Belum Ada Solusi Kemendagri, Gaji Belum Cair

MAKASSAR, BKM — Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar bulan ini harus banyak bersabar. Hingga, Jumat (9/2), belum ada solusi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait persoalan yang membelit sistem pencairan keuangan pascapenahanan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Erwin Haiyya oleh Polda Sulsel.
Padahal sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto selama dua hari berturut-turut sejak Kamis (8/2) hingga Jumat (9/2) melakukan rapat dengan Dirjen Otonomi Daerah (otoda) Kemendagri, Soni Sumarsono.
Danny, sapaan akrab Wali Kota Makassar itu, datang ke Jakarta didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Kota (sekkot) Makassar, Baso Amiruddin.
Dirjen Otoda Kemendagri RI, Soni Sumarsono dalam pertemuan tersebut berjanji membantu mencarikan solusi tepat dan cepat mengatasi masalah yang terjadi di Pemkot Makassar saat ini.
Bahkan, Kemendagri dalam waktu dekat menjadwalkan melakukan koordinasi dengan pejabat kementerian lainnya mencari solusi agar gaji dan honor seluruh pegawai segera dicairkan.
“Ini bukan sekadar ganti mengganti, tapi ada hal yang strategis lain yaitu mengisi posisi Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah beserta Bendahara Keuangan Daerah yang tentu membutuhkan otorisasi di Kementerian Keuangan. Untuk mencairkan dana pemerintah itu yang sangat sulit,” tegas Dirjen Otoda dalam pembicaraannya dengan Wali Kota Makassar.
Terkait belum adanya solusi dari Kemendagri, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengimbau kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap fokus bekerja dalam melayani masyarakat kendati belum gajian. Kondisi yang terjadi saat ini, kata Danny, bukan menjadi alasan dan hambatan pemerintah kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik tetap harus berjalan. Kan pemerintah adalah pelayan masyarakat,” ucap Danny, kemarin.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar juga masih menunggu hasil konsultasi wali kota dengan Kemendagri. DPRD berharap kepulangan Danny menemukan titik terang untuk Pemerintahan Kota Makassar.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Erick Horas menegaskan agar kedatangan Danny di Kemendagri ada hasil yang diputuskan. Erick berharap agar persoalan ini segera dicarikan solusinya sehingga tidak mengganggu roda pemerintahan pascapenahanan Kepala BPKAD.
“Kita tunggu saja. Yang jelas harus ada hasil yang diputuskan demi masyarakat kota Makassar,” ucapnya di DPRD Makassar, Jumat (9/2).
Legislator Partai Gerindra mengatakan, persoalan ini bisa cepat selesai jika ada penangguhan penahanan kepada Erwin Haiyya selaku Kepala BPKAD.
“Kita menghargai proses hukum. Tetapi ada namanya tahanan kota sampai menyelesaikan tugasnya meskipun statusnya tersangka,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Wahab Tahir meminta pegawai dan seluruh masyarakat kota Makassar untuk menunggu hasil rapat wali kota dan Kemendagri. Ia mengusulkan agar Erwin Haiyya mengajukan hak hukum termasuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan.
“Agar proses keuangan dan pemerintahan itu bisa berjalan lancar, berikan kebijakan pak Erwin diberikan penangguhan penahanan. Juga dibuatkan jaminan yang diberikan oleh advokat atau pengacaranya, juga jaminan dari pak wali kota,” ujar Wahab.(arf-ita)