Mahfud Yakin Seleksi CPNS Bebas KKN

MAKASSAR, BKM — Tahapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 kini mulai berlangsung. Formasi yang akan diterima pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah diumumkan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Dr Mahfud MD memberikan penilaian terhadap proses rekruitmen tersebut. Ia meyakini seleksi CPNS tahun ini bebas dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
”Saya melihat proses penerimaan CPNS yang tengah berlangsung dua atau tiga tahun ini sudah bagus. Menggunakan sistem komputerisasi dan objektif. Tidak ada praktik suap menyuap. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik lagi,” kata Mahfud usai memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (Unhas), Kamis (20/9).
Ia mengklaim, sistem penerimaan CPNS belakangan ini lebih transparan ke masyarakat. Sehingga sangat kecil kemungkinan timbulnya praktik kecurangan.
Atas dasar itu, Mahfud menyatakan tidak perlu lagi dibentuk Satuan Tugas (Satgas) anti KKN yang akhir-akhir ini disuarakan. Sebab proses penerimaan CPNS telah terjamin, karena sudah menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test).
“Tidak. Tidak perlu ada satgas seperti itu. Kan sudah bersistem komputer. Semua menggunakan CAT. Pokoknya, semua pakai komputer dan tertib, saya kira sudah aman dari bentuk KKN itu,” tandasnya.
Ia juga percaya bahwa pemerintah akan memastikan tidak adanya kecurangan atau kongkalikong antara peserta seleksi CPNS dan pelaksana tes. “Kita percaya pemerintah bisa mengatasi itu. Bentuk dan praktik itu saya pikir tidak akan muncul lagi, karena sistemnya telah diubah,” jelasnya.
Mahfud menilai, sistem seleksi CPNS tahun ini memperkecil adanya oknum yang ingin berbuat curang. Dengan sistem ini pula, banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Di antaranya lebih kompetitif, adil, objektif, transparan, dan bebas dari KKN.
Pengamat pemerintahan Aswar Hasan, menyatakan bahwa apa yang disampaikan Mahfud MD ada benarnya, sepanjang sistem rekrutmen berjalan sesuai dengan kaidah. Dalam arti transparan dan akuntabel.
“Dengan kata lain, kalau teknologi itu betul-betul berfungsi dengan baik, orang-orang yang lolos seleksi betul-betul adalah orang yang memiliki kompetensi. Karena komputer kan tidak pernah kolusi. Outputnya itu bisa transparan,” kata Aswar, kemarin.
Dia menekankan, memang salah satu fungsi dari transparansi teknologi adalah akuntabilitas. Dengan rekrutmen CPNS yang dilaksanakan secara online diharapkan yang lulus benar-benar punya kapasitas untuk lolos.
Dia mengemukakan, selama ini, terjadinya banyak korupsi di pemerintahan karena rekruitmen dari prosesnya sudah rusak. Orang membayar, sehingga terpilih nanti yang pertama di pikirannya bagaimana mengembalikan uang atau modal yang telah dikeluarkannya.
“Makanya, sistem rekrutmen itu harus tanpa dipungut biaya, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.
Kendati rekrutmen sudah berjalan secara daring, namun tetap saja ada peluang terjadi kolusi atau kongkalikong. “Sistem sekarang, tergantung kontrolnya,” ungkap lelaki yang juga Komisioner Komisi Informasi (KI) Sulsel itu.
Sistem boleh saja berjalan dengan baik. Tetapi ketika sistem itu dikendalikan oleh manusia, manusianya juga harus dikontrol. Makanya harus ada transparansi dari segi sistem, karena tetap dikendalikan oleh manusia. (ita-rhm/rus)