‘Dagelan’ Setnov Sulit Diterima Nalar Sehat

MAKASSAR, BKM — Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengalami kecelakaan lalulintas, Kamis malam (16/11). Peristiwa ini mengundang perhatian dan sorotan banyak pihak. Tidak sedikit diantaranya yang menduga kejadian tersebut sebagai bagian dari ‘dagelan’.
Direktur Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi Abd Muttalib, menyebut ada banyak yang terjadi terhadap Setnov kala ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pertama, saat KPK menetapkannya sebagai tersangka, ia mendadak sakit. Kemudian mendadak menghilang. Tiba-tiba mobilnya menabrak tiang listrik,” kata Muttalib, Jumat (17/11).
Muttalib menilai, semua rangkaian kejadian itu ibarat lelucon yang sulit diterima nalar sehat. Akibatnya, peristiwa tersebut menjadi guyonan di dunia maya.
“Dia seorang ketua partai besar. Seorang ketua lembaga tinggi negara. Jika dia sadari semua itu, maka seyogyanya secara gentlemen dia ikuti proses hukum di KPK,” tandasnya.
Hal senada disampaikan Wakil Direktur ACC Sulawesi Kadir Wokanubun. Ia mengatakan, perilaku tak terpuji Setnov sebagai pejabat negara tidak dijadikan contoh.
“Jelas ini memperlihatkan ke publik sebuah pembangkangan terhadap proses hukum. Tentunya ini pola yang sengaja dibuat untuk menghindari panggilan KPK,” jelasnya.
Intinya, kata Kadir, KPK jangan tertipu dengan skenario Setnov untuk menghindar dari proses hukum. Dia berharap lembaga anti rasuah itu segera melakukan penahanan terhadap Setnov.
Dihubungi terpisah, praktisi hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Hamzah mencoba berpikir bijak. ”Meskipun kita sudah sangat prihatin dengan apa yang dipertontonkan oleh Setnov dengan kuasa hukumnya, namun terkait insiden ‘kecelakaan mobil’ yang terjadi semalam, orang yang yang paham hukum seyogyanya tetap melihat kejadian itu dalam perspektif hukum yang objektif. Ada dugaan sebagian besar orang, insiden itu adalah rekayasa pihak Setnov. Tapi ada juga yang menyatakan itu murni kecelakaan,” ujarnya.
Menurut Hamzah, sikap yang paling objektif adalah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Yakni kepolisian dan pihak dokter untuk menangani hal ini dengan seobjektif mungkin.
“Sejalan dengan itu, masyarakat dan media juga jangan berhenti untuk mendorong KPK agar tidak pernah kendor dalam menangani kasus korupsi KTP elektronik ini,” imbuhnya.
Sejatinya, tambah Hamzah, dengan insiden kecelakaan Setnov ini, KPK seyogyanya lebih mengoptimalkan lagi semua kewenangan yang ada padanya dalam penanganan kasus.
“Pandangan saya pribadi terkait proses di Majelis Kehormatan Dewan DPR RI. Mereka yang belum bersikap karena menunggu dulu proses hukum Setnov, itu adalah pandangan keliru,” tegasnya.
Sebab, menurutnya, tidak semua pelanggaran etik adalah dipandang sebagai pelanggaran hukum. Jadi dua hal yang sangat berbeda, sehingga MKD bisa saja memproses Setnov tanpa harus menunggu proses hukum selesai.
Pendapat yang hampir sama disampaikan praktisi hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) DR Anzar Makkuasa. Ia meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sementara berproses di KPK.
“Soal insiden yang dialaminya (Setnov), itu merupakan kejadian atas kehendak Yang di Atas. Bukan kehendak KPK. Yang perlu diingat, apapun yang kini terjadi pada dia tidak akan menghapus statusnya sebagai tersangka. Menurut hemat saya, kalau memang tidak menghindar, kenapa mesti Setnov tidak menemui KPK,” cetusnya. (mat/rus)