MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bekerja sama Japan International Cooperation Agency (JICA) berencana membangun kolam retensi atau aquapond di halaman depan kantor gubernur. Kolam itu sebagai pengendali banjir di depan kantor gubernur Sulsel. Saat ini, Yamao sebagai pihak yang ditunjuk untuk membangun aquapond itu sementara mempersiapkan pengerjaan fisik.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Andi Dharmawan Bintang menjelaskan, sudah ada short list atau daftar rencana yang akan dikerjakan oleh pihak Yamao.
“Mungkin sekitar Februari atau Maret sudah bisa terlaksana pembangunan fisiknya,” ungkap lelaki yang akrab disapa Wawan itu.
Sebelumnya, Yamao juga sudah memasang alat pengukur curah hujan dengan sistem komputerisasi. “Dan itu sudah berfungsi. Memberikan data yang cukup valid,” jelas mantan kepala Biro Humas dan Protokol Sulsel itu.
Pembangunan aquapond sepenuhnya dibiayai oleh Jepang. Jika seluruh tahapan berjalan lancar, diharapkan aquapond ini sudah bisa beroperasi untuk menanggulangi banjir di akhir 2019 mendatang.
Pembangunannya merupakan uji coba penggunaan teknologi Jepang untuk penanggulangan banjir. Jepang mengucurkan dana hibah Rp19,4 miliar difasilitasi oleh JICA dan dieksekusi PT Yamao.
Berdasarkan rencana, Januari hingga Maret ini pembuatan beton pra cetak yang dikerjakan oleh Wika. Selanjutnya, April hingga September, konstruksi kolam retensi tersebut mulai dilaksanakan.
Dan setelah rampung, pada Desember 2019 hingga Februari 2020, dilakukan evaluasi kapasitas aquapond sebelum diserahkan pengelolaannya ke Pemprov Sulsel pada April 2020 mendatang.
Karakteristik aquapond ini, sebesar 90 persen ruangannya bisa menampung volume air hujan. Karena sifatnya tertanam di tanah, maka areal di atas aquapond itu bisa digunakan untuk sarana perparkiran ataupun taman. Konstruksinya mampu menahan beban hingga 25 ton.
Pada dasarnya, aquapond ini merupakan struktur bangunan berkonstruksi beton dengan ukuran 8x70x2 meter yang mirip bak tertutup untuk menampung air. Dilengkapi dua pompa, yakni pompa yang mengalirkan air dari jalan ke bak tersebut, serta satu unit pompa untuk mengalirkan air dari kolam retensi itu ke saluran drainase yang bermuara ke Sungai Pampang.
Selain pembangunan aquapond, Pemprov Sulsel juga sudah membeli dua eskavator untuk menangani banjir dan sedimen.
Andi Wawan menjelaskan, eskavator yang dibeli adalah tipe PC 200 seharga Rp1,8 miliar, dan eskavator amfibi seharga Rp6 miliar.
“Malah eskavator PC 200 sudah ada di Barru untuk ikut menanggulangi bencana di sana. Sementara eskavator amfibi berada di Sanrego, Bone. Akan dibawa ke Wajo dan disimpan sementara di sana,” ungkapnya.
Selanjutnya, tambah dia, kabupaten/kota yang butuh alat berat tersebut bisa meminjam dengan sistem sewa ke Pemprov Sulsel.
“Sistemnya sewa karena bahan bakar dan operatornya disiapkan,” ungkapnya.
Sementara untuk penanggulangan banjir, khususnya di Makassar,
Balai Besar Sungai Pompengan dan Jeneberang (BBWSPJ) melakukan normalisasi saluran air sepanjang 34,05 kilometer. Saluran air tersebut terdiri dari tiga kanal, yakni Pampang, Sinrilijala dan Panampu, dan Sungai Tello. Juga ada empat saluran air, di antaranya saluran Perumnas Antang.
Selama ini, yang kerap dikeluhkan sebagai stakeholder terkait yang menangani normalisasi drainase adalah persoalan sampah.
Kepala BBWSPJ Teungku Iskandar mengatakan, butuh komitmen Pemkot Makassar untuk bekerja sama menangani persoalan sampah di saluran drainase. Karena selama ini, yang menghambat kerja-kerja BBWSPJ melakukan normalisasi adalah persoalan sampah.
Iskandar mengemukakan, selama dua tahun ditargetkan sepanjang 34,05 kilometer. Tahun ini telah dilakukan pembersihan dan pengerukan sepanjang 13,03 km lebih.
Tahun depan pihaknya menargetkan 11,2 km. Mulai dari kanal Pampang 5,2 km, kanal Sinrilijala 2,3 km dan kanal Panampu 4,3 km.
“Upaya mengembalikan fungsi saluran air ini butuh kerja sama semua pihak, terutama Pemerintah Kota Makassar, Pemda Gowa dan pelibatan Kodam XIV Hasanuddin,” katanya.
Iskandar menyebutkan, selama beberapa tahun, sejumlah saluran air di Makassar tak berfungsi dengan baik. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir saat puncak musim penghujan.
“Selama tiga bulan ini kita berupaya kembalikan fungsinya lagi. Pak Wagub meminta untuk bersinergi. Kewenangan balai itu ada pada badan air. Soal lingkungan dan masyarakat tetap pada pemda,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Iskandar meminta Pemkot Makassar untuk menangani sampah yang selama ini dibuang ke saluran air. Sampah ini yang kemudian sampai ke laut dan mencemari kawasan pantai, seperti Anjungan Pantai Losari.
“Setelah fungsi kanal berjalan baik, ternyata berdampak pada pengiriman sampah ke laut. Soal sampah itu urusan pemkot. Harusnya mereka menyediakan tempat pembuangan sampah dan secara berkala menjemput sampah di pemukiman masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, pemkot diminta melakukan perbaikan drainase yang masuk ke kanal. Selama ini banyak pemukiman yang tergenang akibat saluran ke kanal tak berfungsi dengan baik.
Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman berjanji akan membentuk tim. Tim melibatkan Pemkot Makassar, Pemkab Takalar, Gowa dan Maros, Kodim XIV, serta BBWSPJ untuk mengantisipasi banjir di musim hujan.
“Dalam waktu dekat untuk memfollow up dengan dinas PSDA (Pemberdayaan Sumber Daya Air), kabupaten dan kota serta Balai dan Kodam duduk bersama untuk melihat sampai mana untuk persiapan musim hujan,” tandasnya.
Waduk Nipa-nipa
Selama ini, ada beberapa wilayah di Kota Makassar yang rawan banjir. Seperti di Sanrangan Daya, Jalan Paccerakkang, Swadaya, Waduk Tunggu Bitoa, Kodam III, Sungai Romang Tangngayya, dan Perumnas Antang.
Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, di sejumlah wilayah tersebut secara sejarah geologi memang adalah genangan air. Olehnya, banjir di daerah tersebut masih kerap terjadi.
Ada beberapa solusi yang rencana akan dicanangkan oleh Pemkot Makassar dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah pemanfaatan waduk Nipa-nipa. Waduk ini berfungsi menampung air sehingga air tidak meluap ke berbagai wilayah yang rawan banjir.
Danny mengatakan, saat ini penampungannya memang belum jadi, namun waduknya sudah ada. Sehingga pemanfaatannya segera dilakukan untuk memberi solusi penanganan banjir di Makassar.
Lokasi waduk ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Maros di Kecamatan Moncongloe, dengan Kota Makassar di Kecamatan Manggala, dan Kabupaten Gowa di Kecamatan Pattalassang. Waduk pengendali banjir ini akan mengurangi dampak meluapnya Sungai Tallo.
Danny mengatakan, dalam penanganan banjir ini memang seharusnya melibatkan beberapa pihak. Seperti dari Pemkab Maros, Pemkab Gowa, Balai Besar Wilayah Sungai, dan Pemprov Sulsel.
Selain itu, banjir di Makassar juga terjadi karena disebabkan adanya sumbatan air di berbagai drainase. Olehnya, Danny mengatakan akan terus melakukan penggalian drainase hingga masalah banjir bisa teratasi.
“Penyebab lainnya banjir juga karena adanya sumbatan air. Untuk itu kita akan menggali drainase yang ada yang masih tersumbat. Selain itu kita juga terus memonitor terhadap air pasang,” kata Danny. (rhm-nug/rus)
