MAKASSAR, BKM — Hubungan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan DPRD selaku legislatif kian memanas. Wakil rakyat dicueki.
Rabu (21/11), Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah hadir di gedung dewan untuk mengikuti rapat paripurna. Namun, hanya 10 menit ia berada di sana. Setelah itu meninggalkan ruang rapat yang mengagendakan pemandangan umum fraksi-fraksi terkait APBD 2019, saat kegiatan itu belum selesai digelar. Akibatnya, Fraksi Golkar memilih untuk walk out (WO), karena tidak terima dengan sikap orang nomor satu Sulsel itu.
Pengamat Pemerintahan dan Tata Kelola Keuangan Negara, Bastian Lubis, menilai sikap gubernur Prof Nurdin Abdullah yang meninggalkan rapat paripurna itu melukai hati rakyat. “Pak Gubernur itu wakil dari pemerintahan yang akan melaksanakan apa yang diinginkan rakyat, dalam hal ini DPRD sebagai perwakilannya,” ungkap Bastian, kemarin.
Bila alasannya karena ingin bertemu dengan masyarakat di daerah, seharusnya bisa dilakukan setelah paripurna yang juga sangat penting.
“Jadi warga Sulsel kasihan juga. Wakil-wakil rakyat kita dicueki. Kalau tidak mau dibahas, yah sudah. Apalagi cuman datang 10 menit,” cetusnya.
Presiden saja, lanjut Bastian, dengan kesibukan yang begitu banyak, datang ke DPR RI untuk menjelaskan nota keuangan yang dibaca berjam-jam. Dia sadar kalau dirinya diberi mandat oleh
rakyat untuk mengelola APBN.
Di bagian lain, Bastian juga menyayangkan sikap DPRD Sulsel yang dinilai sudah tidak punya wibawa. Kenapa mesti datang ke rumah jabatan gubernur untuk membicarakan soal pembahasan APBD. Kesannya, DPRD yang kejar-kejar eksekutif.
“Dari tata kelola keuangan negara, itu eksekutif yang datangi DPRD, karena DPRD punya hak otoritas. Ini kebalikan. DPRD yang malah datang beramai-ramai ke sana. Kasihan sekali DPR kita. Sebenarnya kalau saya lihat sudah agak pelecehan. Tidak ada wibawanya itu,” ungkap Bastian.
Roem tak Hadir
Berdasarkan agenda, kemarin, paripurna dijadwalkan pukul 09.00 Wita. Gubernur sudah tiba di DPRD sekitar pukul 08.45 Wita. Setelah mengaso sejenak sekitar 15 menit, Nurdin menuju ke ruang rapat paripurna yang berada di lantai tiga gedung utama DPRD Sulsel.
Paripurna dimulai sekitar pukul 09.10 Wita. Dipimpin Wakil Ketua Ni’matullah. Ketua DPRD Sulsel HM Roem berhalangan hadir dengan alasan mengikuti sebuah agenda penting di Jakarta.
Usai Ni’matullah membuka paripurna itu, Nurdin pun pamit meninggalkan ruangan. Alasannya, dia harus segera ke Kabupaten Sidrap bertemu Bupati Dollah Mando dan masyarakat. Dia lalu meminta Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo untuk mewakilinya. Itu artinya, Nurdin hanya sekitar 10 menit mengikuti rapat paripurna dewan.
“Saya sudah terlanjur memberikan jadwal ke Pemda Sidrap. Sementara Pak Wagub sedang berada di Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” ungkapnya.
Melihat mantan bupati Bantaeng dua periode itu meninggalkan rapat, Fraksi Golkar merasa tersinggung. Mereka pun menyatakan walk out. Itu setelah pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum atas Ranperda APBD 2019.
“Kami serahkan ke Pak Sekda (Pandangan Umum). Silakan dibaca dan dijawab sendiri,” singkat juru bicara Fraksi Golkar Hoist Bachtiar, setelah menyerahkan naskah pandangan umum ke Pj Sekprov Sulsel.
Ketua Fraksi Golkar, Kadir Halid lalu mengajak semua anggota fraksi Golkar meninggalkan ruang paripurna. “Kita minta Pak Gubernur dan wagub menghargai tatib DPRD Sulsel,” ungkapnya.
Dia mengatakan, pemandangan umum fraksi merupakan rangkaian pembahasan RAPBD. Tidak bisa dipisahkan.
“Gubernur atau wakil gubernur, salah satunya wajib hadir. Boleh keduanya. Boleh salah satunya. Pandangan umum fraksi itu harus didengarkan langsung oleh gubernur atau wakil gubernur,” tegas Kadir.
Dia menyesalkan sikap gubernur yang dinilai tidak ada penghargaan kepada DPRD sebagai lembaga resmi. “Ini barusan terjadi. Pak Syahrul dulu rapat penting saja dia tinggalkan. Mana dulu begini,” ketusnya.
Meski Fraksi Golkar yang memiliki 18 kursi WO, rapat paripurna tetap dilanjutkan. Setelah Golkar, giliran Fraksi Demokrat dan fraksi lainnya menyampaikan pandangan umum.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah menjelaskan, walaupun Fraksi Golkar walk out, paripurna tetap berlanjut.
“Kita lanjutkan semua mekanisme. Dan dia juga walk out kita tidak tahu apa yang dia marah. Tapi kita menghormati. Silakan aja,” ujarnya.
Pj Sekprov Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo mengapresiasi sikap dan pandangan masing-masing fraksi.
“Itulah dinamika dalam pemerintahan. Yang jelas mereka (Fraksi Golkar) sudah serahkan ke kita pandangan fraksi,” jelasnya.
Dia menekankan, eksekutif merupakan mitra kerja legislatif. Sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pihaknya selalu fokus pada aturan.
Rapat Bamus Batal
Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulsel terkait perubahan jadwal pembahasan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019 batal dilaksanakan, kemarin. Hal itu karena tidak korum.
Rapat bamus sedianya digelar di lantai IX Gedung Tower pukul 14.00 Wita. Namun tidak bisa dilanjutkan, lantaran sedikitnya anggota dewan yang hadir. “Kita batal rapat karena tidak korum,” ujar anggota dewan yang ramai-ramai turun menggunakan lift.
Pembahasan APBD pokok 2019 diprediksi tak kunjung diparipurnakan untuk mendapatkan pengesahan, karena kerasnya arus penolakan dari Fraksi Golkar yang mengontrol 18 dari 85 wakil rakyat di DPRD Sulsel.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel HA Kadir Halid mengungkapkan alasan fraksinya meninggalkan ruang paripurna. “Kan tanggapan Fraksi Golkar sudah diserahkan ke pimpinan dewan. Jadi buat apa lagi kita tinggal. Lagi pula gubernur tak mendengarkan tanggapan fraksi-fraksi karena ada urusan lain. Saya melihat hal ini merupakan pelecehan terhadap institusi legislatif,” ujar Kadir Halid.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel ini mengemukakan, pihaknya tidak nyaman dengan pernyataan Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang lebih memilih menerima tamu daripada menghadiri rapat paripurna.
“Untuk itu Fraksi Golkar harus menjaga marwah parlemen. Jika pemprov ingin dihargai, maka kita di dewan juga harus dihargai,” tandas Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel ini. (rhm-rif/rus)
