UU Terorisme Sudah Bagus dan Komprehensif

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ada perubahan yang cukup signifikan dan sangat berbeda dengan aturan sebelumnya.
Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Haswady Andi Mas,SH menyebutkan, dalam UU antiterorisme yang baru terdapat banyak penambahan secara substansi. Antara lain penambahan bab pencegahan, bab mengenai korban, kelembagaan, pengawasan serta peran TNI.
“Secara umum, ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut sudah bagus dan komprehensif. Karena sudah mengubah beberapa ketentuan pasal yang dianggap sangat potensial disalahgunakan oleh aparat penegak hukum,” terangnya.
Undang-undang ini tidak hanya mengatur soal pemberantasan. Tapi juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan dan pengawasan. ”Tentang sanksinya sudah cukup bagus. Salah satunya karena sudah ada sanksi pemberatan terhadap pelaku yang melibatkan anak-anak,” jelasnya lagi.
Meski begitu, Haswady menilai masih ada yang perlu menjadi catatan. Khususnya tekait pelibatan TNI yang masih berpotensi menggeser kebijakan penanganan terorisme menjadi eksesif, serta keluar dari koridor penegakan hukum (criminal justice system).
“Untuk itu, pemerintah perlu hati-hati dan cermat dalam merumuskan tentang pelibatan TNI dalam perpres sebagai aturan pelaksana nantinya,” imbuhnya.
Alasan lainnya, kata Haswandy, yakni pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan maupun pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme.
Begitu pula perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi. Juga penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.
“Jadi sanksi-sanksi tersebut, selain memberikan efek jera juga mencegah menyebarnya terorisme,” tandasnya. (mat/rus)