Kopel Soroti Bimtek Dewan Hanya Akal-akalan

MAKASSAR, BKM– Program Bimbingan teknis (Bimtek) yang diperuntukkan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendapat sorotan dari Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel.
Diketahui, saat ini ada 45 anggota dewan yang melakukan perjalanan dinas di Jakarta hingga minggu depan. Bahkan konsultasi keluar daerah telah dianggarkan sebesar Rp13.435 miliar, dan untuk masing-masing anggota sebesar Rp8 juta/orang untuk 6 kali bimtek dalam setahun.
Wakil Direktur Kopel Sulsel, Herman mengatakan, kegiatan Bimtek yang diperuntukkan bagi anggota dewan dinilainya sudah tidak tepat lagi. Sebab, menurutnya, periode seluruh keanggotaan dewan di DPRD akan segera berakhir.
“Bimtek bagi anggota dewan saya kira sudah tidak tepat jika masih gencar dilaksanakan, sebab ini sudah jelang akhir periode, masa bimtek terus?. Kapan cerdasnya?,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (20/7).
Dijelaskannya bahwa, idealnya bimtek hanya dilaksanakan pada saat awal-awal mereka duduk sebagai legislator, sebagai sarana agar mereka dapat memahami tugas dan fungsi pokok kedewanan.
“Yang tepat itu dilaksanakan tahun pertama atau hingga tahun kedua mereka duduk di DPRD, agar mereka bisa paham tugas baru mereka. Masa sepanjang periode belajar tugas dewan,” ucapnya.
Olehnya itu, ia menilai jika bimtek hanya sebagai akal-akalan untuk menghabiskan anggaran yang ada. Frekwensi bimtek, tiap tahun grafiknya harus mengalami penurunan.
“Bisa saja dikemas dalam bentuk kegiatan bimtek di luar kota, tapi ternyata hanya modus untuk menghabiskan anggaran karena anggaran bimtek hanya untuk jalan-jalan saja. Padahal masih banyak program fisik yang perlu dibiayai,” sesalnya.
Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Makassar, HM Yunus membantah jika bimtek yang dilakukan legislator tidak efektif dan bermanfaat bagi legislator. Menurutnya, setiap anggota dewan harus mampu mengupdate wawasannya disemua bidang, karena tugas dan fungsi mereka yang berkaitan dengan semua aspek.
“Anggota dewan juga wajib terus belajar dan mengembangkan wawasannya. Apalagi dewan itu tidak hanya mengurusi satu bidang saja, sehingga wajar jika harus terus mempelajari hal-hal yang baru, baik itu menyangkut pembuatan kebijakan publik, penganggaran, perubahan UU, kerja pemerintahan, pengawasan, hingga mengawal kepentingan publik,” jelasnya.
Olehnya itu, Yunus yang juga Ketua Komisi B DPRD Makassar ini menegaskan, jika peranan bimtek dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan anggota dewan tidak hanya saat awal menjabat saja, akan tetapi sangat penting ditengah berbagai aturan maupun kebijakan yang terus berubah sesuai perkembangan jaman.
Legislator asal Hanura ini menambahkan, jika pelaksanaan bimtek hingga saat ini juga telah mengalami penurunan. Hanya beberapa perkembangan memang tetap dibutuhkan untuk menggelar bimtek yang disesuaikan dengan pengetahuan yang baru.
“Kita bahkan sudah jauh mengurangi intensitas bimtek. Sudah ada 50 persen yang kita pangkas. Tapi karena memang ada sejumlah kebijakan atau perubahan UU yang memerlukan bimtek, itu untuk mengupdate pengetahuan kita,” bebernya.
Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Makassar, Adwi Awan Umar, menjelaskan, bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), tentang bimtek bagi anggota dewan mengatur pelaksanaan Bimtek dalam setahun maksimal sebanyak 6 kali.
“Sesuai aturan yang ada di Permendagri, Bimtek bagi anggota dewan itu maksimal 6 kali dalam satu tahun. Tigakali dilaksanakan dalam kota dan tiga kali digelar di luar kota, saat ini ada 45 yang berangkat,” jelasnya.
Tujuannya, untuk memperbaharui wawasan atau pengetahuan legislator jika ada hal baru dan perlu diketahui oleh setiap legislator agar bisa maksimal dan sejalan sesuai dengan fungsi mereka sebagai wakil rakyat.(ita)