MAKASSAR, BKM — Di hitungan hari jelang mengakhiri masa jabatan selaku gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo mengambil keputusan tegas. Ia hengkang dari Partai Golkar yang menjadi tempatnya bernaung selama ini, dan berlabuh di Partai Nasdem. Pengukuhannya berlangsung dalam acara konsolidasi Partai Nasdem di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (21/3).
Informasi yang diperoleh BKM, gubernur Sulsel dua periode ini akan diplot sebagai salah satu unsur ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem.
Selama ini, Syahrul dikenal cukup konsisten dengan sikapnya tidak berpindah-pindah partai. Walaupun sejumlah persoalan mendera, orang nomor satu Sulsel ini tetap istiqamah bernaung di bawah partai berlambang beringin rindang tersebut.
Termasuk ketika Nurdin Khalid mengambil alih posisinya sebagai ketua DPD Golkar Sulsel. Posisi terakhir Syahrul di DPP partai pimpinan Airlangga Hartanto itu adalah sebagai ketua Bidang Kerawanan Sosial.
Bergabungnya SYL ke Partai Nasdem sekaligus memenuhi ajakan pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat berkunjung ke Makassar, 28 April 2018 lalu. Saat itu, Syahrul diberi waktu 30 hari oleh Surya Paloh untuk menentukan sikap apakah mau bergabung ke Partai Nasdem. Dan ternyata, belum genap 30 hari, Syahrul sudah menyatakan sikapnya untum bergabung ke partai tersebut.
Saat itu, Surya Paloh dengan setengah memaksa meminta Syahrul bergabung dengan Partai Nasdem. “Bukan diajak, tapi diperintahkan Syahrul masuk Nasdem. Saya yakin perintah ini akan diikuti. Kalau tidak, dia ambil risiko sendiri. Itu hak privasi kami sebagai saudara, sebagai adik dan kakak,” ujarnya kala itu.
Kepastian SYL bergabung ke Partai NasDem dikemukakan sebelum dikukuhkan sebagai pengurus Nasdem. “Ya saya katakan ke Bang Surya, saya ini masuk di Partai Nasdem karena ingin bermanfaat di partai. Kalau nanti saya tidak bermanfaat, keluarkan saya saja,” tegasnya di depan SP dan sejumlah petinggi Nasdem saat ngopi bareng di ruang VIP Hotel Sutanraja, Manado.
Bagi SYL, Nasdem adalah partai yang memiliki integritas tinggi.
“Sistem demokrasi kita membutuhkan partai-partai baik. Politik tanpa mahar, itu cara-cara tepat memperbaiki negeri ini,” beber Syahrul disambut tawa riang dan ada aplaus dari petinggi Nasdem.
Syahrul mengatakan, sistem demokrasi Indonesia sudah tepat, namun implementasinya masih jauh keberpihakannya terhadap rakyat.
“Partai harus memulai hal-hal yang benar dalam menerapkan demokrasi yang baik. Politik tanpa mahar ini awal yang baik dalam memperbaiki negeri ini. Bagaimana caranya mau bagus (negeri ini) kalau sejak awal semua sudah terjebak dengan bayar membayar,” cetusnya.
Surya Paloh menyebutkan kemampuan dan kapasitas SYL harusnya mendapat tempat yang layak di DPP. Hal tersebut bisa dibuktikan dalam memimpin Sulsel selama satu dekade dan menjadi ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Sayangnya, keberangkan SYL ke Manado menghadiri konsolidasi Partai Nasdem menjadi sorotan. Sebab dia memboyong sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sulsel.
Beberapa kepala OPD yang ikut dalam acara kepartaian tersebut diantaranya Kepala Dinas Sosial Ilham Andi Gazaling, Kepala Biro Humas dan Protokol Devy Khadaffi, Kepala Biro Umum Muh Hatta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa Asmanto Baso Lewa, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Tautoto Tana Ranggina.
Target Menteri
Pakar pemerintahan dari Unhas Aswar Hasan, menjelaskan secara alamiah, naluri politik seperti yang dilakukan Syahrul itu perlu.
“Jadi Pak Syahrul ini cari panggung untuk karir politiknya nanti seperti apa. Apalagi Golkar sudah tertutup untuk Syahrul. Jadi caranya, ya harus pindah,” katanya, kemarin.
Dia melanjutkan, posisi yang ditarget Syahrul setidaknya menjadi menteri. Untuk posisi wakil presiden, ia menilai belum layak. Terlebih, Nasdem akan lebih memilih mencalonkan ketua umumnya di pilpres mendatang. Cara ini dinilai Aswar sebagai cara ‘take and give’ Surya Paloh untuk Syahrul jika bersedia pindah ke Nasdem.
“Nasdem ini kan terbuka bagi Syahrul. Setidaknya jadi sekjen untuk target jadi menteri. Apalagi, Nasdem butuh penguatan geopolitik dari elit lokal. Salah satunya itu SYL. Kalau wapres masih perlu persaingan dengan Surya Paloh,” bebernya.
Pakar Politik Unhas Prof Andi Alimuddin Unde, menambahkan cara ini sebagai bentuk reaksi Syahrul yang sudah mulai jenuh dengan panggung politik lokal. Apalagi, karirnya di Golkar sudah tak diperhitungkan.
“Namanya strategi politik cukup mudah ditebak. Secara objektif, dari segi birokrat beliau (SYL) layak,” kata Alimuddin.
Namun, ia menyebut tingkat persaingan dengan politikus lainnya di pusat untuk posisi jabatan startegis lainnya tidaklah mudah.
“Tapi ini persoalannya di pusat sangat ketat. Masih perlu pertimbangan untuk seorang Syahrul. Namun karir di bidang birokrat pasti Pak Syahrul bisa. Karena selama ini dia birokrat tulen,” tandasnya. (rhm/rus)
