Rp20 M Sulit Cair, Porda Terancam

MAKASSAR, BKM — Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulsel. Lagi-lagi, Ketua Umum KONI Sulsel Ellong Tjandra tidak hadir dalam pertemuan.
Hal ini membuat Ketua Komisi E DPRD Sulsel Kadir Halid berang. Diapun mendesak Ellong untuk segera mundur dari jabatannya.
”Sudah seringkali kami undang tapi tidak pernah hadir. Jadi kalau tidak serius lebih baik mundur saja sebelum kami yang memintanya mundur,” ujar Kadir saat memimpin RDP di Gedung Tower DPRD Sulsel, Selasa (7/8).
Kadir juga menegaskan anggaran Porda Pinrang Rp20 miliar yang kini masih tertahan di Pemprov Sulsel tak akan bisa dicairkan sebelum ada Laporan Pertanggungjawaban (LPj) anggaran sebesar Rp1,5 miliar yang sudah dicairkan sebelumnya.
Jika LPj tersebut tidak segera dituntaskan, dikhawatirkan anggaran pelaksanaan Porda Pinrang tak bisa dicairkan. Apalagi waktu pencairaan sisa tiga pekan lagi sebelum Porda digelar awal September mendatang.
Olehnya itu, Kadir beserta para pengurus cabang olahraga (cabor) yang hadir meminta KONI Sulsel transparan dalam hal pengelolaan anggaran. ”Harusnya KONI transparan dengan pengelolaan anggaran,” cetus salah seorang pengurus cabor.
Tak hanya itu, Kadir juga mengancam tidak akan mengesahkan anggaran KONI Sulsel dari APBD jika menolak memberikan laporan kepada DPRD.
”Ini uang rakyat jadi laporannya harus jelas,” tegas Kadir menjawab pernyataan Wakil Ketua Umum KONI Ambas Syam yang menyebut DPRD tidak berhak meminta pertanggungjawaban KONI.
Informasi yang berhasil dihimpun BKM menyebutkan, LPj penggunaan anggaran Rp1,5 miliar oleh KONI Sulsel sudah masuk ke BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) Pemprov Sulsel. Tapi karena laporan tersebut terlambat diserahkan, sehingga BPKD kesulitan untuk mencairkan anggaran Porda Pinrang sebesar Rp20 miliar.
Sekretaris Umum KONI Sulsel Ad’dien, mengatakan anggaran Rp 250 juta dibagikan untuk 53 pengurus KONI Sulsel. “Pembagian tidak merata. Berdasarkan struktur jabatan,” ujar Ad’dien.
Ironisnya, anggaran untuk membayar gaji pengurus KONI berbanding lurus dengan anggaran untuk pembinaan atlet. Padahal atlet memiliki beban dan tanggung jawab yang besar demi meningkatkan prestasi mereka dibandingkan dengan pengurus KONI.
Usai pertemuan, Ad’dien menyebutkan kucuran yang diberikan setiap bulan sudah ditentukan sejak beberapa tahun lalu.
Wakil Ketua III KONI Sulsel Muzakkir, menjelaskan sejumlah atlet di KONI Sulsel hidup dengan keterbatasan ekonomi. Sehingga sedikit banyak berpengaruh atas prestasi yang diraih atlet.
“Rata-rata atlet kehidupan ekonominya di bawah. Sehingga yang bisa mempertahankan prestasinya sedikit. Ada yang mapan karena didukung oleh keluarga. Bahkan ada atlet yang konsumsinya hanya mi instan,” ungkap Prof Musakkir di hadapan pimpinan dan anggota Komisi E.
Pelaksanaan Pra PON berbeda dengan kejuaraan nasional. Sebab biaya keikutsertaan dan penyelengaraannya ditanggung KONI. “Pelaksanaan pra PON beda dengan kejurnas, karena pembiayaannya sharing dari KONI ke cabor. Kalau Pra PON tanggung jawab penuh KONI sampai pelaksanaan,” tandasnya.
Dewan juga mempertanyakan kesiapan training camp para atlet dan prestasi atlet Sulsel pada ajang nasional. Mudzakkir menjelaskan, tema yang diusung untuk Pra PON 2018 adalah Sulsel Prima. Namun salah satu agenda Pra PON, yaitu TC belum dilaksanakan karena terkendala dana.
“Program TC belum jalan karena berbeda dari yang lalu. Kita minta atlet untuk ikut, tapi terjadi keterlambatan karena tidak ada uang saku,” jelasnya.
DPRD Sulsel menyoroti anggaran KONI yang saat ini mecapai Rp 250 juta setiap bulannya untuk 53 orang pengurus. Anggaran setiap bulannya tersebut, baru diketahui oleh DPRD Sulsel saat melakukan RDP terkait pembinaan atlet Sulsel menghadapi pra PON. (rif)