Danny dan BP PDAM Siapkan Sanksi Bagi Direksi

MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto telah menyiapkan sanksi bagi direksi PDAM, menyusul terjadinya kasus pembobolan brankas dan hilangnya uang perusahaan senilai Rp1,2 miliar. Termasuk kebakaran yang terjadi di ruang Satuan Pengawas Internal (SPI).
Sanksi tersebut bisa dengan cara menggesernya ataupun menonaktifkannya. Hanya saja, untuk menerapkan hal itu, Danny –sapaan akrab wali kota– masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian.
”Setelah hasilnya diketahui secara resmi dan terbukti bahwa masalah di PDAM merupakan kesalahan direksi, kita lakukan mutasi. Bahkan menonaktifkan pejabat bersangkutan,” tegas Danny.
Sementara Badan Pengawas PDAM masih menunggu laporan tertulis dari direksi atas permasalahan yang terjadi. Mulai dari pembobolan brankas hingga kebakaran di ruang SPI. Nantinya, laporan ke BP akan diserahkan ke wali kota.
Sekretaris BP PDAM Makassar Syahrier Sappaile mengatakan, pihaknya belum lama ini telah melakukan pemanggilan terhadap seluruh direksi. Pemanggilan terhadap direksi yang dihadiri Direktur Utama Haris Yasin Limpo, Direktur Umum Irawan sampai Direktur Teknik Asdar Ali untuk menjelaskan duduk persoalan sebenarnya. ada.
“Hasil rapat disimpulkan, kejadian yang ada di PDAM murni kelalaian dari direksi. Sehingga kami meminta ke direksi untuk membuat laporan tertulis kepada badan pengawas, dan kami akan melanjutkan ke wali kota. Kita tidak mau hanya laporan lisan. Tapi harus tertulis, biar lebih resmi,” tegas Syahrier, Rabu (2/8).
Laporan yang nantinya diserahkan BP ke wali kota dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan sanksi tegas terhadap direksi. Karena itu, BP meminta kepada direksi untuk segera mengajukan laporan tertulis.
“Selain laporan dari direksi yang akan diajukan ke wali kota, badan pengawas juga akan membuat laporan sendiri terkait sanksi yang dapat diberikan ke direksi. Saya tidak bisa sebut sanksinya, karena ini masih mau kita rapatkan bersama anggota badan pengawas lainnya. Kalau sanksi nonaktif itu kami juga belum bisa komentar,” tambahnya.
Menurut Syahrier, ketika sanksi dijatuhkan ke direksi, maka direksi akan menjatuhkan sanksi kepada staf-stafnya. Sehingga sanksi nantinya akan diberlakukan mulai dari atasan sampai ke bawahan.
“Idealnya memang sanksi harus dari atas sampai kebawah. Tapi sanksi lebih dulu diberikan kepada atasan, dan atasan yang akan memberikan sanksi kepada bawahannya sampai ke pengamanan. Itu memang harus dilakukan agar masalah-masalah ini tidak terulang lagi,” kuncinya. (arf/rus)