Rp3,953 T Duit Pemprov Mengendap di Kas Daerah

MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait pelaksanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulsel Triwulan III. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (18/10).
Secara umum, kinerja Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan di awal kepemimpinan Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah belum maksimal. Ini bisa dilihat dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel Andi Irawan Bintang, menjelaskan program/kegiatan yang dilaksanakan 59 OPD. Hingga triwulan ketiga tahun anggaran 2018, dari total anggaran Rp9,644 triliun dikelola Pemprov Sulsel, secara kumulatif, realisasi keuangan baru mencapai Rp5,69 triliun.
Artinya, masih ada sebesar Rp3,953 triliun yang belum digunakan hingga saat ini dan mengendap di kas daerah.
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir sebelum memasuki tahun 2019, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di pemprov harus kerja keras.
Ada 11 OPD yang masih memiliki realisasi fisik dan keuangan di bawah 50 persen. Pemprov berdalih ada beberapa alasan yang membuat realisasi melambat jelang akhir tahun.
Irawan menyebutkan, salah satu penyebab utama adalah rasionalisasi pada penyusunan anggaran perubahan. Hasil rasionalisasi ini baru dapat direalisasikan pada triwulan IV.
Rasionalisasi anggaran ini digunakan untuk menutupi kegiatan-kegiatan yang mendesak. Selain itu, rasionalisasi belanja tidak langsung maupun belanja langsung karena perubahan asumsi terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya hasil pengelolaan kekayaan daerah.
“Selain itu, ada urusan kesehatan yang mengalami perubahan status dari UPTD menjadi UPK/UPT. Seperti UPK Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dan UPT Akper Anging Mammiri,” katanya.
Penyebab lain adalah rendahnya progress pembangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik reguler dan penugasan. Dari anggaran sebesar Rp395 miliar yang dikelola 13 OPD, hingga saat ini realisasi keuangannya 1,56 persen dan fisik 4,68 persen.
Rendahnya realisasi DAK ini disebabkan belanja modal yang melekat pada UPTD mekanisasi tidak direkomendasikan pembentukannya oleh Kemendagri. Selain itu, pembangunan PLTMH pada lokasi roadmap tidak dapat dilaksanakan. Sementara usulan lokasi baru belum ada keputusan dari Kementerian ESDM.
“Masalah lain, OPD pengelola DAK kurang disiplin menyampaikan laporan tepat waktu. Seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, RS Labuang Baji, RS Haji, Dinas SDACKTR, DPLH dan Dinas Kehutanan,” ungkapnya.
Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah menegaskan, masalah yang juga menjadi kendala kinerja OPD adalah ego sektoral. Termasuk hubungan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota serta pusat.
Dirinya memberikan contoh beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang terkendala karena kurang koordinasi. Mulai dari kereta api trans Sulawesi yang harus melibatkan lima bupati dan wali kota.
“Kalau kita bersatu memback-up Balai Perkeretaapian, saya yakin Makassar-Parepare visa beroperasi 2020. Contoh lain, Bendungan Pammukulu yang anggarannya Rp600 miliar, ini kalau lahannya tidak beres, bisa kembali,” pungkasnya. (rhm/rus)