Ribuan Guru Honorer Terancam tak Gajian

MAKASSAR, BKM– Empat ribu guru honorer yang ada di SMA, SMK dan SLB (Sekolah Luar Biasa) se-Sulsel terancam tak mendapat gaji. Penyebabnya, dana intensif mereka tak masuk dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Sulsel tahun 2019 mendatang.
Pemprov Sulsel melalui surat keputusan (SK) gubernur telah mengangkat 10 ribu guru honorer. Untuk pembayaran intensif yang dihitung berdasarkan jam mengajar, dialokasikan dari APBD dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Hanya saja, dalam proses pembahasan anggaran di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), pos anggaran untuk intensif guru honorer dihilangkan.
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Irman Yasin Limpo, menyebutkan tahun 2018 ini pihaknya menganggarkan Rp38 miliar untuk dana intensif guru honorer. Sesuai SK gubernur, Disdik Sulsel telah mengangkat 10 ribu lebih guru honorer yang ada di SMA, SMK dan SLB.
“Kita bayarkan 4.000 guru honorer dari APBD, dan 6.000 lainnya melalui dana BOS. Kita pakai APBD, sebab untuk dana BOS juga terbatas. BOS itu juga digunakan kegiatan belajar mengajar,” katanya.
Tahun ini saja, pembayaran intensif guru honorer untuk semester dua belum dilakukan. Alasannya, anggaran untuk pembayaran ini tidak masuk di APBD Perubahan 2018.
Dengan kondisi tersebut, Dinas Pendidikan terpaksa menggeser beberapa belanja tidak langsung agar bisa menutupi intensif guru honorer. Pemprov berjanji akan membayar awal tahun depan.
Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid berjanji akan memperjuangkan dana intensif guru honorer jika memang ditiadakan. Sejauh ini, pihaknya belum menerima Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari Dinas Pendidikan.
“Tidak boleh begitu. Bagaimana mungkin bisa dihilangkan. Dana BOS saja terbatas, pemakaiannya hanya bisa 15 persen untuk tunjangan atau intensif. Kalau itu tidak muncul, kami akan perjuangkan kembali,” tegasnya.
Legislator Partai Golkar ini meminta Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah agar tak melupakan sektor pendidikan. Apalagi menggeser anggarannya untuk pembangunan infrastruktur.
“Tidak usah membangun infrastruktur kalau pendidikan terlupakan. Itu juga rest area, mana yang lebih penting dibanding gaji guru honorer. Kasihan mereka kalau ditiadakan,” pungkasnya.
Gubernur Sulsel, Nurdim Abdullah yang dikonfirmasi usai rapat paripurna di DPRD Sulsel, kemarin menjelaskan kalau itu baru rancangan yang bisa saja berubah.
“Kita tunggu saja selesai pembahasan dan penetapan baru tanyakan soal itu,” singkatnya. (rhm/rus)