Serapan OPD Rendah, NA: Belajarlah dari Bantaeng

MAKASSAR, BKM — Hingga triwulan III, penyerapan anggaran maupun realisasi fisik program-program yang bersumber dari APBD Sulsel tahun 2018 masih cukup rendah. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pun meminta OPD pemprov untuk belajar dari Bantaeng.
“Belajar dari Bantaeng. Di sini itu, Desember sudah tender, Januari pelaksanaannya sudah jalan,” ungkap Nurdin, Selasa (25/9).
Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, hingga akhir September 2018, realisasi fisik pekerjaan sebesar 52,29 persen. Sementara untuk penyerapan anggaran baru pada kisaran 53,47 persen.
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan realisasi fisik terendah, di antaranya RSUD Labuang Baji sebesar 27,70 persen. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang 26,42 persen. Dinas Kelautan dan Perikanan 26,33 persen. Terendah adalah Balai Pelayanan Kesehatan sebesar 22,53 persen.
Sementara OPD dengan penyerapan anggaran tertinggi adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel 63,55 persen. Biro Umum 61,64 persen. Dinas Sosial 61,13 persen.
Nurdin Abdullah menambahkan bahwa program, terutama proyek jangan terlalu banyak dibuat kecil-kecil. Alasannya, kalau dibuat kecil, tidak ada kelihatan. Daya serapnya juga lambat.
“Coba kalau dibuat besar, daya serap juga besar dan langsung dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Dia berharap tahun depan, mekanisme penerapan penggunaan anggaran yang mengadopsi sistem di Bantaeng sudah berjalan. Artinya, mulai Desember ini, proyek-proyek sudah harus ditender atau dilelang. Sementara detail engineering design (DED) untuk proyek yang akan dikerjakan, harus sudah selesai Agustus.
“Review Inspektorat juga sudah dilakukan. Jadi kami itu tahapannya seperti itu. Baik pengadaan fisik dan barang serta jasa masuk ke Inspektorat dulu, apakah terjadi mark up atau apa. Nanti setelah itu masuk ke ULP untuk lelang,” jelasnya.
Dia mengatakan, untuk APBD 2018, pihaknya tidak bisa berbuat banyak karena semua sudah berjalan. Namun dirinya tetap akan mengimbau seluruh OPD untuk segera mengejar ketertinggalan yang ada.
Lebih jauh, kata Nurdin, salah satu upaya yang dilakukan ke depan agar semua program berjalan tepat waktu, sesuai rencana adalah dengan menghadirkan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D).
Tim itu hadir bukan untuk mencari-cari kesalahan OPD. Melainkan mensinergikan program serta menolong OPD agar bisa melaksanakan seluruh programnya dengan baik.
“Itulah gunanya kita bentuk TP2D. Untuk percepatan. Makanya jangan kritik TP2D, karena hadirnya tim percepatan yang mengawal APBD kita, termasuk mengawasi. Bukan cari-cari kesalahan. Tapi untuk mensinergikan dan menolong SKPD. Semua gerak gerik SKPD akan dibantu,” pungkasnya. (rhm/rus)