Ketua Ombudsman Sebut Ada ‘Permainan’

MAKASSAR, BKM — Pembebanan biaya transpor serta akomodasi bagi siswa asal pulau yang akan melaksanakan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di Makassar, mendapat perhatian dari Ketua Ombudsman RI Sulsel Subhan Djoer. Ia menyebut adanya ‘permainan’ di Dinas Pendidikan sehingga persoalan ini mencuat.
”Saya tidak tahu trik apa lagi yang dimainkan pihak pemkot, sampai mengatakan tidak ada anggaran untuk itu. Padahal sudah cair dananya sejak tiga bulan lalu. Dan saya rasa Berita Kota sudah pernah memberitakan sebelumnya. Ini betul-betul permainan busuk,” cetus Subhan Djoer, Senin (2/4).
Ia menerangkan, ada anggaran sebesar Rp1.650.000 per siswa untuk mereka yang berada di pulau. Pencairannya di Bank Sulselbar sudah dilakukan.
Pada saat pencairan berlangsung, tambah Subhan, orang tua dan murid datang menerima dana dan melakukan penandatanganan. Setelah itu disetor kembali ke pihak sekolah
“Pada pencairan dana orang tua dan siswa disuruh datang ke bank. Setelah cair, orang tua menghadap ke kepala sekolah dan menyetor Rp1.350.000. Orang tua hanya dikasi Rp300 ribu. Pengakuan kepsek, mereka setor ke oknum pejabat di Disdik Kota. Termasuk di dalamnya ada pengadaan buku nilainya puluhan juta yang dijual oleh oknum dr S,” beber Subhan lagi.
Menurut kepsek, seperti dikutip Subhan, potongan itu diperuntukkan akomodasi sewa hotel, transpor dan makan. ”Nah, sekarang dibilang tidak ada. Di mana uang Rp1.350,000 yang dipotong itu? Saya akan bongkar ini. Sudah saatnya oknum ‘nakal’ di Disdik Kota dibersihkan. Sudah terlalu lama membuat resah dunia pendidikan kita,” tandasnya.
Ia mencoba membandingkan pengelolaan SMA dan SMK saat ini. Setelah lepas dari Disdik Kota Makassar, hampir tidak ada masalah terkait pungutan liar (pungli).
Pelaksana Tugas (Plt) Disdik Kota Makassar Muhtar Tahir, menampik klaim yang disebutkan Subhan. Menurutnya, tidak ada anggaran yang dikhususnya bagi pelajar dari pulau untuk mengikuti UNBK di Makassar.
”Tidak ada itu. Dari mana dapat informasinya,” kata Muhtar Tahir di ruang kerjanya, kemarin. Ia didampingi Sekretaris Disdik Muh Hasbi dan Muskar Nain Yunus selaku Kepala Seksi Kesiswaan.
Menurutnya, yang ada alokasi anggarannya adalah untuk siswa siswi berprestasi tingkat SD dan SMP. Angkanya sebesar Rp1,5 miliar, yang diperuntukkan bagi 806 pelajar. Masing-masing 403 untuk murid SD dan 403 siswa SMP.
Pejabat yang akrab disapa Utta itu memastikan tidak ada pemotongan dalam penyaluran beasiswa ini. Bantuan yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tersebut dibayarkan langsung melalui rekening masing-masing siswa.
”Setiap tahun anggaran yang didapat dari pusat sebesar Rp1,5 miliar untuk beasiswa bagi siswa siswi berprestasi di Makassar. Jadi tidak ada hubungannya dengan biaya transportasi siswa siswi dari pulau untuk ikut ujian di kota. Kami juga tidak pernah usulkan anggaran untuk mereka,” terang Utta.
Siswa berprestasi penerima beasiswa mencairkan secara langsung bantuan dengan rekening pribadi masing-masing siswa dengan didampingi oleh orang tua.
“Setiap November pasti sudah bisa pencairan. Orang tua bersama siswa penerima beasiswa lebih dulu bertanda tangan di kantor Disdik Makassar, sebelum ke Bank BPD Sulselbar melakukan pencairan. Tidak ada pemotongan yang kita lakukan,” tandasnya.
Untuk transportasi siswa dari pulau yang ikut ujian di kota, Utta mengaku telah membicarakannya bersama kepala sekolah. Hasilnya, mereka berjanji untuk membantu menutupi beban biaya orang tua yang tidak mampu agar anak atau siswa bisa tetap ikut ujian di kota.
“Saya sudah rapat dengan kepsek, dan mereka bersedia membantu dengan mengumpulkan dana partisipasi, agar siswa sisiwi pulau bisa tetap ikut ujian di kota tanpa ada masalah biaya transportasi. Besok (hari ini) saya akan hadir di DPRD Makassar membicarakan hal ini,” kuncinya. (jun-arf/rus)