MAKASSAR, BKM — Pemerintah Provinsi Sulsel menggelar Rapat Kerja (Raker) Awal Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2019 di Hotel Claro Makassar, Rabu (2/1). Gubernur Prof Nurdin Abdullah menyebut, raker ini sengaja digelar untuk menyatukan visi, hati, koordiansi antarinstansi.
Raker dihadiri langsung anggota TP4D dari pihak kejaksaan tinggi dan kepolisian. Mereka menyampaikan materi terkait aturan main dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan agar sesuai dengan aturan.
“Supaya jangan di ujung kita bertengkar. Di awal tahun, kita semuanya buat rambu dan konsisten melaksanakan,” ujarnya.
NA juga memberikan arahan langsung di hadapan seluruh ASN (Aparatur Sipil Negara). Termasuk pejabat lingkup Pemprov Sulsel. Pada rapat kerja pembuka pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sulsel tahun 2019 itu, Nurdin menyinggung kebiasaan buruk kalangan pejabat pemerintahan yang banyak dikeluhkan belakangan ini.
Seperti pemotongan honor maupun biaya perjalanan dinas pegawai atau surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Penyataan Nurdin itu sontak disambut riuh tepuk tangan ratusan peserta yang hadir
“Ciptakan pengelolaan pemerintahan secara profesional. Ini soal integritas pemerintahan kita. Kita tak ingin mendengar lagi adanya pemotongan SPPD. Ini tepuk tangan, berarti benar. Perencanaan harus jelas, agar kegiatan tidak memotong SPPD,” kata Nurdin di podium disambut riuh.
Lebih lanjut Nurdin mengatakan, pemotongan honor perjalanan dinas itu kerap beralasan untuk membiayai pembayaran honorer yang menjadi inisiasi OPD tanpa dimasukkan dalam mata anggaran. Sehingga ke depan setiap perencananaan pengadaan barang dan jasa harus melalui kajian Inspektorat. Sementara pengangkatan tenaga honorer atau non ASN harus berdasarkan SK gubernur, melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Selain praktik pemotongan uang jalan pegawai atau kegiatan di luar APBD, gubernur juga meminta seluruh OPD melakukan kegiatan dengan mengedepankan transparansi anggaran. Juga menekankan kerja profesional tidak di bawah tekanan.
Tidak kalah pentingnya, Nurdin menegaskan setiap OPD tidak terpengaruh oknum yang mengaku kerabat gubernur untuk mendapat proyek. Diharapkan ketagasan itu juga dilakukan seluruh pejabat dalam pelaksanaan pemerintahan.
“Keempat, sebagai gubernur ingin meyakinkan semua elemen birokrat bahwa soal kedianasan tidak ada suadaranya gubernur. Tidak ada sepupu, ipar dan anak. Kita harus sampaikan ini supaya tidak ada yang tiba-tiba mengaku saya disuruh Pak Gubernur urusan ini dan itu. Kita kerja profesional,” jelasnya.
Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan APBD Sulsel bebas dari potensi tindak pidana korupsi, Pemprov Sulsel juga mengajak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel untuk melakukan pengawasan dan penindakan. Pemerintah juga mengupayakan penerapan pembayaran nontunai untuk semua jenis transaksi pembayaran.
“Pak Kapolda saya juga minta lebih tegas, apa yang tidak boleh atau boleh. Termasuk kajati untuk mengawal ini. Semoga kita bekerja tanpa tekanan. Kita terima hak kita dengan baik juga,” harapnya.
Penyataan senada disampaikan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di kesempatan yang sama. Bahkan dia menyinggung saat reaksi peserta di barisan kursi terdepan tidak antusias. Diketahui di barisan terdepan khusus ditempati kalangan pejabat eselon II.
“Yang di depan kok sunyi tepuk tangannya, riuh hadirin yang di belakang. Soal pemotongan. Kita tak mau menempatkan kesalahan nama di atasnya. Kita mau perbaiki sistem yang ada,” katanya saat memberi arahan.
Program Kerja
Pada kesempatan itu, gubernur memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan tahun 2019 ini. Di antaranya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus bekerja lebih efektif dan aktif di sektor produksi maupun distribusi untuk menjaga inflasi maupun komoditas.
Selanjutnya, akan menjadikan Sulsel lumbung daging nasional tahun 2021. Persiapan dimulai dari tahun 2019.
Di bidang pariwisata, memulai pembangunan rest area di dua titik dan memulai persiapan revitalisasi Benteng Sombu Opu.
Sektor kesehatan, memulai pembangunan rumah sakit regional dan mempercepat pengadaan mobil ambulans dan ambulans laut.
Untuk infrastruktur jalan, memulai penyelesaian target jalan provinsi dan memulai penyelesaian masalah daerah terisolir
Pada bidang ekonomi, kebijakan mendukung penuh direct call ekspor dari Makassar dan program jalan tol nasional dengan skema investasi.
Dan yang terakhir, terkait Perusahan Daerah (Perusda), diharapkan Bank Sulselbar harus menjadi bank devisa dan menyehatkan Perusda Sulsel.
Nurdin pun memberi penekanan terhadap seluruh OPD, apa-apa yang menjadi perhatian serius. Yakni pengamanan aset milik daerah bekerja sama dengan KPK.
Audit proyek berjalan seperti CoI, Stadion Barombong. Pelaksanaan APBD juga harus transparan.
Dia juga menegaskan, lelang dilaksanakan dengan bersih dan profesional. Semua kegiatan tahun 2019 harus menggunakan e-katalog.
Sinergitas antarstakeholder harus dibangun. Sinergitas internal pemprov Sulsel harus ditingkatkan. Mewujudkan perizinan yang sederhana dan mudah. Menciptakan pengelolaan pemerintahan secara profesional dan integritas pejabat dan pemerintah harus dijaga.
Jauhi Perelaku Koruptif
Di hadapan 1.057 ASN Pemprov Sulsel, Kajati Sulsel Tarmizi secara tegas meminta untuk menjauhi perilaku koruptif di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) serta ego sektoral.
“Seluruh OPD agar memanfaatkan keberadaan TP4D sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi, serta mendorong percepatan pembangunan,” kata Kajati.
Di depan gubernur, wagub, wakapolda serta pejabat Pemprov Sulsel, Tarmizi juga menyinggung tentang upaya mengoptimalkan peran APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dan APH (Aparat Penegak Hukum). Sebab keberadaannya dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme), demi mewujudkan Sulsel Hebat.
“Saatnya bersinergi. Jauhkan ego sektoral untuk bangun Sulsel. Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri. Kejaksaan bukan sebuah industri yang kinerjanya diukur dengan banyaknya barang yang diproduksi,” tandasnya. (rhm-mat/rus)
