biaya kunkernya dinaikkan dalam jumlah besar.
”Sampai sekarang kita dan publik masih bertanya-tanya apa yang telah diperbuat anggota dewan kita untuk rakyatnya. Selama ini kinerja anggota DPRD Makassar sangat tidak maksimal. Banyak kunker dan jarang berkantor. Bahkan untuk tahun ini saja belum ada satupun perda yang dihasilkan. Belum lagi fungsi pengawasan dewan yang masih lemah,” kata Musaddaq. (ita/rus)