ASN Pemkot Dikucur Tukin, Guru tak Kebagian

MAKASSAR, BKM — Ini kabar gembira bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Makassar. Tidak lama lagi mereka akan menikmati tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja alias tukin.
Saat ini, pemkot melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BK-PSDMD) tengah melakukan perampungan pendataan ASN penerima tukin. Ditargetkan, awal tahun 2019 mendatang belasan ribu ASN di kota ini sudah dapat menerima tukin yang dibayarkan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris BK-PSDMD Kota Makassar Basri Rakhman menuturkan, pengumpulan berkas hingga pendataaan pegawai penerima tukin sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Para pegawai menyerahkannya pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Selanjutnya dilaporkan ke BK-PSDMD Kota Makassar.
“Progresnya sekarang masuk tahap verifikasi data dan berkas pegawai untuk mengetahui jumlah ril yang bakal diberikan tukin berdasarkan jabatan dan tingkat tupoksinya. Harus tahun ini semua selesai, agar awal-awal bulan di tahun 2019 tukin sudah bisa dicairkan,” ujar Basri, Selasa (28/8).
Jumlah pegawai yang akan diberikan tukin, sebut Basri, sebanyak 11.342 orang. Meski begitu, data tersebut masih perlu dilakukan verfikasi dan validitasi data sesuai tugas, tanggung jawab, dan jabatan pegawai.
Untuk guru atau tenaga pendidik, menurut Basri, sementara ini tidak terhitung sebagai penerima tukin sesuai aturan dan perintah dari pusat. Alasannya, karena mereka berstatus ASN yang telah menerima tunjangan sertifikasi.
“Untuk besaran tukin yang diberikan kepada PNS berdasarkan pada jabatan, tugas dan tanggungjawabnya. Semua pegawai berstatus ASN diberikan tukin, selain guru. Karena guru kan sudah ada sertifikasinya,” terangnya.
Dia menambahkan, pemberian tukin bagi ASN bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Semakin tinggi jabatan dan beban tugas, maka semakin tinggi pula tukin yang diperolehnya.
”Ini sementara validitas dan verifikasi data PNS. Belum ada estimasi besaran anggaran yang disediakan untuk pembayaran tukin. Jelasnya, anggaran tukin dari APBD. Tahun depan, awal Januari kita harap sudah dapat terbayarkan,” tandasnya.
Tidak berlakunya pemberian tukin bagi ASN yang yang berprofesi sebagai tenaga pendidik, rupanya telah diketahui bagi sebagian dari mereka. Kebijakan itu pun disikapi dengan bijak.
Kepala SMP Negeri 33 Makassar Andi Mardiana Maddusila, mengaku tidak keberatan, apalagi mempersoalkan kebijakan pemberian tukin yang tidak berlaku bagi guru berstatus ASN. Sebab selama ini mereka telah menerima tunjangan sertifikasi, yang tidak jauh berbeda dengan tujuan pemberian tukin. Yakni untuk memacu semangat bekerja dan menghargai hasil kinerja.
“Tukin dan tunjangan sertifikasi sebenarnya hampir saja. Diberikan kepada ASN berdasarkan kerja dan bertujuan mensejahterakan pegawai. Kalau guru tidak dapat tukin, tidak masalah karena ada tunjangan sertifikasi. Kecuali tunjangan sertifikasi dihapuskan, barulah saya berharap adanya tukin,” ucap Mardiana. (arf/rus)