PPK Pilgub Diminta tak Matikan Alat Komunikasi

BULUKUMBA, BKM — Sebanyak 50 orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 diambil sumpahnya dan dilantik oleh Ketua KPUD Bulukumba H Azikin Patedduri. Pelantikan yang berlangsung di Hotel Agri, Senin (30/10) ini disaksikan Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto, Wakapolres Kompol Syarifuddin, para komisioner KPUD, Sekretaris KPUD Andi Elizabet serta undangan lainnya.
Sebanyak 50 orang tersebut merupakan anggota PPK dari 10 kecamatan. Setiap kecamatan memiliki lima PPK. Selain pelantikan, anggota PPK juga menandatangani pakta integritas sebagai penyelenggara pemilu.
Dalam sambutannya, Ketua KPUD H Azikin Patedduri mengatakan, rekruitmen PPK dilakukan melalui seleksi akademis dan seleksi wawancara.
”Wajah-wajah mereka yang dilantik inilah yang memenuhi kriteria. Bagi kami, merekalah orang-orang pilihan yang memiliki kemampuan. Sebab integritas yang tinggi sangat dibutuhkan dalam pekerjaan ini,” ujar Azikin Patedduri.
Dikatakannya, tanpa menafikan sumpah yang telah diucapkan, pihaknya tidak menginginkan sumpah tersebut menjadi sia-sia belaka karena adanya keteledoran dari pekerjaannya. PPK, tambah Azikin, merupakan garda terdepan pelaksanaan pemilihan yang setiap saat harus siap berkomunikasi dan berkoordinasi kapan saja atau siap 24 jam.
”Kami berharap alat komunikasi itu jangan dimatikan. Karena pekerjaan kita mengejar waktu untuk diselesaikan. Begitu pula pengawasan dari berbagai pihak tidak perlu ditakuti, tetapi disyukuri supaya kita berjalan sesuai prosedur dan aturan,” pinta Azikin Patedduri
Wabup Tomy Satria Yulianto dalam kesempatan itu menyampaikan selamat kepada anggota PPK yang baru saja dilantik. Menurutnya, ada amanah dan tanggung jawab yang tidak ringan diemban. Karena ini sangat menentukan arah perjalanan demokrasi dan arah pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan ke depannnya
Dalam pelaksanaan demokrasi dikenal dengan demokrasi prosedural dan demokrasi subtantif. Di demokrasi prosedural inilah, lanjut Tomy, peran penyelenggara sangat menentukan bagaimana kualitas penyelenggaraan pemilihan itu sendiri, yang patuh terhadap asas, dan patuh terhadap aturan perundangan. Sehingga pada akhinya melahirkan kepercayaan publik, kepercayaan dari para kontestan pemilu bahwa penyelenggara sangat profesional dan adil.
Dikatakannya, ke depan para anggota PPK akan diuji integritasnya, karena akan tiba saatnya mereka akan diiming-iming dan dibujuk oleh para kontestan untuk dibantu.
“Pilgub 2018 menentukan arah pembangunan ke depan. Baik buruknya tergantung dari kualitas penyelenggaraan pemilunya. Maka di sinilah konstribusi yang diberikan olh para sahabat-sahabat PPK sebagai penyelenggara,” tandas Wabup. (rls)