Program Diakomodir Meski tak Diusulkan

MAKASSAR, BKM — Anggota DPRD Sulsel melunak terhadap apa yang diajukan pemerintah provinsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2019. Sejak Rabu siang (28/11), pimpinan dewan bersama Tim Anggaran Pembangunan Daerah (TAPD) menggelar pertemuan tertutup di ruang Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah Erbe.
Pertemuan dinamai rapat badan anggaran (Banggar) kecil. Karena tidak diikuti seluruh anggota banggar. Melainkan hanya dihadiri pimpinan komisi serta TAPD.
Masing-masing Plt Sekprov Sulsel Ashari Fakhsirie Radjamilo, Kepala Bappeda Jufri Rahman, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Andi Arwin Aziz. Sementara Kepala Bapenda Tautoto Tana Ranggina tidak terlihat.
Rapat tertutup berlangsung selama tiga jam. Diikuti Ketua Komisi A Imran Tenritatta. Anggota Komisi B Pendi Bangadatu. Ketua Komisi D Darmawangsyah Muin dan anggota Andi Irwandi Natsir. Serta Wakil Ketua Komisi E Muh Rajab.
Hadir pula Ketua Banggar Fachruddin Rangga, dan Wakil Ketua Banggar Wawan Mattaliu. Sementara yang mendampingi Ni’matullah Erbe, yakni dua wakil ketua DPRD Sulsel. Masing-masing Yusran Sofyan dan Syaharuddin Alrif.
Rapat Banggar kecil menghasilkan kesepakatan yang dibuktikan dengan berita acara. Inti berita acara tersebut, dapat mengakomodir sejumlah program kegiatan, meski tak ada dalam usulan RAPBD 2019.
“Itu hanya berita acara kesepakatan saja soal program yang bisa sangat dibutuhkan,” ujar M Rajab.
Di saat rapat Banggar kecil berlangsung, anggota lainnya tampak letih menunggu di gedung tower lantai II. Sedianya rapat Banggar digelar pada pukul 11.00 Wita. Namun hingga pukul 13.50 Wita rapat belum juga dilaksanakan.
Molornya rapat Banggar juga diakibatkan Plt Sekprov Ashari Fakhsiri Rajamilo yang sebelumnya datang, kemudian izin keluar karena hendak membuka suatu kegiatan diluar.
Rapat Banggar secara lengkap berlangsung di gedung Tower lantai II pada pukul 16.15 Wita.
Melunaknya dewan dikarenakan sejumlah hal telah menemukan kesepakatan. Termasuk usulan agar tunjangan guru honorer diakomodir kembali, meski tidak seperti tahun anggaran sebelumnya. “Kita bersykur karena tunjangan guru honorer tetap diakomodir, meski tidak sama pada tahun anggaran sebelumnya,” ujar M Rajab.
Hanya saja, Ketua DPRD Sulsel HM Roem memberi masukan terkait tunjangan guru honorer jangan terjebak pada pengakuan jam mengajar. Sebab idealnya seorang guru honorer hanya mengajar dua hingga tiga jam dalam sehari. Itu pun tidak setiap hari. Bisa dua sampai tiga kali dalam sepekan.
“Selain itu, dana BOS juga bisa dipakai untuk membayar tunjangan guru honorer. Ini berdasarkan petunjuk dari Menteri Pendidikan,” jelas Roem.
Ketua Komisi A DPRD Sulsel Imran Tenritatta juga optimis jika RAPBD akan ditetapkan sesuai jadwal.
Terkait anggaran yang melekat pada Biro Umum untuk rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur Sulsel, Imran mencoba meluruskan bila apa yang ditulis media tidak menjadi sesuatu yang akan diputuskan sebab masih berproses.
Seperti terkait menambah kapasitas dari internet menjadi 500 dan proses pengadaan 34 access point, yang mana proses pengadaan ini digambarkan di dalam air tidak sesuai judul dan isinya.
”Mana ada 38 acces point, terus di dalamnya pengadaan bracket. Pengertian televisi, pengadaan video dan sebagainya itu tidak sesuai dengan judulnya,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Ketua Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulsel Irwan Hamid, menyampaikan jika kemungkinan, Kamis (29/11) hari ini digelar rapat paripurna penetapan RAPBD TA 2019.
“Jika rapat Banggar ini tuntas pada Rabu siang atau malan, maka rapat paripurna sudah bisa digelar pada Kamis besok (hari ini),” ujar legislator PKB Sulsel ini, kemarin. (rif)