MAKASSAR, BKM — Masa jabatan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang akan berakhir 8 April 2018 mendatang. Sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur baru akan dilaksanakan 28 Juni.
Agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan, otomatis pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus mengisinya dengan menunjuk caretaker gubernur Sulsel.
Karena waktu yang tersisa tinggal beberapa bulan lagi, Kemendagri sudah harus mulai menggodok nama-nama yang akan menjabat di provinsi ini.
Seperti dikutip dari laman resmi www.kemendagri.go.id, disebutkan pemilihan seorang pejabat menjadi caretaker karena sejumlah pertimbangan dan kajian.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam pengangkatan seorang penjabat gubernur tentu ada pertimbangan-pertimbangan dan kajian. Tak menutup kemungkinan penjabat atau pelaksana tugas (plt) berasal dari luar Kemendagri, seperti institusi kepolisian atau TNI.
Misalnya, kenapa saat pemilihan kepala daerah tahun kemarin, ia mengangkat Mayor Jenderal Soedarmo menjadi Penjabat Gubernur Aceh, dan Irjen Carlo Tewu jadi Penjabat Gubernur di Sulawesi Barat. Pertimbangannya, adalah tingkat kerawanan daerah bersangkutan.
“Pilkada tahun kemarin saya tempatkan mayjen TNI di Aceh dan irjen polisi di Sulbar. Tidak jadi masalah dan pilkada aman. Pendekatannya stabilitas dan gelagat kerawanan,” kata Tjahjo.
Begitu pun sekarang, opsi untuk menempatkan perwira tinggi TNI dan polri sebagai penjabat gubernur, pertimbangannya sama. Karena tidak mungkin semua eselon I di Kemendagri jadi penjabat gubernur di 17 provinsi. Bisa ada kekosongan di Kemendagri.
Seperti diketahui, hasil pemetaan Polri dan BIN, pilkada Sulsel masuk kategori zona merah. Karena itu tak menutup kemungkinan penjabat gubernur yang akan mengantikan SYL dari kalangan polisi atau TNI.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dikonfirmasi terkait penjabat gubernur dari kalangan militer dan kepolisian mengakui hal tersebut bisa saja terjadi. Pasalnya, jumlah pejabat eselon I di Kemendagri sangat terbatas.
“Tahun ini kan terlalu banyak. Ada 17 provinsi yang pilkada. Tidak mungkin eselon I Kemendagri saja. Tak menutup kemungkinan dari departemen (instansi) lain,” katanya usai mengunjungi Pelindo IV Makassar, Jumat (26/1).
Berdasarkan informasi yang beredar, sudah ada dua jenderal dari Polri yang diusulkan Mendagri ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi Penjabat Gubernur. Yaitu Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen M Irianto di Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin di Sumatera Utara.
Netralitas Gubernur
Khusus di 12 daerah kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada di Sulsel, hanya empat daerah yang akan dijabat oleh pelaksana. Sebab wali kota, wakil wali kota, bupati maupun wakil bupati ikut bertarung di pilwali dan pilbup.
Keempat daerah tersebut akan mendapat plt yang ditunjuk oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo masing-masing Jeneponto, Bone, Kota Parepare serta Palopo.
Adapun lima daerah lain otomatis dijabat oleh wakil, yakni Syamsul Rizal di Makassar, Muhammad Yasin di Bantaeng, Andi Fajar Yanwar di Sinjai, Amiruddin di Enrekang serta Amru Saher di Luwu.
Sementara tiga daerah lainnya masih akan dijabat oleh bupati, yakni Andi Burhanuddin Unru di Kabupaten Wajo, H Rusdi Masse di Sidrap dan Andi Aslam Patonangi di Pinrang.
Usai penetapan di KPU, sembilan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tentu akan cuti kampanye yang dimulai pada 15 Februari dan berakhir pada 23 Juni 2018 mendatang.
Hingga kini Pemprov Sulsel belum memutuskan siapa yang akan menjadi plt di daerah tersebut. Sekretaris Provinsi Sulsel Abdul Latief Malsam, mengaku penetapan itu menunggu penetapan dari KPU.
“Tunggu penetapan di KPU. Nanti sudah ada SK, padahal orang tersebut tidak jadi maju,” ujar Latief yang juga bakal calon bupati Pinrang ini.
Menurut Latief, penunjukan plt dapat dilakukan setelah KPU menetapkan pasangan calon.
Soal netralitas plt, baik yang ditunjuk oleh SYL maupun yang ditetapkan secara otomatis tetap, mendapat apresiasi dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Menurut pasangan Nurdin Halid-Abd Aziz (NH-Aziz), karena ini adalah domainnya gubernur, tentu penunjukan plt harus netral.
“Pak SYL harus betul memperlihatkan sebagai pembina politik. Di mana azas netral berlaku dalam penunjukan plt. Dari situ juga akan menguji ketokohan netralitas seorang SYL,” ujar NH-Aziz melalui tim medianya Muhammad Risman Pasigai, Jumat (26/1).
Menurut wakil ketua Golkar Sulsel, memang tidak bisa dimungkiri jika SYL punya kedekatan dengan kandidat atau tokoh-tokoh atau partai lain di Sulsel. “Harapannya adalah netralitas itu dijaga. Karena stabilitas jauh lebih penting. Kalau terjadi, penunjukan itu bagus. Kita berharap, Pak SYL mengeleminir saya kira bisa. Sebab ada beberapa kejadian yang diindikasi plt tidak mampu menjaga stabilitas,” terang Risman.
Pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS) yang disampaikan lewat tim medianya Bunyamin Arsyad, mengatakan bahwa SYL akan menempatkan orang-orang yang memiliki kapasitas. “Mereka memahami tugasnya masing-masing sebagai pelaksana tugas bupati dan wali kota yang telah diatur dalam undang-undang,” ujar Bunyamin. (rhm-rif/rus)
