2017 menjadi gerbang masuknya tahun politik 2018. Pemilihan gubernur, wali kota serta bupati dihelat secara serentak 27 Juni mendatang. Riaknya kini muncul secara terang-terangan.
Laporan: Ardhita Anggraeni-Rahmawati Amri
BEGAL politik. Itulah fakta yang mencuat belakangan ini. Aksi jegal dilakukan terhadap, baik seseorang yang ingin mendapatkan dukungan partai politik maupun yang ingin mendapatkan dukungan perseorangan melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.
Inipun sudah menjadi rahasia umum. Bakal calon pemimpin dari 12 kabupaten/kota di Sulsel, plus pilgub awalnya bersaing secara sehat untuk mendapat dukung parpol. Namun seiring bergulirnya waktu, persaingan itu berubah jadi tak sehat. Perebutan parpol pengusung tak terelakkan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Makassar Hamzah Hamid, mengaku sangat prihatin dengan fenomena ini. Nuansa demokarsi yang tengah dibangun, telah dibumbui dengan ketidakpastian partai dalam memberikan rekomendasi kepada pasangan lantaran ada upaya pembegalan di tingkat pusat.
Menurutnya, ada upaya tokoh politik Sulsel yang berada di Jakarta untuk mengganggu keputusan elit parpol. “Sampai saat ini PAN saja masih memegang teguh rekomendasi awal mendukung Pak Danny. Tapi ada yang mengganggu lagi di atas,” ujar Hamzah, Selasa (12/12).
Legislator PAN Makassar dua periode ini, mengkhawatirkan adanya upaya penjegalan yang cukup masif di tingkat pusat, “Jika DIAmi (Danny Pomanti-Indira Mulyasari Paramastuti) mendaftar lewat jalur parpol akan sangat rawan. Karena ada kemungkinan parpol itu akan menarik dukungannya satu persatu,” jelasnya.
Karenanya, ia menyarankan kepada Danny untuk maju lewat jalur perseorangan. Dia meyakini hal ini sebagai permainan tingkat tinggi, dan yang bisa melakoninya adalah tokoh Sulsel yang ada di Jakarta.
Terkait rekomendasi usungan PAN dalam bentuk form KPU B1 KWK ke DIAmi, masih dipegang oleh DPW PAN dan belum diserahkan ke DPD PAN Makassar. Hanya saja, kata Hamzah yang juga ketua DPD PAN Makassar ini, Ketua PAN Sulsel Ashabul Kahfi telah memerintahkan untuk tetap berada di barisan DIAmi.
“Saya sebagai pengurus tingkat bawah telah menjalankan semua. SK sudah ada, tapi belum diserahkan ke saya,” akunya.
Legislator Hanura Mustagfir Sabri, menuturkan pembegalan parpol yang mengusung DIAmi adalah dinamika politik. Hanya saja, ia tidak ingin pilwali ini tercederai oleh perbuatan sejumlah oknum. “Kandidat lain kerja baik-baik saja, ya untuk timnya dan kesuksesannya. Nda’ usah urus dan permasalahkan calon lain. Pilwali bukan untuk saling menciderai, tapi untuk kita semua,” kata Mustagfir.
Politisi Partai Golkar Sulsel Abbas Hady, mengemukakan bahwa jika yang dimaksudkan sebagai ‘begal politik’ adalah saling rebut dukungan partai politik, maka fenomena tersebut hal yang biasa saja. Lebih sebagai usaha seorang kandidat untuk meraih, atau bahkan menambah dukungan.
”Apa bedanya dengan seorang calon legislatif yang berusaha meraih dukungan dari basis pendukung rivalnya. Itulah implikasi dari regulasi sistem politik yang ada saat ini,” jelas Abbas.
Legislator Partai Hanura Sulsel dua periode Wawan Mattaliu, berharap gonjang ganjing politik 2017 bisa menjadi cermin untuk menuju 2018 yang lebih jernih dan sejuk. “Para politisi semestinya bisa mengembalikan khittah politik sesungguhnya yang saling memanusiakan. Ruang pertarungannya adalah ide, yang berujung secara ril pada kemaslahatan bangsa,” jelas Wawan yang juga pengurus DPD Hanura Sulsel ini.
Politisi PKS Hj Sri Rahmi tidak sependapat dengan istilah begal yang seolah-olah didramatisir. “Jangan didramatisir. Itu dinamika. Pakai istilah yang lebih soft. Tidak ada itu begal-begalan, nanti ditangkap polisi,” cetusnya.
Dosen politik Unhas Dr Azwar Hasan, mengatakan istilah begal muncul lantaran kencangnya persaingan untuk mendapatkan dukungan, baik dari partai maupun dari masyarakat.
“Hal itu tidak terlepas dari posisi politik mereka yang lemah pada partai, yang memiliki posisi bargaining untuk mendorongnya dalam perebutan partai. Tetapi juga tidak terlepas dari upaya penyingkiran oleh wali kota atau bupati yang menjadi rival mereka, karena persaingan dan konflik yang terjadi diantara mereka,” jelas Aswar.
Dosen politik Unhas Dr Iqbal Sultan, menggambarkan bila skenario pembegalan demokrasi terhadap pasangan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar di pilgub Sulsel makin nampak. Setelah dukungan partai politik dilamatkan kepada pasangan yang menggunakan tagline “Punggawa Macakka ini dibegal. Kini giliran independen yang digembosi oleh kelompok tertentu,” ujarnya.
Iqbal Sultan mengaku bila politik memang penuh dengan intrik. Tidak ada politik bebas tarik menarik kepentingan. Sehingga kekuasaan itu memang diraih dengan strategi-strategi tertentu.
“Tentu saja setiap orang yang ingin berkuasa, atau yang ingin di sekelingnya mendukung orang-orang berkuasa, tentu saling senggol menyenggol. Artinya, bukan hanya menampilkan kekuatannya di depan publik. Orang yang diusung atau tokoh sentralnya sendiri. Tapi dia juga harus mencari kelemahan lawan-lawannya,” ujar Iqbal, Selasa (12/12).
Dia mengatakan, gerakan kelompok pembegal demokrasi cenderung membuat gerakan yang membenarkan dirinya dan mengkerdilkan orang lain. Kendati demikian, dia mengatakan, untuk mendapatkan kekuasaan seperti itu memang sudah menjadi hal yang biasa dalam politik.
“Sehingga manuver politik yang demikian biasa dilakukan dengan berbagai cara, untuk bisa mendapatkan dukungan atau mengurangi dukungan dan melemahkan lawannya. Jadi salah satu aspek yang paling mudah untuk diteropong oleh pasangan calon independen itu adalah dukungan melalui KTP. Itu kekuatan dan kelemahannya,” jelasnya.
Saat ditanya perihal adanya dukungan IYL-Cakka yang bocor di sejumlah daerah, dia tidak menampik bahwa itu adalah sebuah proses pembegalan demokrasi. “Dengan cara menggembosi semaksimal mungkin dukungan lewat KTP, maka dikatakan sebagai pembegalan. Kalau lewat kekuatan yang dukungan partai politik dianggap juga pembegalan. Bila umpamanya ada dukungan dan partai itu diambil oleh kandidat lain, itu yang namanya pembegalan,” ucapnya.
Pengamat pemerintahan dan politik Andi Luhur Prianto, menilai kualitas persaingan pilgub, pilwali dan pilbup sejauh ini masih mengecewakan. “Kita belum sampai pada kontestasi gagasan untuk kemajuan. Ini gambaran bahwa kita demokrasi elektoral. Kita masih defisit gagasan, tapi surplus cacimaki,” ungkap Luhut.
Dia menjelaskan, sulit untuk menghindari perilaku saling begal. Terutama karena pragmatisme elektoral yang juga ditunjang perilaku partai politik yang tidak ideologis dan demokratis.
Menurutnya, praktik politik begal selalu bisa dikapitalisasi untuk tujuan-tujuan elektoral, yang menguntungkan dan merugikan kandidat tertentu.
“Saya kira demokrasi perlu kesadaran, kearifan dan harapan bahwa di ujung seluruh persaingan politik, kita sedang mempertaruhkan masa depan kebudayaan politik yang diwariskan ke generasi selanjutnya.
Untuk menghindari agar tidak menjadi korban begal politik, kandidat hanya perlu memastikan bahwa semua bentuk dukungan, baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan sudah terjamin keabsahannya dan sesuai format dukungan yang ditentukan KPU.
Komunikasi politik yang intens di level elit untuk kandidat yang diusung partai politik menjadi syarat mengamankan rekomendasi,” tandasnya.
Pengamat politik Arqam Azikin tidak mau menggunakan istilah begal parpol. Namun dia lebih condong pada istilah saling bajak.
Dia mengatakan, fakta itu tidak bisa dihindari karena semua kandidat pasti akan berusaha mati-matian untuk memperoleh usungan partai politik, agar bisa melenggang ke kontestasi pemilihan kepala daerah.
Sebelum ada penetapan dari KPU terkait calon yang maju di pilkada, peluang untuk bajak-bajakan tetap bisa terjadi.
“Sekarang orang bisa klaim diusung oleh partai apa. Tapi itu belum pasti. Sampai hari ini, usungan parpol masih bisa berubah-ubah. Karena para bakal calon sementara lakukan nego-nego ke partai, ” ungkapnya.
Bukan hanya yang akan maju lewat pintu parpol, melalui jalur independen pun tidak menutup kemungkinan untuk mencari dukungan partai politik. Tergantung bagaimana strategi para calon untuk memenangkan hati para parpol.
Di sisa waktu menuju Januari mendatang, konstalasi politik masih berubah-ubah. Dia memberi gambaran pada konstestasi pilgub, di mana informasi arah dan dukungan partai kerap berubah-ubah.
“Nurdin Abdullah misalnya, yang informasinya didukung oleh empat parpol. Apakah keempat partai tersebut masih memberikan dukungan penuh ke NA hingga pendaftaran ke KPU. Kita lihat saja nanti, ” ungkapnya.
Menurutnya, para calon gubernur, baik NA, AAN hingga IYL sekalipun yang sudah maju lewat independen masih terus melobi partai untuk mendapat usungan maupun dukungan.
Arqam menjelaskan, saling membajak partai itu memang menjadi fenomenal, disebabkan tidak ada regulasi dalam Undang-undang Pilkada yang mengatur persoalan tersebut.
“Memang jadi fenomenal membajak parpol, karena menurut saya regulasinya tidak kuat alias lemah,” jelasnya.
Dilanjutkan, tidak ada dalam aturan mengatakan jika parpol sudah memberi rekemendasi terhadap calon, rekomendasi tersebut tidak bisa lagi dicabut.
“Ya, seharusnya ada regulasi yang pasti. Sehingga sampai Januari mendatang, masih bisa para calon saling bajak Kelemahan ini bisa membuat pertengkaran politik. Baik secara internal partai maupun sesama calon,” pungkasnya. (ita-rhm/rus)
