KPK Telusuri Bantuan Pertanian di Sulsel

MAKASSAR, BKM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim tim ke Sulsel untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi alat pertanian yang dianggarkan melalui APBN.
Hal tersebut diungkapkan Direktorat Litbang (Penelitian dan Pengembangan) KPK Faisal usai melakukan rapat tertutup dengan Sekprov Tautoto Tanaranggina, sejumlah bupati se-Sulsel dan kepala dinas pertanian se-kabupaten/kota di Hotel Aryaduta, Jumat (25/5).
Faisal mengatakan, pihaknya turun langsung ke Sulsel dalam rangka melakukan verifikasi lapangan terkait adanya pengaduan yang masuk ke KPK. Khususnya bantuan pertanian melalui APBN yang diduga disalahgunakan.
“Kami ke sini dalam konteks memverifikasi lapangan dan ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai beberapa temuan dan pengaduan yang masuk ke KPK di bidang pertanian dan pangan, ” ujar Faisal sebagai spesialis penelitian dan pengkajian sistem di Direktorat Litbang KPK.
Menurut Faisal, sebenarnya bukan Sulsel yang paling banyak di temuan dan aduan. Namun, daerah ini termasuk daerah yang menjadi fokus KPK untuk diawasi dan diverifikasi.
“Sebenarnya bukan Sulsel yang paling banyak aduannya. Namun secara umum aduan yang lebih banyak masuk di KPK terkait dengan pengelolaan bantuan pemerintah yang berasal dari dana APBN. Tapi itu masih dalam bentuk pengaduan dan temuan,” jelasnya.
Makanya, lanjut Faisal, perlu waktu melakukan analisis terlebih dahulu sebelum melakukan pengawasan. Apakah itu ada kaitannya dengan dugaan korupsi atau tidak, sehingga perlu analisis lebih dalam. Untuk itu pihaknya turun langsung ke lapangan.
“Misalnya temuan kami di subsidi pertanian, subsidi pupuk, subsidi benih. Kemudian di alifungsi lahan pertanian, misalnya alifungsi lahan sawah,” bebernya.
Ada lima daerah di Sulsel yang menjadi sampel KPK dalam melakukan verifikasi. Mengapa hanya beberapa daerah yang di jadikan percontohan?
“Sebetulnya itu bukan percontohan karena banyak temuan di sana. Tapi ini karena kesepakatan antara KPK dan Kementerian Pertanian, sebagai contoh. Jadi belum dugaan ke arah sana,” tandasnya.
Irjen Kementan Justan R Siahaan, mengatakan pihaknya menekankan pentingnya akuntabilitas penyaluran bantuan tersebut kepada para kepala daerah yang diundang dalam pertemuan ini.
“Akuntabilitas ini penting. Jadi kalau misalnya setahun atau dua tahun yang akan datang bantuan tersebut ditanyakan, datanya jelas ada di mana,” ujarnya.
Pihaknya, kata dia, berfokus pada keberhasilan program pertanian. Sehingga jika ada penyimpangan, harus dideteksi dari awal.
Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel Tautoto Tanaranggina menilai, langkah yang diambil KPK dan Kementan ini sangat strategis, karena mencegah masalah sebelum terjadi.
“KPK lebih menekankan pada ketepatan waktu dan sasaran penyaluran bantuan agar tidak tumpang tindih,” kata dia. (rhm/rus)