MAKASSAR, BKM — Aparatur Sipil Negara (ASN) dipastikan libur di hari pencoblosan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Rabu (27/6) lusa. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar segera menerbitkan surat edaran (SE) terkait hal itu.
Penjabat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Tautoto Tana Ranggina, menegaskan jika pada hari pencoblosan, ASN Pemprov Sulsel akan diliburkan. Pemerintah pusat sudah menyampaikan informasi tersebut.
Namun, untuk pemberitahuan secara resmi, baru akan diumumkan secara resmi hari ini, Senin (25/6).
“ASN libur. Surat edaran resmi besok pagi (hari ini), karena memang pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa hari libur (pada saat pencoblosan). Tapi pelayanan Samsat tetap jalanji, ” kata lelaki yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulsel itu.
Hal yang sama dilakukan Pemkot Makassar. Surat edaran dari pemerintah pusat telah diterima, kemudian ditindaklanjuti dengan mendistribusikannya ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“27 Juni sudah ditetapkan sebagai libur nasional dalam rangka pilkada serentak. Termasuk di Kota Makassar. Liburnya cuma sehari. Surat edaran kami distribusikan setelah menerima surat dari pemerintah pusat,” kata Basri Rakhman, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, akhir pekan lalu.
Terpisah, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berharap perhelatan pilkada serentak, utamanya yang bakal berlangsung di Makassar dapat berjalan dengan baik, damai, dan aman. ASN di lingkup Pemkot Makassar diberi kesempatan menggunakan hak suaranya dengan diliburkan sehari.
Libur nasional sehari juga dapat menjadi kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk mengamankan proses pilkada agar berlangsung dengan jujur, damai, dan aman.
“Ini menjadi tugas kita bersama-sama mengamankan dan menciptakan pilkada jujur, damai dan aman” ujarnya.
Sekretariat Desk Pilkada
Pj Sekprov Sulsel mengambil langkah untuk mengawal kelancaran pelaksanaan pilkada serentak di Sulsel tahun 2018. Salah satunya dibuktikan dengan menjadikan ruang kerja sekprov sebagai sekertariat desk pilkada.
“Ini bertujuan agar bagaimana kita bisa berkoordinasi secara terpusat. Yang utama bagaimana koordinasi kita ke KPU, Bawaslu, kepala daerah, seluruh stakeholder yang terkait dalam proses pilkada,” ujar Toto, sapaan akrab Tautoto Tanaranggina, akhir pekan lalu.
Penetapan pusat koordinasi ini dibuat setelah melakukan rapat terbuka dengan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lokasi dan hari yang sama.
“Kita dalam kapasitas memantau, bukan pelaksana. Kita hanya desk, melihat apa yang kurang. Memudian membantu kekurangan itu sebisa mungkin,” lanjut Toto.
Dalam hal ini, Toto menyiapkan tim yang terdiri dari sejumlah OPD di pemprov untuk aktif berkoordinasi sejak tanggal 25 hingga proses penghitungan suara selesai.
Para OPD ini pun mendapat tugas di setiap daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. “Mereka disuruh untuk mendampingi jika ada sejumlah petinggi dari pusat yang akan memantau langsung ke daerah,” paparnya.
Nantinya, lanjut Toto, ruangan tempat kerja sehari-harinya ini menjadi pusat informasi, baik terkait jumlah kecurangan, jumlah suara rusak hingga bagaimana penghitungan suara berlangsung. (arf-rhm/rus)
