Tugas Parpol Vs Balas Budi di Pilgub

MAKASSAR, BKM — Balas budi hampir terlupakan jelang kontestasi pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel 27 Juni 2018 nanti. Utamanya bagi para wali kota, wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati yang pernah terpilih atas kontribusi dari sejumlah tokoh atau elit tertentu.
Olehnya itu, dalam mengambil sikap dan keputusan, para wali kota, wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati haruslah hati-hati dan cermat. Hal ini tidak terlepas dari tugas mereka sebagai ketua partai politik didaerahnya masing-masing
Seperti diketahui, pada pemilihan wali kota (pilwali) dan pemilihan bupati (pilbup) yang digelar pada 2012 dan 2013 lalu, ada 12 bupati dan wali kota yang terpilih. Keterpilihan mereka tentu tidak terlepas dari peran sejumlah tokoh dan elit partai politik, baik sebagai partai pengusung maupun pendukung secara personal.
Ketika Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih menjabat ketua Golkar Sulsel, ada sejumlah kandidat yang memenangkan kontestasi pilwali dan pilbup. Demikian pula ketika Ilham Arief Sirajuddin menjabat ketua DPD Demokrat, serta Andi Rudianto Asapa menjabat selaku ketua Gerindra, dan tokoh serta elit parpol lainnya.
Ketika para tokoh dan elit parpol ini tidak lagi memimpin, apakah masih ada bakal calon wali kota, wakil wali kota, bupati serta wakil bupati yang bersedia membalas budi mereka? Apalagi setelah sejumlah dari mereka menjadi ketua partai politik di daerahnya.
Sebagai contoh bupati dan wakil bupati Iksan Iskandar dan Mulyadi Mustamu, yang sebelumnya merupakan usungan Demokrat di Jeneponto. Kini Iksan Iskandar diusung Golkar, dan Mulyadi disokong Hanura.
Lainnya, Bupati Selayar Basli Ali yang di pilbup lalu mendapat rekomendasi dari Prabowo Subianto selaku ketua umum DPP Gerindra. Kini Basli menjabat ketua Golkar dan harus memenangkan pasangan NH-Aziz di pilgub. Basli Ali dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmennya untuk memenangkan NH-Aziz.
Demikian pula wakil Bupati Tana Toraja Viktor Datuan Batara. Ketika maju di pilbup ia mendapat rekomendasi dari Demokrat, dan kini harus menjalankan amanah sebagai ketua Golkar.
Pergantian ketua sangat mempengaruhi konstelasi dukungan, baik di pilgub, pileg hingga pilpres mendatang. Termasuk pergantian ketua Golkar di Sulsel, dari SYL ke NH tentu menyisakan pekerjaan rumah tersediri bagi sejumlah wali kota dan bupati yang pernah bersama komandan ketika menjabat ketua.
Apakah tak ada balas budi, lantaran harus menjalankan tugas sebagai ketua DPD II Golkar yang wajib mengamankan dirinya serta memenangkan usungan Golkar di pilgub?
Pengamat politik dari Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto, mengakui bila antara tugas dan balas budi memang ada yang dilematis. “Memang dilematis. Tapi saya kira sebagian kepala daerah dari Partai Golkar akan bermain safety. Terutama pada kepala-kepala daerah yang telah memasuki periode kedua masa jabatannya,” ujar Luhur, kemarin.
Menurutnya, partai politik bukan faktor tunggal yang bisa mempengaruhi sikap politik. “Ada banyak hubungan yang bisa mempertautkan kepentingan, di samping kesamaan partai politik. Bisa karena jejaring keluarga atau bisnis. Bisa pula karena kesamaan ormas dan hubungan emosional lainnya,” jelasnya. (rif)