Pjs Bupati Jeneponto Digodok Ulang

GUBERNUR Sulsel Syahrul Yasin Limpo telah mengukuhkan tiga pejabat sementara (pjs) bupati/wali kota, Jumat (16/2). Mereka adalah Inspektur Inspektorat Luthfie Natsir sebagai Pjs Wali Kota Parepare, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Andi Arwin Azis sebagai Pjs Wali Kota Palopo, dan Kepala Dinas Permukiman, Kawasan Perumahan, dan Pertanahan (PKP2) Andi Bakti Haruni selaku Pjs Bupati Bone.
Sedianya, pada hari itu ada empat pjs yang dikukuhkan. Namun, informasi yang beredar, ada persoalan terkait pejabat yang di-SK-kan untuk posisi Pjs Bupati Jeneponto.
Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menolak untuk mengukuhkan nama yang tertera sebagai Pjs Bupati Jeneponto, yakni Hasan Basri Ambarala yang saat ingin menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan Pemprov Sulsel.
Alasannya, karena gubernur merasa tak pernah mengusulkan nama Ambarala sebagai salah satu calon pjs untuk Jeneponto. Karena persoalan tersebut, gubernur meminta agar pengusulan nama pjs bupati Jeneponto digodok ulang. Akibatnya, hingga saat ini, Jeneponto diisi oleh pelaksana harian (plh) bupati.
Dikonfirmasi seputar persoalan itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, untuk pjs bupati Jeneponto saat ini masih berproses. Pihaknya tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri terkait nama yang diusulkan.
“Begitu sudah ditandatangani Kemendagri, langsung kita kukuhkan, ” ujar Syahrul, Senin (19/2).
Dia menegaskan, hingga pjs bupati dikukuhkan, Jeneponto akan dipimpin seorang pelaksana harian. “Kita tunggu saja. Masih sementara berproses,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Hasan Basri Ambarala yang dihubungi terkait pjs bupati Jeneponto, enggan berkomentar banyak.
“No comment. Yang jelas, saya orang yang loyal ke pimpinan, ” kelitnya.
Informasi yang diperoleh BKM, calon kuat pjs bupati eneponto yang diusulkan gubernur ke Kemendagri adalah Asmanto Baso Lewa. Saat ini Asmanto menjabat sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulsel. (rhm/rus)