KPK Sebut Pilkada Sulsel Rawan Politik Uang

MAKASSAR, BKM — Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di Sulawesi Selatan, disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat rawan terjadinya politik uang. Siapa yang memiliki banyak uang, akan lebih besar kemungkinannya untuk menjadi pemenang.
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengungkapkan hal itu ketika berbicara di depan peserta Konsolidasi Masyarakat Sipil Regional Timur di Hotel Fave, Jalan Pelita, Makassar, Selasa (23/1).
Laode Syarif mengaku telah melakukan riset secara pribadi pribadi terkait praktik money politics dalam momentun pilkada. Hasilnya, persentasenya berada di kisaran 70 persen.
”Jadi dalam riset kami, pertanyaan yang diajukan pernahkan anda melihat orang melihat transaksi politik. Ada 75 persen orang yang menjawab ya. Selebihnya mengatakan tidak,” beber Laode.
Hal itu, menurutnya, sangat disayangkan. Sebab partisipasi politik warga negara cukup tinggi, yakni sekitar 80 persen. Sehingga bisa dibayangkan betapa bahayanya praktik politik uang ini di Indonesia.
Selain itu, partisipasi pemilih di Sulsel sangat tinggi itu ada di angka 80 persen. Namun tidak berbanding lurus dengan seberapa tahu mereka tentang profil para calon kepala daerah.
“Dengan begitu, siapa yang paling banyak uangnya, kemungkinan besar akan menjadi pemenang. Karena angka transaksi money politicsnya yang sangat tinggi,” tutur La Ode.
Dihubungi terpisah, pengamat politik Hidayat Nahwi Rasul membenarkan apa yang disampaikan Laode Syarif. Menurut dia, setiap pilkada selalu diramaikan dengan transaksi uang.
“Sehari-harinya transaksi gagasan dan pikiran. Akhirnya pilkada kita dalam logical uang-figur-kecurangan. Semoga KPU dan Bawaslu dapat bekerja keras dan profesional,” kata Hidayat, kemarin.
Pengamat politik dari UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad, tidak menampik bila proses pilkada memang rawan politik uang. Oleh karenanya, warning dari KPK patut diwaspadai. Terutama kandidat dan pemilih.
“Sejak dulu proses politik pilkada memang rawan politik uang. Oleh karenanya, warning dari KPK patut diwaspadai, baik itu pasangan bakal calon maupun pemilih di semua tingkatan,” ujar Firdaus mengingatkan. (mat/rus)