pulsa.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa dan TOken
pulsa.rovindo.com - Pusat Distributor Pulsa dan TOken

OPD Pemprov Diminta tak Paksakan Kegiatan Baru

MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD) tidak memaksakan adanya kegiatan baru dalam Anggaran Pendapat dan Belanja (APBD) Perubahan untuk tahun 2018 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel Fachruddin Rangga. Menurutnya, Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2018 tidak melihat secara rinci kegiatan.
“Kami menyelaraskan ketika ada OPD yang meminta tambahan anggaran. Anggaran tambahan itu untuk kebutuhan apa, prioritaskah, mendesakkah. Karena yang paling mendasar adalah tidak memaksakan program baru pada APBD Perubahan 2018. Apalagi memangkas anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Fachruddin Rangga, Jumat (31/8).
Dalam KUPA-PPAS APBD-P mencapai Rp 9,518 trilun lebih. Mengalami peningkatan PAD Rp3,954 triliun lebih. Untuk perubahan belanja daerah, belanja tidak langsung ditargetkan sebesar Rp6,7 triliun lebih. Berkurang sebesar Rp33,7 miliar lebih dari APBD pokok 2018.
“Belanja langsung ditargetkan sebesar Rp2,8 triliun lebih, atau meningkat sebesar Rp44,8 miliar lebih dari belanja langsung pada APBD Pokok 2018,” tambah Fachruddin.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah, ditargetkan sebesar Rp192 miliar yang merupakan penerimaan dari SILPA tahun 2017. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan anggaran pembayaran pokok utang atas pinjaman daerah dan penyertaan modal daerah.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin mengakui adanya pemangkasan. “Memang ada beberapa yang dipangkas di APBD Perubahan. Ini juga menutup defisit, seperti di Dinas Tata Ruang dan Pemukiman serta di Dinas PSDA,” ujar legislator Partai Gerindra Sulsel ini, kemarin.
Sehari sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Sumarsono mengapresiasi penandatangan KUPA-PPAS ini. Sebab semula ia mengaku khawatir dengan masa transisi ini, pihak eksekutif dan legislatif tidak berjalan. “Alhamdulillah semua bisa ditangani dengan baik,” katanya. (rif)



×


OPD Pemprov Diminta tak Paksakan Kegiatan Baru

Bagikan artikel ini melalui

atau copy link

Tinggalkan komentar