Jadi Pengurus DPP Golkar, SYL tak Ingin Urus Pilkada

MAKASSAR, BKM — Sedikitnya ada 14 kader Golkar asal Sulsel dipercaya menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Mereka diminta untuk membantu tim pemenangan pasangan usungan partai berlambang pohon beringan rindang ini di kontestasi pemilihan gubernur (pilgub) Sulsel 27 Juni nanti. Yakni pasangan Nurdin Halid-Abd Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz).
14 dari 116 elit Golkar yang masuk dalam struktur kepengurusan di DPP terdapat nama Hakim Kamaruddin dan Andi Rio Padjalangi di posisi wakil sekretaris jenderal (wasekjen). Sementara Eka Sastra mendapat jabatan sebagai wakil bendahara.
Nama lainnya yang masuk di DPP sebagai ketua bidang masing-masing Dr Ulla Nuchrawati, Erwin Aksa, Syamsul Bachri, Halim Kalla, Ali Mochtar Ngabalin, Emir Baramuli, Syamsuddin Manja dan Rizal Mallarangan. Tiga nama lainnya yakni Gubenrur Syahrul Yasin Limpo (SYL), Menteri Sosial Idrus Marham serta Nurdin Halid.
Dari 14 nama yang ada, posisi Idrus Marham dan Nurdin Halid lebih tinggi dibanding Syahrul dan pengurus lainnya. Idrus menjabat ketua koordinator Bidang Hubungan Eksekutif Legislatif. Sementara Nurdin Halid menjabat ketua koordinator Bidang Pratama. Adapun posisi SYL sebagai ketua Bidang Kerawanan Sosial yang dibawahi Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Masuknya SYL dalam struktur di DPP Golkar membuat Gubernur Sulsel dua periode ini harus taat azas dengan memenangkan usungan Golkar di pilgub.
Direktur Eksekutif PT Duta Politika Indonesia DPI Dedi Alamsyah Mannaroi, mengaku bila masuknya SYL tentu memiliki konsekwensi dan tanggung jawab.
“Ini langkah tepat DPP Partai Golkar memasukkan nama SYL sebagai pengurus. Itu artinya dia wajib menangkan NH-Aziz di pilgub Sulsel yang diusung koalisi Partai Golkar,” ujar Dedi.
Menurut Dedy, SYL tidak perlu lagi diajari berpolitik. Apalagi jika bicara loyalitas. Sebab menurutnya, SYL tipikal loyal dan patuh pada pimpinannya.
“Akan malu jika beliau tak amanah dan tidak jalankan perintah partainya,” jelas Dedi.
SYL sendiri yang dimintai tanggapannya, mengakui bahwa dirinya memang telah dihubungi oleh Airlangga selaku Ketua DPP Partai Golkar hasil munaslub. Dalam komunikasi tersebut, Ketua Kosgoro Sulsel ini berharap kalaupun diberikan jabatan tidak terlalu berat. “Kalau saya masuk DPP, karena memang sebelumnya sudah masuk pengurus. Saya bilang, saya setuju tapi jangan dikasih tugas apa-apa dulu,” katanya saat ditemui di kantor Gubernur Sulsel, Senin (22/1).
Lebih jauh mantan bupati Gowa dua periode ini juga meminta agar dirinya tak dilibatkan dulu untuk urusan dan proses pilkada 2018. Sebab dirinya mau menyelesaikan jabatannya dengan baik.
“Apalagi saya mau dikasih tugas yang pilkada-pilkada. Kalau selesai ini saya mau tarik nafas dulu. Kasih saja yang ringan-ringan. Yang jelas Airlangga sudah komunikasi dengan saya,” lanjutnya.
Dalam daftar tersebut, nama SYL sebagai Ketua Bidang Kerawanan Sosial berada di bawah Ketua Koordinator Bidang Kesejahteraan yang dijabat Roem Kono.
Sebelumnya, di kepengurusan Setya Novanto, mantan Ketua DPD Golkar Sulsel ini mendapat amanah sebagai Wakil Ketua I Dewan Pakar DPP Partai Golkar.
Adapun posisi sekjen ditempati Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus. Ia merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus pada 2009-2011.
Kemudian, Bendahara Umum Golkar dijabat oleh Robert J Kardinal. Ia merupakan ketua Fraksi Golkar di DPR RI dan sempat menjadi Bendahara Umum saat partainya masih dipimpin Setya Novanto.
Jabatan lain di DPP Golkar baru diantaranya Ketua Koordinator Bidang Kepartaian dijabat Ibnu Munzir BW. Ketua Koordinator Bidang Perekonomian Azis Syamsuddin. Ketua Koordinator Bidang Pemuda dan Inovasi Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ketua Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif Idrus Marham, dan Ketua Koordinator Bidang Pemilih Luar Negeri Happy Bone Zulkarnain.
Nama lainnya yakni Ketua Koordinator Bidang Sumatera Indra Bambang Utoyo. Ketua Koordinator Bidang Jawa dan Kalimantan Nusron Wahid. Ketua Koordinator Bidang Wilayah Timur Melcias Markus Mekeng. Ketua Koordinator Bidang Penggalangan Khusus Hajriyanto Y Tohari serta Ketua Koordinator Bidang Pratama Nurdin Halid.
Nurdin Halid yang dikonfirmasi dengan jabatan barunya, mengatakan posisi tersebut tidak jauh berbeda dengan jabatannya yang dulu sebagai ketua harian. Yang membedakan hanya tanggung jawabnya.
Menurutnya, Korbid Pratama lebih fokus pada pemenangan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. “Jadi, jabatan ketua harian dihilangkan. Terlalu besar tanggungjawabnya. Korbid pratama sama halnya bappilu,” ujar NH, Senin (22/1).
Menurutnya, perombakan struktur pengurus ini juga merupakan persetujuan dari dirinya bersama Airlangga sebagai ketua umum. “Kepengurusan ini sisa 1,5 tahun,” katanya.
Soal jabatan rangkap dirinya selaku ketua DPD I Golkar Sulsel, NH mengaku belum diganti. Dirinya masih tetap sebagai Ketua Golkar Sulsel. (rhm/rus)